Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Harta yang Dideklarasikan dalam Amnesti Pajak Tembus Rp16,8 Triliun

A+
A-
1
A+
A-
1
Harta yang Dideklarasikan dalam Amnesti Pajak Tembus Rp16,8 Triliun

Ilustrasi. (DDTCNews)

DHAKA, DDTCNews – Pemeritnah Bangladesh mencatat total harta yang dideklarasikan oleh wajib pajak berkat program tax amnesty sepanjang semester II/2020 mencapai US$1,2 miliar atau setara dengan Rp16,8 triliun.

Pemerintah juga mencatat lebih dari 7.500 wajib pajak telah memanfaatkan fasilitas tax amnesty yang masih berlaku hingga akhir Juni 2021 ini. Wajib pajak yang mengikuti fasilitas tax amnesty wajib membayar pungutan sebesar 10%.

"Pemerintah memperbolehkan pengelak pajak untuk mendeklarasikan asetnya baik berupa properti, tabungan, hingga saham tanpa ditanya soal sumber aset tersebut sepanjang membayar pungutan 10%," tulis asia.nikkei.com dalam pemberitaannya, dikutip Kamis (11/2/2021).

Baca Juga: Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan

Masifnya pemanfaatan fasilitas ini pun makin mencerminkan betapa besarnya underground economy di Bangladesh. Menurut pemerintah, underground economy diperkirakan memiliki kontribusi sebesar 63% dari PDB.

Saat ini, masyarakat yang sudah teradministrasi dalam sistem perpajakan masih relatif kecil. Dari total 170 juta oran gdi Bangladesh, kurang dari 2,5 juta orang saja yang rutin membayarkan pajak kepada otoritas fiskal.

Program tax amnesty ini memang diluncurkan dengan tujuan mendorong wajib pajak mengungkapkan aset yang dimilikinya dengan harapan bisa meningkatkan kepatuhan pajak, sekaligus menggerus maraknya underground economy.

Baca Juga: Insentif Pajak untuk Investor yang Tanam Modal di Startup Diperpanjang

"Program tax amnesty dari pemerintah kali ini sangat menggiurkan. Pungutan yang dibayar tarifnya hanya 33% dari tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak yang selama ini sudah patuh," sebut Executive Director Policy Research Institute Ahsan H. Mansur.

Meski harta yang dideklarasikan oleh wajib pajak di Bangladesh tergolong tinggi, seorang pejabat pajak di Bangladesh mengatakan sesungguhnya harta yang belum dideklarasikan oleh wajib pajak masih cukup banyak.

Menurut pejabat tersebut, total aset yang belum dideklarasikan diperkirakan masih mencapai US$3,5 miliar. Potensi aset yang belum dideklarasikan tersebut diharapkan bakal dilaporkan oleh wajib pajak sebelum akhir Juni 2021. (rig)

Baca Juga: Restitusi Pajak Turis Asing Terus Meningkat, Pariwisata Makin Pulih

Topik : bangladesh, amnesti pajak, deklarasi harta, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 05 Desember 2021 | 13:00 WIB
ITALIA

Mulai Tahun Depan, Lapisan Penghasilan Kena Pajak WP OP Direvisi

Minggu, 05 Desember 2021 | 10:30 WIB
JEPANG

Gaji Karyawan Ditambah, Pemberi Kerja Dapat Keringanan Pajak

Minggu, 05 Desember 2021 | 10:00 WIB
FILIPINA

DPR Minta Otoritas Mudahkan Pekerja di Luar Negeri Buat NPWP

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 14:09 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Realisasi Investasi Luar Jawa Ungguli Jawa, Ini Resep Jokowi

Rabu, 08 Desember 2021 | 13:41 WIB
KINERJA PAJAK

Target Kepatuhan Lapor SPT Tahun Pajak 2020 Tercapai, Ini Perinciannya

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:01 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:00 WIB
FILIPINA

Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan