KANADA
Harga Melambung, Negara Ini Kukuh Tak Berikan Insentif Pajak Atas BBM
Syadesa Anida Herdona | Sabtu, 04 Juni 2022 | 13:00 WIB
Harga Melambung, Negara Ini Kukuh Tak Berikan Insentif Pajak Atas BBM

Ilustrasi.

MANITOBA, DDTCNews – Pemerintah Provinsi Manitoba, Kanada mengumumkan tidak akan memberikan penangguhan pembayaran pajak bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Keuangan Cameron Friesen menyampaikan kebijakan tersebut diambil meskipun masyarakat saat ini masih menghadapi lonjakan harga BBM. Padahal pemerintah Alberta, provinsi lain di Kanada, justru memberikan insentif berupa penangguhan pembayaran pajak BBM provinsi untuk warganya.

“Menurut saya, saat ini bahasan tersebut tidak dapat dilakukan pemerintah provinsi untuk menangguhkan pembayaran pajak,” ucap Friesen saat ditanya apakah pemerintah Manitoba memiliki rencana yang sama dengan pemerintah Alberta, dikutip Sabtu (4/6/2022).

Baca Juga:
Negara Non-Eropa Bakal Wajib Laporkan Informasi Beneficial Ownership

Saat ini, warga Manitoba harus membayar pajak provinsi senilai 14 sen per liter saat mengisi BBM. Warga Manitoba juga harus membayar 29 sen pajak federal, yang mencakup 11 sen pajak karbon.

Pada bulan Maret 2022, Perdana Menteri Manitoba Heather Stefanson menulis surat kepada pemerintah federal untuk menghentikan sementara kenaikan pajak karbon. Namun, pajak karbon tetap naik pada 1 April menjadi CA$50 per ton emisi, atau setara dengan 2,2 sen per liter.

Pajak karbon federal dijadwalkan akan naik menjadi CA$170 per ton karbon pada tahun 2030. Pajaknya akan menjadi 37,6 sen per liter.

Baca Juga:
Mantan Polisi Ini Divonis Bersalah Lakukan Penipuan Pajak

Friesen menambahkan saat ini pajak karbon federal merangkak naik menuju 40 sen per liter. Kenaikan harga gas membuat Friesen prihatin karena banyak warga Manitoba yang mengandalkan kendaraan mereka untuk bermobilisasi.

"Warga Manitoba tidak mampu [membayar pajak karbon federal]. Sudah waktunya bagi pemerintah federal untuk melihat dan menunjukkan bahwa mereka peduli dengan kemampuan ekonomi semua warga Kanada," tegas Friesen, dilansir o.canada.com. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Senin, 27 Maret 2023 | 10:25 WIB LAYANAN PAJAK DJP Sediakan Portal Baru untuk Pemadanan NIK-NPWP oleh Pihak Lain
Senin, 27 Maret 2023 | 10:20 WIB ADMINISTRASI PAJAK Data Prepopulated Seharusnya Tidak Ada di SPT? DJP: Silakan Dihapus
Senin, 27 Maret 2023 | 09:41 WIB LAYANAN BEA DAN CUKAI Selama Ramadan, Layanan Bravo Bea Cukai Hanya Sampai Pukul 15.30 WIB
Senin, 27 Maret 2023 | 08:09 WIB BERITA PAJAK HARI INI DJP Lakukan Pemeriksaan Bukper terhadap 1.244 Wajib Pajak pada 2022
Minggu, 26 Maret 2023 | 15:00 WIB PLH DIREKTUR EKSEKUTIF INDONESIA MINING ASSOCIATION DJOKO WIDAJATNO 'Kalau Devisa Hasil Ekspor Ditahan Sampai 30 Persen, Ini Memberatkan'
Minggu, 26 Maret 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH Ketentuan Bagi Hasil Pajak Provinsi dalam UU HKPD
Minggu, 26 Maret 2023 | 10:30 WIB PENEGAKAN HUKUM Tegakkan Hukum, Ditjen Pajak Sita Harta Kekayaan Sampai Rp315 Miliar
Minggu, 26 Maret 2023 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH Atasi Piutang PNBP, Kemenkeu Perluas Penerapan Sistem Blokir Ini
Minggu, 26 Maret 2023 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PERPAJAKAN Barang Impor Ini Dapat Fasilitas, Laporan Realisasinya Bisa via Email