Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Gerus Penerimaan, Manfaat Belanja Perpajakan Perlu Dikaji Lebih Dalam

A+
A-
0
A+
A-
0
Gerus Penerimaan, Manfaat Belanja Perpajakan Perlu Dikaji Lebih Dalam

Ilustrasi.

ZURICH, DDTCNews – Council on Economic Policies (CEP) dan Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) meluncurkan laporan belanja perpajakan global bernama Global Tax Expenditures Database (GTED).

GTED menyediakan data belanja perpajakan dari berbagai yurisdiksi yang telah melaporkan belanja perpajakan terhitung sejak 1990. Pelaporan belanja perpajakan yang komprehensif dinilai penting untuk mendukung reformasi belanja perpajakan.

"GTED menyediakan sumber informasi yang diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan mendukung reformasi belanja perpajakan." ujar Senior Fellow dari CEP Agustin Redonda dalam keterangan resmi, dikutip Senin (21/6/2021).

Baca Juga: Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Redonda menekankan setiap yurisdiksi harus memiliki desain kebijakan yang baik sehingga belanja perpajakan yang dikeluarkan mampu memberikan manfaat, bukan hanya menggerus basis penerimaan pajak.

Di beberapa negara, belanja perpajakan tercatat sangat besar. Contoh, belanja perpajakan Kolombia dan Mauritania yang mencapai 8% dari PDB. Di Yordania, total belanja perpajakan diperkirakan mencapai lebih dari 10% PDB.

Meski memiliki dampak yang besar terhadap anggaran dan postur penerimaan, sambung Redonda, dampak dan manfaat dari belanja perpajakan di berbagai negara ternyata masih belum dikaji secara mendalam.

Baca Juga: UU HPP Kurangi Jumlah Kriteria Pemberian Fasilitas PPN, Ini Rinciannya

Sementara itu, Senior Researcher dari DIE Christian von Haldenwang menuturkan peluncuran GTED tersebut diharapkan dapat mengubah diskursus publik dalam hal reformasi perpajakan dan keadilan pajak.

"Dalam beberapa tahun terakhir, revenue forgone di seluruh dunia mencapai US$3,5 triliun atau 24% dari total penerimaan pajak. Sudah saatnya belanja perpajakan mendapatkan perhatian publik dan akademisi yang lebih layak," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022
Topik : Jerman, penerimaan pajak, belanja perpajakan, kebijakan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 04 Desember 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada UU HPP, Sri Mulyani Yakin Perpajakan Jadi Sumber Penerimaan Andal

Sabtu, 04 Desember 2021 | 06:30 WIB
SPANYOL

Skema Pajak Baru untuk Netflix Cs Disiapkan, Wajib Ada Alih Bahasa

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:30 WIB
ITALIA

Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim