Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Hibah dari Perusahaan ke Staf Tetap Jadi Objek PPh, Cermati Aturannya

A+
A-
4
A+
A-
4
Hibah dari Perusahaan ke Staf Tetap Jadi Objek PPh, Cermati Aturannya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Hibah yang diberikan oleh perusahaan kepada staf atau karyawan tetap dikenai pajak. Karenanya, karyawan penerima hibah tetap perlu menyetorkan PPh. Dalam kasus tersebut, pemberian hibah tidak memenuhi klausul pengecualian dari objek pajak yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh.

Sedangkan bagi pemberi hibah, alias pihak perusahaan, apabila ada keuntungan yang didapat atas pengalihan harta melalui hibah tersebut maka keuntungan karena pengalihan jarta berupa hibah itu merupakan objek PPh pihak pemberi. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) PMK 90/2020.

"Karena tidak memenuhi klausul hibah yang dikecualikan sebagai objek pajak maka bagi penerima hibah menjadi penghasilan yang kena PPh," ujar Ditjen Pajak (DJP) melalui cuitan di Twitter, dikutip Rabu (19/10/2022).

Baca Juga: Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sebagai pengingat, Pasal 4 ayat (3) UU PPh mengatur penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, salah satunya, adalah harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan/atau berdasarkan peraturan menteri keuangan (PMK).

Poin tersebut berlaku atas harta hibahan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Harta hibahan juga bisa berupa uang atau barang.

Kemudian, pada PMK 90/2020 menjelaskan lebih terperinci terkait dengan maksud hubungan antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan pekerjaan. Pernyataan tersebut dimaksudkan sebagai hubungan yang terjadi apabila terdapat hubungan berupa pekerjaan, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan secara langsung atau tidak langsung antara pihak pemberi dan pihak penerima.

Baca Juga: Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Penjelasan DJP di atas menjawab pertanyaan warganet di Twitter. Sebuah akun melempar pertanyaan kepada @kring_pajak tentang ketentuan perpajakan atas hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya.

Menariknya, sang orang tua sekaligus merupakan seorang komisaris perusahaan. Kemudian, hibah diberikan kepada sang anak yang juga ternyata adalah karyawan pada perusahaan yang sama. Dalam kasus tersebut, hibah diberikan oleh perusahaan kepada karyawan.

"Apakah orang tua yang memberikan sahamnya tetap terkena pajak dan siapa yang menanggung pajaknya?" tanya netizen tersebut. (sap)

Baca Juga: Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : UU PPh, pajak penghasilan, PPh, objek pajak, PMK 90/2020, hibah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 24 Januari 2023 | 11:30 WIB
PP 55/2022

Ini Contoh Jasa Pekerjaan Bebas yang Tak Bisa Pakai PPh Final 0,5%

Senin, 23 Januari 2023 | 16:06 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23? DJP: Sesuai Channel Pelaporan Normal

Senin, 23 Januari 2023 | 15:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

Lapor SPT Tahunan Badan? DJP: Tidak Bisa Lagi Pakai e-SPT 1771

Senin, 23 Januari 2023 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Syarat Perseroan Terbuka Dapatkan Tarif Pajak Penghasilan Lebih Rendah

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T