Harga Beras Naik Hampir 20 Persen, Jokowi Minta Ini ke Kepala Daerah

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh penjabat (Pj) kepala daerah untuk mengendalikan harga beras dan komoditas pangan lainnya di daerahnya masing-masing.

Jokowi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan intervensi guna meredam lonjakan harga beras. Dalam tahun berjalan ini, pemerintah mencatat harga beras sudah naik hingga 19,48%.

"Harus dihentikan kalau ada hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu yang namanya lihat pasar itu penting, lihat stoknya. Jangan terjebak rutinitas sehari-hari, administrasi sehari-hari," katanya, Senin (30/10/2023).

Jokowi berharap Pj kepala daerah untuk aktif memantau harga dan menjaga pasokan. Upaya untuk menurunkan inflasi perlu diambil terutama oleh daerah mencatatkan inflasi di atas 4%.

Untuk mengendalikan inflasi, ia juga meminta pemda untuk memakai anggaran belanja tak terduga pada APBD-nya masing-masing.

"Payung hukumnya sudah ada, jangan ragu-ragu menggunakan anggaran tak terduga bila inflasi itu naik," tuturnya.

Menurut Jokowi, daerah yang mengalami inflasi tinggi perlu segera menggunakan anggaran belanja tidak terduga untuk menambah pasokan di pasar. Daerah yang mengalami inflasi bisa menambah pasokan dengan membeli komoditas pangan dari daerah produsen.

"Ini kadang-kadang hanya supply dan demand. Demand-nya tetap, supply-nya tidak ada, ya carikan dong. Langsung ke tempat produksinya. Bawang merah misalnya di kabupatenku kok naik, langsung cari ke Brebes misalnya. Beras kok naik, cari stok ke daerah yang surplus beras," ujarnya.

Anggaran belanja tidak terduga juga perlu digunakan untuk menanggung biaya logistik agar harga komoditas pangan di daerahnya sama dengan harga di daerah produsen.

"Bapak Ibu [Pj kepala daerah] tidak memiliki beban politik. Jadi gubernur, wali kota, bupati tidak keluar ongkos. Artinya, tanpa beban politik. Untuk itu, pertimbangan teknokratik untuk policy itu lebih enak harusnya. Buat terobosan, policy harusnya lebih gampang," kata Jokowi.

Oleh karena tidak memiliki beban politik, para Pj kepala daerah seharusnya dapat dengan mudah menentukan skala prioritas dan mengambil kebijakan yang berorientasi hasil. (rig)