Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Ibu Kota Pindah, Kemenkeu Siapkan Skema Pemanfaatan BMN yang Ditinggal

A+
A-
1
A+
A-
1
Ibu Kota Pindah, Kemenkeu Siapkan Skema Pemanfaatan BMN yang Ditinggal

Lokasi pembangunan istana presiden di jalan lingkar Sepaku segmen 3 di Lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/10/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tengah menyiapkan tata kelola pemanfaatan barang milik negara (BMN) yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas kementerian/lembaga ketika pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan telah menerbitkan PMK 139/2022 yang mengatur proses atau prosedur untuk pemindahtanganan BMN. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan tata kelola pemanfaatan BMN yang ditinggalkan ketika ibu kota negara berpindah.

"Ini sedang dan akan terus diproses, tentu bekerja sama dengan otorita IKN karena kesiapan di tempat baru versus keseluruhan kementerian/lembaga yang merupakan pengelola aset-aset negara kita, yang tentu mereka harus bertanggung jawab untuk bisa menjaga aset meskipun dalam proses pemindahan," katanya, dikutip pada Kamis (24/11/2022).

Baca Juga: Pemerintah Bakal Bebaskan PPh Badan di Financial Center IKN

Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus melakukan persiapan untuk memulai pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara, termasuk mengenai tata kelola pemanfaatan BMN yang selama ini dilakukan K/L. Ketika pemindahan ibu kota berlangsung, pengelolaan BMN tersebut bakal dikelola secara terpusat oleh Kemenkeu.

Dia menjelaskan persiapan tata kelola pemanfaatan BMN tidak dapat dipisahkan dari proses pemindahan ibu kota negara. Hal itu terjadi karena proses pemindahan ibu kota berjalan secara bertahap.

Sri Mulyani menyebut persiapan tata kelola BMN tersebut juga membutuhkan perencanaan dan komunikasi yang detail dengan para K/L. Pasalnya, pemerintah secara bersamaan harus memastikan proses pemindahan ibu kota dapat berjalan lancar, sekaligus BMN yang ditinggalkan tetap dimanfaatkan.

Baca Juga: Tiba dari Luar Negeri? Tak Bisa Isi Customs Declaration Manual di Sini

"Di situ kita akan terus eksplorasi bersama kementerian/lembaga, mendengar feedback dari berbagai pelaku dan juga dari market untuk mendapatkan apa strategi terbaik untuk mengelola berbagai barang-barang milik negara atau aset negara ini," ujarnya.

Pemerintah menerbitkan PMK 139/2022 mengenai fasilitas untuk penyiapan dan pelaksanaan transaksi pemanfaatan BMN dan/atau pemindahtanganan BMN dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara. Fasilitas tersebut merupakan fasilitas fiskal yang disediakan menteri keuangan kepada Penanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara (PJPBMN), yang dalam hal ini adalah Ditjen Kekayaan Negara (DJKN).

Fasilitas tersebut diberikan sepanjang memenuhi syarat yakni PJPBMN telah menyusun Data Aset BMN dan BMN yang akan dikelola telah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (sap)

Baca Juga: Tak Hanya di IKN, Insentif Pajak Juga Bakal Berlaku di Daerah Mitra

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : ibu kota negara, IKN, ibu kota baru, UU 3/2022, Barang Milik Negara, BMN, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 24 November 2022 | 14:19 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Sudah Tembus 97,5%, Sri Mulyani: Naik Luar Biasa

Kamis, 24 November 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Provinsi Baru di Papua, Sri Mulyani Pastikan Dapat Jatah APBN 2023

Rabu, 23 November 2022 | 16:11 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Ancaman Reflasi pada 2023, Begini Respons Sri Mulyani

Rabu, 23 November 2022 | 14:50 WIB
IBU KOTA NUSANTARA

Pemerintah Siapkan Insentif Pajak untuk Relokasi Kantor ke IKN

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 13:45 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Non-Efektif Ingin Lakukan Perubahan Data? Aktifkan Dulu NPWP-nya

Kamis, 01 Desember 2022 | 12:15 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

BPS Catat Inflasi November 2022 Sebesar 5,42%, BBM Masih Punya Andil

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:33 WIB
RPP HKFN

Penerbitan Obligasi Daerah Cukup Pakai Perkada, Begini Rancangannya

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:09 WIB
EKONOMI DIGITAL

Ekonomi Digital Melesat, Banyak UMKM Perlu Masuk Marketplace dan Ritel

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh, Aduan Penipuan Berkedok Petugas Bea Cukai Melonjak Drastis

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:00 WIB
KPP MADYA DENPASAR

Konfirmasi Soal Omzet, Petugas Pajak Kunjungi Pabrik Roti

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:45 WIB
KOTA SAMARINDA

Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:31 WIB
HUT KE-15 DDTC

Daftar Pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak 2022 Berhadiah Rp55 Juta

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dukung Program Kendaraan Listrik, Industri Keuangan Ditawari Insentif