Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Indonesia Kirim Notifikasi ke OECD, MLI Berlaku Bertahap Mulai 2021

A+
A-
0
A+
A-
0
Indonesia Kirim Notifikasi ke OECD, MLI Berlaku Bertahap Mulai 2021

Dirjen Pajak Suryo Utomo. (Foto: Youtube Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan Multilateral Instrument (MLI) akan berlaku (entry into effect) bagi Indonesia atas pemotongan dan pemungutan pajak pada 2021 dan mulai berlaku pada jenis pajak lainnya pada 2022.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengungkapkan MLI mulai berlaku pada 2021 seiring dengan disampaikannya notifikasi oleh Indonesia kepada Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) selaku depositary pada 26 November 2020.

"Harapan besarnya ke depan aktivitas untuk Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) tidak hanya BEPS Action Plan 15 tetapi juga rencana aksi lain bisa berjalan baik," ujar Suryo, Senin (1/12/2020).

Baca Juga: Awal 2021, BI Tahan Suku Bunga Acuan

Merujuk pada dokumen notifikasi yang diunggah pada laman resmi OECD, Indonesia mengirimkan notifikasi kepada OECD atas Pasal 35 MLI tentang entry into effect, khususnya Pasal 35 ayat (7) huruf b MLI.

Sesuai dengan pasal itu, dengan notifikasi yang baru dikirimkan Indonesia telah menyampaikan konfirmasi penyelesaian prosedur internal keberlakuan efektif ketentuan MLI atas perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang terlampir pada dokumen notifikasi tersebut.

Terdapat 22 P3B yang dicantumkan oleh Indonesia pada dokumen notifikasi antara lain P3B Indonesia dengan Australia, Kanada, Prancis, India, Jepang, Luksemburg, Belanda, Selandia Baru, Singapura, Korea Selatan, dan Inggris.

Baca Juga: Kepala PPATK: Kalau Shadow Economy Bisa Ditangani, Tax Ratio Naik

Kemudian juga Uni Emirat Arab, Belgia, Finlandia, Polandia, Qatar, Slovakia, Denmark, Portugal, Rusia, Serbia, dan Swedia. "[Melalui notifikasi] kami memperbaiki beberapa klausul pada P3B agar sesuai dengan tujuan untuk menjalankan BEPS Action Plan 15," ujar Suryo.

Sebagai tindak lanjut atas pengiriman notifikasi oleh Indonesia tersebut, Suryo mengatakan DJP sedang menyiapkan beberapa surat edaran tentang implementasi MLI atas P3B yang sudah dinotifikasi kepada OECD.

Seperti diketahui, Indonesia telah meratifikasi MLI melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 77/2019. Pada dokumen ratifikasi tersebut, Indonesia memasukkan 47 P3B sebagai P3B tercakup (covered tax agreement/CTA).

Baca Juga: Tarif Pajak Korporasi Bakal Dinaikkan Jadi 28%, Ini Kata Yellen

OECD mencatat Indonesia telah menyetorkan dokumen ratifikasi MLI kepada OECD sejak 28 April 2020. Entry into force MLI bagi Indonesia tercatat sudah dimulai sejak 1 Agustus 2020. (Bsi)

Topik : MLI berlaku 2021, P3B, Indonesia, OECD
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Minggu, 03 Januari 2021 | 15:01 WIB
RUSIA
Sabtu, 02 Januari 2021 | 06:01 WIB
KONSENSUS OECD
Sabtu, 26 Desember 2020 | 14:01 WIB
PROVINSI BALI
Sabtu, 26 Desember 2020 | 07:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 22 Januari 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 22 Januari 2021 | 13:45 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Jum'at, 22 Januari 2021 | 13:35 WIB
PELAYANAN PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 13:26 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 22 Januari 2021 | 12:15 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 22 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 09:00 WIB
DANA TABUNGAN PERUMAHAN
Jum'at, 22 Januari 2021 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:33 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN FISKAL