Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Ingat! Makan di Restoran Jadi Objek Pajak Daerah, Tak Kena PPN 11%

A+
A-
2
A+
A-
2
Ingat! Makan di Restoran Jadi Objek Pajak Daerah, Tak Kena PPN 11%

Sejumlah pengunjung restoran mengambil makanan berbuka puasa yang disiapkan di Restoran Aston Kupang, NTT, Kamis (7/4/2022). ANTARA FOTO/Kornelis Kaha/hp.
 

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menegaskan makan di restoran tidak akan terkena pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11%.

Melalui akun media sosial Twitter, DJP menjelaskan makanan di restoran merupakan objek pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Dalam hal ini, tarif maksimal PBJT diatur sebesar 10%.

"#KawanPajak, saat sedang bersantap di restoran tidak ada pengenaan PPN atas transaksi tersebut," cuit akun @DitjenPajakRI, Rabu (18/5/2022).

Baca Juga: Bagaimana Cara Lapor PPh Final 0,5% UMKM untuk PT? Begini Kata DJP

Pasal 4A ayat (2) UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menyatakan jenis barang yang tidak dikenai PPN yakni barang tertentu dalam kelompok termasuk makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya.

Pasalnya, kelompok barang tersebut merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) s.t.d.t.d UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

UU HKPD kemudian memasukkan makanan di restoran ke dalam kelompok objek PBJT. Pemungutan jenis pajak tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota.

Baca Juga: Batas Akhir PPS Makin Dekat, Kantor Pajak Ramai-Ramai Jemput Bola

Adapun barang tertentu yang dikecualikan dari objek PBJT adalah penyerahan makanan dan/atau minuman dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam perda; dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman; dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

"Transaksi tersebut merupakan objek pajak barang dan jasa tertentu yang merupakan pajak daerah dan wewenangnya merupakan wewenang pemerintah daerah, bukan wewenang DJP," bunyi cuitan DJP.

DJP pun meminta warganet mencoba mengamati setruk yang diterima setelah makan di restoran. Pada bagian bawah, biasanya akan tertulis pajak yang dikenakan kepada konsumen. (sap)

Baca Juga: UMKM Baru? Harus Daftar Jadi WP, Lalu Bayar Pajaknya Sesuai PP 23/2018

Topik : UU HPP, UU HKPD, pajak restoran, pajak daerah, PPN 11%

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Audina Pramesti

Rabu, 18 Mei 2022 | 21:16 WIB
Makanan dan minuman di restoran bukan merupakan barang yang dikenai PPN dikarenakan telah dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang merupakan pajak daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pengenaan pajak berganda.
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 Juni 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Hadir Kembali! Pemutihan dan Diskon Pajak Kendaraan di Jawa Barat

Kamis, 23 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Siapkan Prosedur Khusus Bagi WP yang Tak Sengaja Cabut SPPH PPS

Kamis, 23 Juni 2022 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Catat! NIK Segera Gantikan NPWP Jadi Basis Administrasi Perpajakan

Kamis, 23 Juni 2022 | 09:35 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 7 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melonjak Jadi Rp23,2 T

berita pilihan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA ENDE

Batas Akhir PPS Makin Dekat, Kantor Pajak Ramai-Ramai Jemput Bola

Sabtu, 25 Juni 2022 | 15:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Wah! 25% Ekspat AS Pertimbangkan Lepas Kewarganegaraan Gara-Gara Pajak

Sabtu, 25 Juni 2022 | 13:00 WIB
KABUPATEN PANGANDARAN

Pemutihan Pajak Cuma Sampai September, WP Diimbau Segara Manfaatkan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Ketentuan Bea Masuk Pembalasan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat