Fokus
Literasi
Jum'at, 18 Juni 2021 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:11 WIB
CUKAI (18)
Data & Alat
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Selasa, 08 Juni 2021 | 18:33 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:00 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 16 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 14 Juni 2021 | 14:11 WIB
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA
Sabtu, 12 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Impor Vaksin AstraZeneca, Pemerintah Beri Insentif Rp51,7 Miliar

A+
A-
1
A+
A-
1
Impor Vaksin AstraZeneca, Pemerintah Beri Insentif Rp51,7 Miliar

Ilustrasi. Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 AstraZeneca kepada pedagang di pasar tradisional Gringging, Kediri, Jawa Timur, Kamis (1/4/2021). Pedagang pasar di Kediri mulai mendapatkan suntikan vaksin dosis pertama guna menangkal penyebaran COVID-19 di pasar tradisional yang sering terjadi kerumunan saat bertransaksi. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas impor vaksin Covid-19 tahap ke-9 sebanyak 3,8 juta dosis.

Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Finari Manan mengatakan nilai fasilitas fiskal yang diberikan pemerintah atas impor 3,8 juta dosis vaksin AstraZeneca yang tiba pada 26 April 2021 itu mencapai Rp51,7 miliar.

"Terhadap impor vaksin ini, sama seperti sebelumnya, diterbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai fasilitas fiskal, yaitu pembebasan bea masuk dan PDRI seperti PPN dan PPh Pasal 22 impor," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (29/4/2021).

Baca Juga: Dalam Satu Dekade, Kebocoran Pajak di Negara Ini Tembus Rp333 Triliun

Finari menambahkan DJBC juga memberikan pelayanan segera atau rush handling agar vaksin bisa segera keluar dari pelabuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 148/PMK.04/2007.

Pelayanan rush handling tersebut diberikan lantaran vaksin termasuk dalam barang impor tertentu yang karena karakteristiknya memerlukan pelayanan segera untuk dikeluarkan dari kawasan pabean atau bandara.

Impor 3,85 vial dosis vaksin AstraZeneca diterbangkan melalui maskapai penerbangan Emirates Airlines EK-9258. Setelah bongkar muat, vaksin dibawa langsung ke gudang rush handling untuk dilakukan pemeriksaan dan diberikan pelayanan segera oleh petugas Bea Cukai.

Baca Juga: Pengusaha Minta Periode Insentif Pajak dalam PMK 9/2021 Diperpanjang

Vaksin yang telah diperiksa lalu diberangkatkan ke laboratorium PT Bio Farma di Bandung dengan pengawalan TNI dan Brimob Polri. "Percepatan impor vaksin ini kembali menegaskan keseriusan Bea Cukai dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut vaksin tersebut diperoleh melalui jalur kerja sama multilateral pemerintah Indonesia dengan berbagai badan dan lembaga internasional, di antaranya Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UNICEF, dan Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). (rig)

Baca Juga: Kasus Covid-19 Melonjak, 1 Hari Cuti Bersama Dihapus
Topik : djbc, vaksin covid-19, fasilitas fiskal, pelayanan impor, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

muhammad arul prasetio

Kamis, 06 Mei 2021 | 16:15 WIB
semoga dengan begitu, Pelayanan rush handling dan distribusi vaksin dapat segera terselesaikan, sehingga pandemi segera dapat diakhiri di Indonesia
1
artikel terkait
Rabu, 16 Juni 2021 | 19:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 17:44 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:30 WIB
PERPRES 34/2021
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:00 WIB
MESIR
berita pilihan
Jum'at, 18 Juni 2021 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 18 Juni 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jum'at, 18 Juni 2021 | 18:18 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:55 WIB
KEKAYAAN NEGARA
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:48 WIB
LAYANAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:07 WIB
PMK 56/2021
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:05 WIB
EFEK VIRUS CORONA