KANADA

Harga Melambung, Negara Ini Kukuh Tak Berikan Insentif Pajak Atas BBM

Syadesa Anida Herdona | Sabtu, 04 Juni 2022 | 13:00 WIB
Harga Melambung, Negara Ini Kukuh Tak Berikan Insentif Pajak Atas BBM

Ilustrasi.

MANITOBA, DDTCNews – Pemerintah Provinsi Manitoba, Kanada mengumumkan tidak akan memberikan penangguhan pembayaran pajak bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Keuangan Cameron Friesen menyampaikan kebijakan tersebut diambil meskipun masyarakat saat ini masih menghadapi lonjakan harga BBM. Padahal pemerintah Alberta, provinsi lain di Kanada, justru memberikan insentif berupa penangguhan pembayaran pajak BBM provinsi untuk warganya.

“Menurut saya, saat ini bahasan tersebut tidak dapat dilakukan pemerintah provinsi untuk menangguhkan pembayaran pajak,” ucap Friesen saat ditanya apakah pemerintah Manitoba memiliki rencana yang sama dengan pemerintah Alberta, dikutip Sabtu (4/6/2022).

Baca Juga:
Dorong Perusahaan Pakai Truk Listrik, Otoritas Ini Beri Insentif Pajak

Saat ini, warga Manitoba harus membayar pajak provinsi senilai 14 sen per liter saat mengisi BBM. Warga Manitoba juga harus membayar 29 sen pajak federal, yang mencakup 11 sen pajak karbon.

Pada bulan Maret 2022, Perdana Menteri Manitoba Heather Stefanson menulis surat kepada pemerintah federal untuk menghentikan sementara kenaikan pajak karbon. Namun, pajak karbon tetap naik pada 1 April menjadi CA$50 per ton emisi, atau setara dengan 2,2 sen per liter.

Pajak karbon federal dijadwalkan akan naik menjadi CA$170 per ton karbon pada tahun 2030. Pajaknya akan menjadi 37,6 sen per liter.

Baca Juga:
Lagi, Profesional DDTC Raih Sertifikasi Internasional Bidang Pajak

Friesen menambahkan saat ini pajak karbon federal merangkak naik menuju 40 sen per liter. Kenaikan harga gas membuat Friesen prihatin karena banyak warga Manitoba yang mengandalkan kendaraan mereka untuk bermobilisasi.

"Warga Manitoba tidak mampu [membayar pajak karbon federal]. Sudah waktunya bagi pemerintah federal untuk melihat dan menunjukkan bahwa mereka peduli dengan kemampuan ekonomi semua warga Kanada," tegas Friesen, dilansir o.canada.com. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 22 Februari 2024 | 09:45 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Lagi, Profesional DDTC Raih Sertifikasi Internasional Bidang Pajak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:13 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pebisnis Wait and See, Jokowi Berharap Investasi Meningkat Usai Pemilu

BERITA PILIHAN
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:45 WIB KONSULTASI PAJAK

Pengajuan Permohonan IKH secara Online, Bagaimana Tata Caranya?

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:30 WIB BEA CUKAI MALANG

Cegat Bus Antarkota di Pintu Tol, DJBC Amankan 30 Koli Rokok Ilegal

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:27 WIB KEPATUHAN PAJAK

4,3 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2023, Mayoritas Gunakan e-Filing

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:01 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp31,3 Triliun pada Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ikut Lelang Barang-Barang Sitaan Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Kontraksi, Penerimaan Pajak Terkumpul Rp149,25 Triliun di Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:30 WIB PMK 7/2024

Beli Rumah Lain, WP OP Tak Boleh Lagi Pakai Fasilitas PPN DTP 2024