PERMEN ESDM 8/2017

Gross Split Migas Diubah, Bagi Hasil Sebelum Pajak Lebih Kompetitif

Redaksi DDTCNews | Jumat, 26 Mei 2023 | 13:00 WIB
Gross Split Migas Diubah, Bagi Hasil Sebelum Pajak Lebih Kompetitif

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyusun revisi skema kontrak bagi hasil gross split yang selama ini tertuang dalam Permen ESDM 8/2017. Dalam pembaruan kali ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeklaim bisa mendorong bisnis hulu migas menjadi lebih sederhana, cepat, dan kompetitif. Skema baru gross split ini berjuluk New Simplified Gross Split.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Noor Arifin Muhammad menyampaikan revisi Permen ESDM 8/2017 dilakukan untuk mendorong usaha eksplorasi dan eksploitasi bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Tujuan lainnya, menjadikan industri hulu migas domestik lebih siap untuk menghadapi dinamika harga minyak dunia.

"Juga mendorong KKKS agar mengelola biaya operasi dan investasinya dengan berpijak pada sistem keuangan korporasi, bukan sistem keuangan negara," kata Arifin dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (26/5/2023).

Baca Juga:
Investasi di Industri Migas Lebih Ramai Kalau Insentif Dikucurkan

Selain gross split, Indonesia sebenarnya masih memiliki jenis kontrak lainnya, yakni kontrak bagi hasil cost recovery yang sudah berlaku selama puluhan tahun. Dengan 2 jenis skema kontrak bagi hasil tersebut, KKKS punya pilihan dalam menentukan jenis kontrak.

Hingga kini, pemerintah tetap menawarkan 2 opsi kontrak tersebut dalam setiap penawaran wilayah kerja (WK), baik untuk WK yang ditawarkan melalui penawaran langsung atau lelang reguler.

Ada 4 urgensi yang menjadikan revisi Permen ESDM 8/2017 tentang kontrak gross split perlu dilakukan. Pertama, memberikan kepastian nilai bagi hasil yang lebih kompetitif bagi KKKS.

Baca Juga:
Dokumen yang Perlu Dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Kontraktor Migas

"Penyusunan ulang sistem bagi hasil yang lebih kompetitif dengan negara lain, dengan target total bagi hasil sebelum pajak KKKS pada rentang 80% hingga 90%, ditentukan berdasarkan profil resiko lapangan," ujar Arifin.

Kedua, meminimalisir ketergantungan keekonomian KKKS terhadap tambahan split diskresi menteri. Ketiga, simplifikasi dan penyempurnaan komponen dan parameter bagi hasil.

"Penyederhanaan jumlah komponen bagi hasil berdasarkan parameter teknis yang tidak menimbulkan perdebatan dalam penentuan dan efektif penerapannya. Pemilihan didasarkan pada parameter primer yang memberikan koreksi split utama pada kontrak Gross Split eksisting," tambah Arifin.

Baca Juga:
Biaya Operasi Migas yang Diakui sebagai Pengurang Penghasilan Harus 3M

Keempat, perancangan kebijakan fiskal yang cocok untuk Migas Non Konvensional (MNK). "Pemberian skema baru kontrak GS bagi hasil tetap (fixed split) terhadap profil risiko, kebutuhan teknologi baru, dan penekanan biaya pengusahaan migas nonkonvensional," paparnya.

Sementara itu, Koordinator Pokja Pengembangan WK Migas Non Konvensional Dwi Adi Nugroho menambahkan terdapat 11 poin utama perubahan Permen ESDM 8/2017.

Pertama, penyederhanaan jumlah komponen variabel dari 10 komponen menjadi hanya 3 komponen. Kedua, penyederhanaan jumlah komponen progresif dari 3 komponen menjadi hanya 2 komponen.

Baca Juga:
Kepabeanan Dikuasakan, KKKS Migas Wajib Pastikan PPJK Penuhi Hal Ini

Ketiga, penyeimbangan nilai bagi hasil dasar (base split). Keempat, penyeimbangan nilai total bagi hasil secara keseluruhan. Kelima, perubahan formula komponen progresif harga minyak dan gas bumi.

Keenam, pemberian batas nilai sliding scale pada parameter komponen progresif harga minyak dan gas bumi. Ketujuh, pemisahan unsur kewajiban TKDN KKKS dari komponen bagi hasil.

Kedelapan, pemisahan terms & conditions antara sumber daya migas konvensional dan nonkonvensional. Kesembilan, penambahan komponen variabel tetap khusus untuk sumber daya migas nonkonvensional.

Kesepuluh, penyempurnaan penentuan nilai parameter berdasarkan metode statistik dari data realisasi 5 tahunan terakhir. Kesebelas, pemindahan komponen variabel dan progresif dari lampiran Permen ke Keputusan Menteri untuk kepentingan kemudahan penyesuaian parameter terhadap data realisasi di masa depan. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:27 WIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIREBON

Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

Sabtu, 15 Juni 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jualan di e-Commerce, Tiap Transaksi Perlu Terbitkan Faktur Pajak?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu Minta Pemda Sesuaikan Rancangan APBD 2025 dengan KEM-PPKF

Sabtu, 15 Juni 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Pungutan Pajak di Bawah Kekuasaan Daendels

Sabtu, 15 Juni 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Importir yang Peroleh Layanan Rush Handling Tetap Harus Serahkan PIB