PMK 92/2021

Impor Obat Penanganan Covid-19 Bebas Pajak Ini

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 16 Juli 2021 | 16:12 WIB
Impor Obat Penanganan Covid-19 Bebas Pajak Ini

Ilustrasi. Petugas menyiapkan obat Covid-19 di gudang instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/7/2021). Mulai hari ini, Pemerintah Pusat resmi membagikan sebanyak 300.000 paket obat gratis berupa multivitamin, Azithtromycin, dan Oseltamivir bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di Pulau Jawa dan Bali. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah kembali memperpanjang berbagai jenis insentif perpajakan, termasuk atas impor obat-obatan yang diperlukan untuk penanganan Covid-19.

Insentif pajak atas impor obat tersebut tertuang dalam PMK 92/2021. Fasilitas perpajakan diberikan untuk mengantisipasi kebutuhan beberapa jenis barang yang akan digunakan dalam penanganan pandemi Covid-19.

“…serta untuk memberikan kepastian hukum dan percepatan pelayanan dalam memberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19,” bunyi salah satu pertimbangan PMK 92/2021, dikutip pada Jumat (16/7/2021)

Baca Juga:
Sudah 3 Tahun Berjalan, Begini Evaluasi DJBC Soal Penyelenggaraan APHT

Secara terperinci, jenis obat impor yang diberi fasilitas perpajakan meliputi:

  • Tocilizumab; Anti IL-1 (Anakinra), disiapkan dalam dosis/bentuk/kemasan untuk penjualan eceran
  • Intravenous Immunoglobulin (IVIG)
  • Mesenchymal Stem Cell (MSCs)/Sel Punca
  • Low Molecular Weight Heparin (LMWH) /Unfractionated Heparin (UFH) sebagai Antikoagulan
  • Obat mengandung Regdanvimab
  • Favipiravir; Oseltamivir; serta remdesivir disiapkan dalam dosis tertentu atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran
  • Insulin, disiapkan dalam dosis atau bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran
  • Lopinavir + Ritonavir, disiapkan dalam dosis atau bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran juga diberikan fasilitas.

Adapun bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan atas impor obat tersebut berupa pembebasan bea masuk dan/atau cukai, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tidak dipungut, serta pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22.

Untuk mendapatkan fasilitas tersebut maka orang yang mengimpor harus mengajukan permohonan kepada menteri keuangan melalui kepala kantor bea dan Cukai tempat pemasukan atau pengeluaran barang.

Baca Juga:
Crash Program Efektif Bantu Debitur Kecil Lunasi Utang ke Negara

Namun, barang kiriman dengan nilai pabean tidak melebihi FOB US$500 per penerima barang per kiriman dan diselesaikan dengan menggunakan Consignment Note (CN) tidak perlu mengajukan permohonan.

Selain itu, barang bawaan penumpang dengan nilai pabean tidak melebihi FOB US$500 per orang untuk setiap kedatangan dan diselesaikan dengan menggunakan customs declaration juga tidak perlu mengajukan permohonan.

Selain obat-obatan, melalui PMK 92/2021, pemerintah juga memberikan fasilitas perpajakan untuk impor peralatan medis dan kemasan oksigen, test kit dan reagen laboratorium, virus transfer, dan alat pelindung diri (APD). Simak ‘Dukung Suplai Oksigen, Sri Mulyani Ubah PMK Fasilitas Perpajakan’. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 28 Maret 2024 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Crash Program Efektif Bantu Debitur Kecil Lunasi Utang ke Negara

Selasa, 26 Maret 2024 | 16:30 WIB BEA CUKAI MAKASSAR

Dapat Info Ada Peredaran Rokok Murah, Bea Cukai Sisir Warung Eceran

Selasa, 26 Maret 2024 | 14:00 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Beli HP via e-Commerce Luar Negeri, IMEI Tanggung Jawab Jasa Ekspedisi

BERITA PILIHAN