IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ibu Kota Pindah, Kemenkeu Siapkan Skema Pemanfaatan BMN yang Ditinggal

Dian Kurniati | Kamis, 24 November 2022 | 13:00 WIB
Ibu Kota Pindah, Kemenkeu Siapkan Skema Pemanfaatan BMN yang Ditinggal

Lokasi pembangunan istana presiden di jalan lingkar Sepaku segmen 3 di Lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/10/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tengah menyiapkan tata kelola pemanfaatan barang milik negara (BMN) yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas kementerian/lembaga ketika pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan telah menerbitkan PMK 139/2022 yang mengatur proses atau prosedur untuk pemindahtanganan BMN. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan tata kelola pemanfaatan BMN yang ditinggalkan ketika ibu kota negara berpindah.

"Ini sedang dan akan terus diproses, tentu bekerja sama dengan otorita IKN karena kesiapan di tempat baru versus keseluruhan kementerian/lembaga yang merupakan pengelola aset-aset negara kita, yang tentu mereka harus bertanggung jawab untuk bisa menjaga aset meskipun dalam proses pemindahan," katanya, dikutip pada Kamis (24/11/2022).

Baca Juga:
Target Jadi Negara Maju, Ekonomi RI Perlu Tumbuh 6% - 8% per Tahun

Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus melakukan persiapan untuk memulai pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara, termasuk mengenai tata kelola pemanfaatan BMN yang selama ini dilakukan K/L. Ketika pemindahan ibu kota berlangsung, pengelolaan BMN tersebut bakal dikelola secara terpusat oleh Kemenkeu.

Dia menjelaskan persiapan tata kelola pemanfaatan BMN tidak dapat dipisahkan dari proses pemindahan ibu kota negara. Hal itu terjadi karena proses pemindahan ibu kota berjalan secara bertahap.

Sri Mulyani menyebut persiapan tata kelola BMN tersebut juga membutuhkan perencanaan dan komunikasi yang detail dengan para K/L. Pasalnya, pemerintah secara bersamaan harus memastikan proses pemindahan ibu kota dapat berjalan lancar, sekaligus BMN yang ditinggalkan tetap dimanfaatkan.

Baca Juga:
DPR Minta Kemenkeu Susun Roadmap Tax Ratio 23%, Sri Mulyani Keberatan

"Di situ kita akan terus eksplorasi bersama kementerian/lembaga, mendengar feedback dari berbagai pelaku dan juga dari market untuk mendapatkan apa strategi terbaik untuk mengelola berbagai barang-barang milik negara atau aset negara ini," ujarnya.

Pemerintah menerbitkan PMK 139/2022 mengenai fasilitas untuk penyiapan dan pelaksanaan transaksi pemanfaatan BMN dan/atau pemindahtanganan BMN dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara. Fasilitas tersebut merupakan fasilitas fiskal yang disediakan menteri keuangan kepada Penanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara (PJPBMN), yang dalam hal ini adalah Ditjen Kekayaan Negara (DJKN).

Fasilitas tersebut diberikan sepanjang memenuhi syarat yakni PJPBMN telah menyusun Data Aset BMN dan BMN yang akan dikelola telah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 12 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Target Jadi Negara Maju, Ekonomi RI Perlu Tumbuh 6% - 8% per Tahun

Selasa, 11 Juni 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Rapat dengan DPD, Sri Mulyani Singgung Wacana Kenaikan Tarif PPN

BERITA PILIHAN
Rabu, 12 Juni 2024 | 19:00 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Bea Cukai Musnahkan BKC Ilegal Rp 4 Miliar, Terbanyak Rokok dan Miras

Rabu, 12 Juni 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Dukung Penerapan Opsen Pajak, DJPK Susun Program Penguatan Basis Data

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tenang, Saldo Deposit WP pada Coretax System Tidak akan Ter-Autodebet

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:41 WIB KAMUS PAJAK

Update 2024: Apa Itu Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)?

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:14 WIB PP 49/2022

Ini Ketentuan PPN Pakan Ternak dan Hewan Kesayangan

Rabu, 12 Juni 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Anak Sekolah Perlu NPWP untuk Administrasi, Bisa Pakai Milik Orang Tua

Rabu, 12 Juni 2024 | 16:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Meski Sulit Dicapai, Jokowi Tetap Targetkan Stunting Turun ke 14%