Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Ikut PPS? Ini Risiko Jika Wajib Pajak Tidak Ungkap Seluruh Harta

A+
A-
18
A+
A-
18
Ikut PPS? Ini Risiko Jika Wajib Pajak Tidak Ungkap Seluruh Harta

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS), wajib pajak diimbau untuk mengungkap seluruh harta yang selama ini belum dilaporkan. Imbauan dari Ditjen Pajak (DJP) tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (6/6/2022).

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Adella Septikarina mengatakan PPS menjadi kesempatan bagi wajib pajak untuk mengungkap harta yang belum dilaporkan kepada otoritas pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

“Ikut PPS harus all out. Semua harta laporkan,” ujarnya.

Baca Juga: Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Adella mengatakan dalam skema kebijakan II, jika masih ada yang diketahui masih belum diungkap melalui PPS, DJP dapat menerbitkan ketetapan pajak. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Untuk peserta tax amnesty, jika masih memiliki harta yang belum dilaporkan dan tidak diikutkan dalam skema kebijakan I PPS, akan ada risiko pembayaran pajak lebih besar. Tarif yang dikenakan sebesar 30% dan sanksi kenaikan 200% sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak.

Selain PPS, ada pula bahasan mengenai permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada seluruh pejabat negara, baik pada pemerintah pusat maupun daerah, agar menjadi contoh yang baik dalam kepatuhan membayar pajak.

Baca Juga: Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Perlindungan Data Harta yang Dilaporkan

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Adella Septikarina mengatakan dengan mengikuti PPS, baik skema kebijakan I maupun II, wajib pajak mendapat perlindungan data atas harta yang diungkap.

“Data dan informasi yang Kawan Pajak sudah laporkan di SPPH itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Jadi, datanya aman,” kata Adella.

Sebagai informasi, hingga Minggu, 5 Juni 2022 pukul 08.00 WIB, sudah ada 61.108 wajib pajak yang mengikuti PPS. Total harta yang sudah diungkap wajib pajak melalui PPS tercatat senilai Rp124,48 triliun. DJP sudah menerbitkan 71.705 surat keterangan. (DDTCNews)

Baca Juga: Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Kepatuhan Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus membuat berbagai terobosan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan tax ratio. Agar terobosan itu berjalan lebih efektif, lanjutnya, pejabat negara dapat ikut berperan sebagai role model kepatuhan pajak bagi masyarakat.

"Pemerintah mengajak setiap penyelenggara negara, pejabat publik, dan pimpinan pemerintahan, termasuk pemerintah daerah, untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam hal kepatuhan pembayaran pajak," katanya. (DDTCNews)

Tidak Bergantung pada Harga Komoditas

Partner DDTC Fiscal Research & Advisory B. Bawono Kristiaji berpendapat pada tahun depan, pemerintah telah memiliki modal kuat, khususnya dengan berbagai reformasi yang sudah dilakukan selama ini, untuk mengamankan penerimaan.

Baca Juga: Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Berbagai reformasi yang dilakukan antara lain penerbitan UU HPP, pembaruan core tax system, penggunaan strategi compliance risk management, serta pembenahan proses bisnis DJP. Agenda penegakan hukum pasca-PPS, optimalisasi pajak dari sektor digital, serta kepatuhan pajak kelompok high wealth individuals bisa jadi pilihan.

Oleh karena itu, ada atau tidak adanya boom commodity, pemerintah harus tetap mempersiapkan reformasi perpajakan, baik dari sisi target, strategi, maupun agenda reformasi pajak yang berjalan secara konsisten.

“Artinya, berkah komoditas hendaknya tidak menimbulkan ketergantungan bagi penerimaan karena bersifat volatile,” katanya. (Kontan)

Baca Juga: 459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

PPh Badan dan PPh Migas

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2023 disebutkan terdapat korelasi positif penerimaan PPh badan dan PPh migas dengan volatilitas harga komoditas berbasis sumber daya alam.

“Korelasi positif antara penerimaan pajak, khususnya PPh badan dan PPh migas, dengan harga komoditas sejalan dengan tingginya nilai ekspor komoditas Indonesia,” tulis pemerintah dalam dokumen tersebut.

Pemerintah memaparkan ketika harga komoditas naik pada 2018 dan 2021, penerimaan PPh badan dan PPh migas juga meningkat. Sebaliknya, ketika harga komoditas turun pada 2016 dan 2020, penerimaan PPh badan dan PPh migas juga menurun. (DDTCNews)

Baca Juga: Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Pengelolaan Insentif Perpajakan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat belum terpusatnya pengelolaan insentif perpajakan yang dilakukan DJP. DJP tak memiliki fungsi yang mengelola insentif secara terpusat baik pada suatu unit tertentu atau melalui ketentuan tata kelola tertentu.

"Pengelolaan dan proses bisnis tersebar dan melekat pada tugas pokok dan fungsi di beberapa direktorat," tulis BPK pada LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun 2020 sampai dengan Semester I/2021. Simak ‘BPK Soroti DJP Soal Pengelolaan Insentif Pajak yang Belum Terpusat’. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, program pengungkapan sukarela, PPS, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 28 November 2022 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Daftar NPWP, Seller Online Perlu Siapkan Beberapa Dokumen Ini

Senin, 28 November 2022 | 09:39 WIB
FILIPINA

Wah! Filipina Kenakan Bea Masuk 0% untuk Impor Kendaraan Listrik

Senin, 28 November 2022 | 08:41 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tarif PPN Naik, Dampaknya Sudah Ada di Penerimaan Pajak

Minggu, 27 November 2022 | 15:00 WIB
PERATURAN PAJAK

Buat Pembukuan dengan Stelsel Kas, Wajib Pajak Perlu Perhatikan Ini

berita pilihan

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Senin, 28 November 2022 | 18:03 WIB
PER-13/BC/2021

Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan

Senin, 28 November 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Senin, 28 November 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI

459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Senin, 28 November 2022 | 16:37 WIB
KTT G-20

Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Catat! Hari Ini Batas Akhir Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya