Berita
Minggu, 29 November 2020 | 16:01 WIB
KOTA JAMBI
Minggu, 29 November 2020 | 15:01 WIB
CHINA
Minggu, 29 November 2020 | 14:00 WIB
LOMBA GRAFITAX DDTCNEWS 2020
Minggu, 29 November 2020 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN
Review
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Fokus
Literasi
Jum'at, 27 November 2020 | 19:34 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 27 November 2020 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 26 November 2020 | 16:36 WIB
PROFIL PERPAJAKAN GRENADA
Kamis, 26 November 2020 | 13:48 WIB
BEA METERAI (3)
Data & alat
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Komunitas
Minggu, 29 November 2020 | 11:30 WIB
AGENDA KEPABEANAN
Minggu, 29 November 2020 | 10:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 28 November 2020 | 15:14 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Sabtu, 28 November 2020 | 14:15 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase
Glosarium

Ini 4 Insentif Pajak Baru Terkait Barang & Jasa untuk Tangani Corona

A+
A-
8
A+
A-
8
Ini 4 Insentif Pajak Baru Terkait Barang & Jasa untuk Tangani Corona

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memberi tambahan insentif pajak untuk penanganan pandemi Covid-19. Kali ini, fasilitas menyasar kepada barang dan jasa yang berkaitan dengan penanggulangan pandemi tersebut.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/PMK.03/2020 memuat insentif PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, dan PPh Pasal 23.

“Ini merupakan dukungan pemerintah untuk menjaga ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan alat pendukung lainnya dalam penanganan pandemi Covid-19," katanya, Kamis (9/4/2020).

Baca Juga: Kebijakan Fiskal Pemerintah Dinilai Sudah Berorientasi Jangka Panjang

Pertama, insentif PPN tidak dipungut dan PPN ditanggung pemerintah. Insentif PPN diberikan kepada pihak tertentu atas impor atau perolehan barang kena pajak (BKP), perolehan jasa kena pajak (JKP), dan/atau pemanfaatan JKP untuk penanganan pandemi virus Corona.

Fasilitas atau insentif diberikan untuk masa pajak April 2020 sampai dengan September 2020. Simak artikel ‘Wah, Ada Beleid Insentif PPN Barang & Jasa untuk Penanganan Covid-19’.

Adapun pihak tertentu yang dapat memanfaatkan fasilitas ini antara lain badan/instansi pemerintah, rumah sakit dan pihak lain. Pihak lain adalah pihak yang ditunjuk oleh badan/instansi pemerintah atau rumah sakit untuk membantu penanganan Covid-19.

Baca Juga: Pandemi Jadi Momentum Solidaritas Pajak Menyambut Era Baru

BKP yang diperlukan untuk penanganan pandemi Covid-19 meliputi obat-obatan; vaksin; peralatan laboratorium; peralatan pendeteksi; peralatan pelindung diri; peralatan untuk perawatan pasien; dan/atauperalatan pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19.

Sementara, JKP yang diperlukan untuk penanganan pandemi Covid-19 adalah jasa konstruksi; jasa konsultasi, teknik, dan manajemen; jasa persewaan; dan/atau jasa pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19.

Kedua, pembebasan PPh Pasal 22 impor untuk pihak tertentu yang melakukan impor dan/atau pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, ada pula pembebasan PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang dilakukan oleh pihak penjual yang bertransaksi dengan badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan wabah Covid-19. Fasilitas ini juga diberikan untuk masa pajak April 2020 sampai dengan September 2020.

Baca Juga: Hasil Survei DJP: 70% WP Puas dengan Adanya Insentif Pajak

Ketiga, pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu atas jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Pembebasan untuk masa pajak April 2020 sampai September 2020.

Keempat, pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23 untuk wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu atas jasa yang diperlukan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Jasa yang dimaksud adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh. Pembebasan juga diberikan untuk masa pajak April 2020 sampai September 2020. Simak artikel 'Tahukah Jenis Penghasilan Jasa Ini Dibebaskan PPh Pasal 23?'. (kaw)

Baca Juga: Pemerintah Terbitkan PMK Soal Insentif Pajak untuk Impor Vaksin

Topik : PMK 28/2020, virus Corona, insentif pajak, PPN tidak dipungut, PPN ditanggung pemerintah, PPh Pasal
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

mona

Kamis, 09 April 2020 | 21:02 WIB
Insentif ini diberikan kepada sektor yg sangat dibutuhkan saat ini oleh masyarakat
1
artikel terkait
Jum'at, 20 November 2020 | 17:30 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 20 November 2020 | 10:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 19 November 2020 | 18:00 WIB
KOSTA RIKA
berita pilihan
Minggu, 29 November 2020 | 16:01 WIB
KOTA JAMBI
Minggu, 29 November 2020 | 15:01 WIB
CHINA
Minggu, 29 November 2020 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN
Minggu, 29 November 2020 | 13:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Minggu, 29 November 2020 | 12:01 WIB
INFORMASI PUBLIK
Minggu, 29 November 2020 | 11:30 WIB
AGENDA KEPABEANAN
Minggu, 29 November 2020 | 10:55 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 10:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 29 November 2020 | 10:00 WIB
PODTAX
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN: