Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Reportase

Gubernur Minta PPN Cengkih Ditangguhkan

A+
A-
0
A+
A-
0
Gubernur Minta PPN Cengkih Ditangguhkan

Petani memanen cengkih di kawasan perkebunan di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Selasa (23/6/2020). Selain kopra dan pala, cengkeh merupakan salah satu komoditas unggulan Sulut, dengan rata-rata produktivitas sekitar 83,67 kilogram per hektare, Sulut menyumbang sekitar 4.000 ton dari 12.000 ton kebutuhan cengkih nasional. (ANTARA FOTO/Adwit B Pramono/hp)

MANADO, DDTCNews -- Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey meminta pemerintah menangguhkan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi petani cengkih di Provinsi Sulawesi Utara.

Olly berujar telah menyampaikan aspirasinya ketika menemui Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta beberapa hari yang lalu. Ia menyebutkan penangguhan tersebut ditujukan untuk mensejahterakan petani cengkih di Sulawesi Utara.

“Penangguhan pembayaran PPN ini merupakan solusi terbaik bagi kesejahteraan petani di Sulut,” ujar Olly kepada wartawan di Manado, Senin (6/7/2020).

Menurut Gubernur Sulawesi Utara ke-13 itu, terdapat beberapa alasan yang membuat pengenaan PPN atas komoditas cengkih dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-24/PJ/2014 harus ditangguhkan.

Alasan tersebut salah satunya berasal dari keluhan petani cengkih. Selain petani cengkih, keluhan atas pengenaan PPN atas barang hasil pertanian jugaa disampaikan oleh petani kelapa.

Olly mengungkapkan beberapa waktu lalu dirinya didatangi petani cengkih yang secara langsung mengeluhkan pengenaan PPN atas barang hasil pertanian. Keluhan tersebut juga disampaikan petani kelapa yang tergabung dalam Forum Asosiasi Petani Kelapa dan Komoditas Pertanian Sulut.

“Pengenaan PPN hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan tidak membantu petani malah membuat kelesuan ekonomi kerakyatan di Sulawesi Utara,” katanya seperti dilansir junalnews.id.

Olly mengaku sangat memahami keluhan dari para petani. Pasalnya, sebagian besar hasil komoditas pertanian di Sulawesi Utara berasal dari petani yang mengolah lahan pertanian milik sendiri, bukan lahan milik perkebunan besar.

Selain itu, sebagian besar petani sangat menggantungkan kehidupannya pada komoditas pertanian dan perkebunan. Olly menambahkan, sebelum menemui Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dia telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo pada 28 Juni 2020.

Surat itu berisi permohonan penangguhan putusan MA Nomor 70P/HUM/2013 terkait dengan pengenaan PPN atas komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan. Olly juga meminta pemerintah mencabut SE-24/PJ/2014 yang menjadi aturan pelaksana putusan MA tersebut. (Bsi)

Topik : cengkih, Olly Dondokambey, PPN cengkih, PPN kelapa
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 19:02 WIB
PP 44/2020
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 19:00 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 17:15 WIB
LAYANAN BEA CUKAI
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:46 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:12 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK