Fokus
Data & Alat
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Komunitas
Senin, 21 Juni 2021 | 17:30 WIB
IBI KWIK KIAN GIE
Senin, 21 Juni 2021 | 15:30 WIB
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Minggu, 20 Juni 2021 | 08:00 WIB
SEKJEN APSyFI REDMA GITA WIRAWASTA
Sabtu, 19 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Impor Vaksin Tahap ke-8, Bea Masuk dan PDRI Rp106,9 Miliar Dibebaskan

A+
A-
2
A+
A-
2
Impor Vaksin Tahap ke-8, Bea Masuk dan PDRI Rp106,9 Miliar Dibebaskan

Pekerja membawa Envirotainer berisi vaksin Covid-19 Sinovac setibanya dari Beijing di Terminal Cargo Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (18/4/2021). Sebanyak 6 juta dosis vaksin Covid-19 Sinovac yang dibawa dengan pesawat Garuda Indonesia tersebut, selanjutnya dibawa ke Bio Farma Bandung sebelum didistribusikan ke Kota dan Kabupaten di Indonesia. ANTARA/Muhammad Iqbal/aww.
 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah kembali memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas impor vaksin Covid-19 tahap ke-8.

Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Finari Manan mengatakan telah menerbitkan surat keputusan mengenai pemberian fasilitas fiskal senilai Rp106,9 miliar. Fasilitas fiskal tersebut diberikan atas impor sekitar 6 juta vial dosis vaksin SARS-CoV-2 yang tiba pada Minggu (18/04/2021).

"Pembebasan tersebut meliputi bea masuk, PPN [pajak pertambahan nilai], dan PPh [pajak penghasilan] Pasal 22 impor," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (19/4/2021).

Baca Juga: Belanja Barang Pemerintah Tumbuh Signifikan, Ini Kata Sri Mulyani

Finari mengatakan pemberian fasilitas itu menjadi upaya Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) untuk mendukung kelancaran program vaksinasi Covid-19 ke berbagai daerah pada April dan Mei 2021.

Selain itu, menurutnya, DJBC juga memberikan pelayanan segera atau rush handling agar vaksin bisa segera keluar dari pelabuhan. Fasilitas rush handling mengacu pada PMK 148/2007 lantaran vaksin termasuk barang impor tertentu yang karena karakteristiknya memerlukan pelayanan segera untuk dikeluarkan dari kawasan pabean atau bandara.

Fasilitas rush handling serta pembebasan bea masuk dan PDRI tersebut telah berlaku sejak impor vaksin yang perdana, yakni pada Desember 2020.

Baca Juga: Soal Penambahan Barang Kena Cukai Baru, Ini Fokus Kemenkeu Sekarang

"Petugas kami dengan sigap langsung melakukan pemeriksaan fisik kemasan serta penelitian terhadap dokumen impor," ujarnya.

PT Biofarma (Persero) sebagai importir yang ditunjuk Kementerian Kesehatan mendatangkan vaksin menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia GA-891. Vaksin tersebut dikemas di dalam 3 RAP Envirotainer 15 pallets dan dapat langsung dibawa ke gudang rush handling.

Finari memerinci importasi vaksin tahap ke-8 tersebut terdiri atas 5.454.545 vial dosis vaksin ready to fill dalam keadaan curah, 545.455 vial dosis vaksin overfill 10%, dan 160 vial dosis untuk uji sampel.

Baca Juga: Impor 95 Juta Vaksin, Bea Masuk dan PDRI Rp1,72 Triliun Dibebaskan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut kedatangan 6 juta bulk vaksin dari Sinovac, China, tersebut menjadi bagian dari pengiriman 140 juta bulk vaksin untuk Indonesia tahun ini. Dengan kedatangan vaksin tahap ke-8 itu, Indonesia telah menerima 59,5 bahan baku vaksin dari Sinovac untuk diproses lebih lanjut oleh Bio Farma menjadi vaksin jadi. (kaw)

Topik : vaksin, vaksinasi, virus Corona, Covid-19, impor, bea masuk, pdri, DJBC
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Henry Dharmawan

Rabu, 21 April 2021 | 17:21 WIB
Pemberian insentif berupa pembebasan Bea Masuk dan PDRI ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dapat dijadikan instrumen pendukung mengatasi pandemi Covid-19
1
artikel terkait
Senin, 07 Juni 2021 | 17:00 WIB
KEGIATAN EKSPOR IMPOR
Senin, 07 Juni 2021 | 12:15 WIB
PENANGANAN PANDEMI COVID-19
Jum'at, 04 Juni 2021 | 21:31 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Kamis, 03 Juni 2021 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Selasa, 22 Juni 2021 | 12:30 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 22 Juni 2021 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 22 Juni 2021 | 11:30 WIB
BELGIA
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:48 WIB
APBN 2021
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:03 WIB
PMK 61/2021
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:00 WIB
KOTA BENGKULU SELATAN
Selasa, 22 Juni 2021 | 09:58 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 Juni 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK