Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ingat, 2 Hari Lagi Jatuh Tempo PBB

0
0

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Faisal Syafruddin. (Foto: Pemprov DKI Jakarta)

JAKARTA, DDTCNews—Batas akhir pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) akan jatuh pada Senin, 16 September 2019. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta mengingatkan agar warga Jakarta yang memiliki utang PBB-P2 jangan sampai terlambat membayar.

“Jika telat, Sobat Pajak akan dikenakan denda 2% per bulan, penempelan tanda tunggakan pajak, dan penagihan aktif bersama KPK,” ungkap Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Faisal Syafruddin dalam keterangan resmi, Jumat (13/9/2019).

Demi mempermudah masyarakat yang ingin membayar PBB, BPRD telah bekerja sama dengan bank dan perusahaan di antaranya Bank DKI, BCA, BRI, BNI, Mandiri, Danamon, CIMB, MNC, Bukopin, BJB, Maybank, BRI Syariah, BTN, Pos Indonesia, Indomaret, Tokopedia, dan Alfamart.

Baca Juga: Sebelum Kena Razia Besar-Besaran, WP Diminta Pakai Keringanan Pajak

Selain itu, ada pula kegiatan Jemput Bola pelayanan pembayaran PBB-P2 lewat mobil keliling, yang dilaksanakan di Kelurahan Cipedak oleh PT Bank DKI pada Jumat 13 September 2019 dan Kelurahan Ciganjur oleh PT Pos Indonesia pada Senin, 16 September 2019 pukul 08.00 WIB hingga 14.00 WIB.

Sebelumnya, Faisal menjelaskan bahwa perolehan PBB-P2 DKI Jakarta mampu tumbuh positif di tahun ini akibat penerapan Fiscal Cadaster PBB P-2. “Sampai 11 September 2019 perolehan PBB-P2 sudah Rp6,33 triliun dari target Rp9,65 triliun. Ini melampaui perolehan tahun,” ungkap Faisal.

Seperti diketahui, Fiscal Cadaster PBB-P2 merupakan program pendataan dalam sistem administrasi informasi detail atas tanah dari wajib pajak (WP) yang berada di suatu wilayah. Program ini diluncurkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada April 2019.

Baca Juga: PAN Minta Pajak Diskotik dan Karaoke Jadi 40%

Faisal menambahkan pelaksanaan fiscal cadaster tahap I telah dimulai sejak 22 April 2019 hingga 30 Juni 2019. Fiscal cadaster tahap II yang kini tengah berlangsung, ditargetkan rampung pada Desember 2019. “Sampai bulan ini masih on target,” katanya.

Fiscal cadaster menggunakan drone guna menghasilkan gambar untuk memetakan lahan. Setelah itu, petugas memverifikasi apakah data drone tersebut valid dan dapat digunakan. Data ini diintegrasikan dengan data objek pajak sehingga BPRD dapat menentukan potensi pajak. (Bsi)

Baca Juga: Pentingnya HPB dan Biaya Penyesuaian PBB Batu Bara

Demi mempermudah masyarakat yang ingin membayar PBB, BPRD telah bekerja sama dengan bank dan perusahaan di antaranya Bank DKI, BCA, BRI, BNI, Mandiri, Danamon, CIMB, MNC, Bukopin, BJB, Maybank, BRI Syariah, BTN, Pos Indonesia, Indomaret, Tokopedia, dan Alfamart.

Baca Juga: Sebelum Kena Razia Besar-Besaran, WP Diminta Pakai Keringanan Pajak

Selain itu, ada pula kegiatan Jemput Bola pelayanan pembayaran PBB-P2 lewat mobil keliling, yang dilaksanakan di Kelurahan Cipedak oleh PT Bank DKI pada Jumat 13 September 2019 dan Kelurahan Ciganjur oleh PT Pos Indonesia pada Senin, 16 September 2019 pukul 08.00 WIB hingga 14.00 WIB.

Sebelumnya, Faisal menjelaskan bahwa perolehan PBB-P2 DKI Jakarta mampu tumbuh positif di tahun ini akibat penerapan Fiscal Cadaster PBB P-2. “Sampai 11 September 2019 perolehan PBB-P2 sudah Rp6,33 triliun dari target Rp9,65 triliun. Ini melampaui perolehan tahun,” ungkap Faisal.

Seperti diketahui, Fiscal Cadaster PBB-P2 merupakan program pendataan dalam sistem administrasi informasi detail atas tanah dari wajib pajak (WP) yang berada di suatu wilayah. Program ini diluncurkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada April 2019.

Baca Juga: PAN Minta Pajak Diskotik dan Karaoke Jadi 40%

Faisal menambahkan pelaksanaan fiscal cadaster tahap I telah dimulai sejak 22 April 2019 hingga 30 Juni 2019. Fiscal cadaster tahap II yang kini tengah berlangsung, ditargetkan rampung pada Desember 2019. “Sampai bulan ini masih on target,” katanya.

Fiscal cadaster menggunakan drone guna menghasilkan gambar untuk memetakan lahan. Setelah itu, petugas memverifikasi apakah data drone tersebut valid dan dapat digunakan. Data ini diintegrasikan dengan data objek pajak sehingga BPRD dapat menentukan potensi pajak. (Bsi)

Baca Juga: Pentingnya HPB dan Biaya Penyesuaian PBB Batu Bara
Topik : PBB, jatuh tempo, DKI Jakarta
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua pekan sekali, dengan berkomentar pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews!! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 11 Oktober 2019 | 18:13 WIB
KABUPATEN KOLAKA
Senin, 07 Oktober 2019 | 16:53 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 05 Oktober 2019 | 10:30 WIB
KOTA CIMAHI
Jum'at, 04 Oktober 2019 | 20:03 WIB
KOTA MAKASSAR
berita pilihan
Selasa, 14 Mei 2019 | 17:34 WIB
KOTA PALEMBANG
Rabu, 15 Mei 2019 | 16:45 WIB
KABUPATEN INDRAMAYU
Senin, 20 Mei 2019 | 15:40 WIB
PROVINSI JAWA BARAT
Selasa, 21 Mei 2019 | 10:04 WIB
KABUPATEN MALANG
Kamis, 23 Mei 2019 | 16:44 WIB
KABUPATEN SIAK
Jum'at, 24 Mei 2019 | 14:29 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selasa, 30 April 2019 | 17:45 WIB
KOTA MALANG
Kamis, 30 November 2017 | 09:55 WIB
KOTA MEDAN
Senin, 11 Desember 2017 | 15:30 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU