Fokus
Literasi
Jum'at, 18 Juni 2021 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:11 WIB
CUKAI (18)
Data & Alat
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Selasa, 08 Juni 2021 | 18:33 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:00 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 16 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 14 Juni 2021 | 14:11 WIB
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA
Sabtu, 12 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Implementasi Penuh Bulan Depan, Ini Kemudahan Pakai e-Faktur 3.0

A+
A-
30
A+
A-
30
Implementasi Penuh Bulan Depan, Ini Kemudahan Pakai e-Faktur 3.0

Ilustrasi. (DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Implementasi penuh e-Faktur 3.0 akan memudahkan wajib pajak berstatus pengusaha kena pajak (PKP) dalam pelaporan SPT Masa PPN. Rencana implementasi secara nasional mulai 1 Oktober 2020 tersebut menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (2/9/2020).

Kasubdit Kerja Sama dan Kemitraan Perpajakan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Yeheskiel Minggus Tiranda dengan e-Faktur 3.0, pelaporan SPT Masa PPN akan semakin mudah karena dilakukan secara prepopulated melalui e-Faktur web based.

“Seluruh data faktur pajak keluaran, pajak masukan, dan dokumen lain yang telah di-upload akan tersedia saat melaporkan SPT Masa PPN. Fitur tambahan ini diharapkan akan membantuk wajib pajak melaporkan SPT secara benar, lengkap, dan jelas,” Yeheskiel.

Baca Juga: Sengketa Jasa Asuransi Unit Link yang Dikecualikan dari Pemungutan PPN

Dalam aplikasi e-Faktur 3.0, sambungnya, ada fitur prepopulated yang bermanfaat untuk mengurangi pekerjaan manual saat menginput data pajak masukan dan pemberitahuan impor barang (PIB). Semua data akan disediakan karena sistem DJP dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) telah terhubung secara host-to-host.

Pada September 2020, DJP melakukan uji coba (piloting) dengan melibatkan 5.445 PKP yang terdaftar di 159 KPP (seluruh KPP LTO, sebagian KPP Khusus, seluruh KPP Madya di Jakarta, sebagian KPP Madya Luar Jakarta, dan sebagian KPP Pratama).

Uji coba sudah dilakukan secara bertahap mulai Februari 2020 (4 PKP), Juni 2020 (27 PKP), dan Agustus (4.617 PKP). Mulai 1 Oktober 2020, e-Faktur 3.0 akan diimplementasikan secara nasional untuk seluruh PKP. Simak artikel ‘Aplikasi E-Faktur 3.0 Bisa Dinikmati Wajib Pajak Mulai Oktober 2020’.

Baca Juga: Kendala Validasi Data Kependudukan, DJP: Sedang Dikerjakan Secepatnya

Selain implementasi e-Faktur 3.0, ada pula bahasan mengenai pengamanan target penerimaan perpajakan pada 2021. Pasalnya, realisasi penerimaan perpajakan tahun ini diproyeksi akan lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam Perpres 72/2020.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Kesalahan Input

Kasi Peraturan PPN Perdagangan II DJP Gideon Agus Yulianto mengatakan pembaruan aplikasi e-Faktur 3.0 menyediakan fitur prepopulated untuk data pajak masukan dan PIB. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu mengisi data secara manual.

Baca Juga: KPP Madya Gresik Terbentuk, Pelayanan dan Pengawasan WP Lebih Efektif

“Dengan prepopulated pajak masukan dan PIB diharapkan mampu mengurangi kesalahan input yang selama ini sering terjadi terutama untuk input nomor transaksi penerimaan negara yang memiliki kombinasi huruf dan angka," jelas Gideon.

Dalam aplikasi ini, wajib pajak juga dengan leluasa dapat memilih pengkreditan sesuai masa pajak, baik untuk kegiatan impor maupun perolehan di dalam negeri. Pasalnya, masa pengkreditan juga akan disediakan dan dapat dipilih sesuai ketentuan. (DDTCNews)

  • Belum Semua Data

Kasi Peraturan PPN Perdagangan II DJP Gideon Agus Yulianto mengatakan belum semua data disediakan melalui fitur prepopulated dalam aplikasi e-Faktur 3.0. Saat ini, data yang tersedia meliputi pajak masukan, pajak keluaran, dan PIB.

Baca Juga: Menperin Bakal Ajukan Perpanjangan Insentif PPN Rumah

“Data-data yang lain belum prepoulated, tapi ke depan pasti kita akan mengarah ke sana [penambahan data],” katanya. (DDTCNews)

  • Penerimaan Perpajakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan perpajakan berpotensi lebih rendah dari yang ditargetkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.72 Tahun 2020.

Outlook ini berisiko menambah ketidakpastian pengamanan target penerimaan perpajakan 2021. Pemerintah memperkirakan penerimaan perpajakan pada 2021 tumbuh moderat 5,5% dari target dalam Perpres No.72 Tahun 2020 sejalan dengan pemulihan ekonomi, baik global maupun domestik.

Baca Juga: Memahami Pajak Pertambahan Nilai di Tengah Kontroversinya

“Meski demikian, perlu diantisipasi bahwa data terbaru ketidakpastian akibat Covid-19 masih tinggi sehingga outlook [penerimaan] perpajakan [tahun ini] lebih rendah dari Perpres No. 72 Tahun 2020,” ujarnya. (DDTCNews/Kontan)

  • PPN Produk Digital

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perluasan basis pajak akan dilakukan. Salah satunya terkait dengan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Apalagi, ketentuan pungutan PPN produk digital dalam PMSE ini sudah mulai berlaku pada 1 Agustus 2020.

“Penerapan PPN produk digital dari luar negeri juga diharapkan dapat menciptakan kesetaraan berusaha atau level playing field antarpelaku usaha,” katanya. (Kontan)

Baca Juga: Genjot Sektor Pariwisata, Tarif PPN Dipangkas
  • Deflasi pada Agustus 2020

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks harga konsumen pada Agustus 2020 kembali mengalami deflasi sebesar 0,05%. Deflasi tersebut menjadi yang kedua kali pada tahun ini, setelah Juli lalu deflasi 0,10%.

"Kalau kita melihat perkembangan inflasi berbagai negara memang menunjukkan perlambatan, bahkan mengarah deflasi karena pandemi Covid menghantam dari sisi demand side maupun supply side," kata Kepala BPS Suhariyanto. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan)

  • PPh Final Sewa Tanah dan Bangunan

DJP membuka ruang perubahan pengenaan PPh atas kegiatan sewa tanah/bangunan dari skema final menjadi sesuai ketentuan umum. Ruang perubahan ini masuk dalam bagian kegiatan evaluasi atas penerapan PPh final sewa tanah/bangunan, sejalan dengan usulan yang telah disampaikan oleh asosiasi.

Baca Juga: Lagi, World Bank Sarankan Indonesia Turunkan Threshold PKP

Dari evaluasi ini, juga terdapat kemungkinan tarif PPh yang dikenakan atas sewa tanah/bangunan akan dibedakan antara wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Meski demikian, semua ini masih dalam pembahasan dan belum ada kebijakan final.

“Semua sedang kami kaji dan evaluasi. Untuk sementara belum ada kesimpulan yang kami ambil. Tentu dalam diskusi ini kami mengajak stakeholder terkait. Kami pertimbangkan apa yang disampaikan oleh asosiasi,” kata Direktur Peraturan Perpajakan II DJP Yunirwansyah. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Naik, Bagaimana Layanan Tatap Muka DJP?
Topik : e-Faktur, e-Faktur 3.0, Ditjen Pajak, DJP, DJBC PKP, PPN
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Jumharis

Rabu, 02 September 2020 | 15:59 WIB
Tidak perlu input PPN Masukan.........tentu sangat membantu

Sarmawan Ketut Sarmawan

Rabu, 02 September 2020 | 13:12 WIB
Informasi ini sangat membantu kami dalam melaksanakan profesi saya sebagai pemerhati dan konsultan pajak
1
artikel terkait
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:00 WIB
MESIR
Rabu, 16 Juni 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 18 Juni 2021 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 18 Juni 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jum'at, 18 Juni 2021 | 18:18 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:55 WIB
KEKAYAAN NEGARA
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:48 WIB
LAYANAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:07 WIB
PMK 56/2021
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:05 WIB
EFEK VIRUS CORONA