KEBIJAKAN PAJAK INTERNASIONAL
G-20 Dukung Solusi Kebijakan Pajak dari OECD, Ini Kata Sri Mulyani
Muhamad Wildan | Minggu, 17 Juli 2022 | 07:00 WIB
G-20 Dukung Solusi Kebijakan Pajak dari OECD, Ini Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

BADUNG, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut negara-negara anggota G-20 telah bersepakat untuk terus mendukung implementasi Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Sri Mulyani mengatakan kesepakatan atas solusi 2 pilar tersebut merupakan capaian yang bersejarah. Kedua pilar tersebut merupakan proposal aturan perpajakan internasional yang diinisiasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

"Kami berterima kasih kepada negara anggota atas komitmen untuk mengimplementasikan perjanjian historis atas solusi 2 pilar," katanya, dikutip pada Minggu (17/7/2022).

Baca Juga:
Ingatkan Lapor SPT, Ketua MPR: Pajak yang Dibayar Kembali ke Rakyat

Terkait dengan Pilar 1, lanjut Sri Mulyani, ketentuan teknis mengenai pengalokasian hak pemajakan kepada yurisdiksi pasar atas penghasilan yang diterima oleh korporasi multinasional.

"Terdapat kemajuan yang signifikan dalam penyusunan ketentuan teknis tentang hak pemajakan baru bagi yurisdiksi pasar," ujarnya.

Perlu diketahui, OECD akhirnya telah menyelesaikan progress report atas Pilar 1 yang menjabarkan aspek teknis dari ketentuan realokasi hak pemajakan atas laba korporasi multinasional kepada yurisdiksi pasar.

Baca Juga:
Catat! Layanan Lupa EFIN di M-Pajak Masih Terbatas untuk Android

Mengenai Pilar 2, Sri Mulyani menyebut commentary atas kerangka ketentuan pajak korporasi minimum global saat ini sedang difinalisasi.

Keberadaan commentary akan membantu negara-negara anggota Inclusive Framework dalam mengadopsi ketentuan pajak korporasi minimum global dalam ketentuan domestiknya masing-masing.

Selanjutnya, negara-negara G-20 juga menekankan pentingnya dukungan teknis guna membantu negara berkembang dalam mengimplementasikan Pilar 1 dan Pilar 2.

Baca Juga:
Penundaan Pelunasan Cukai Diperlonggar, Sudah Ada yang Memanfaatkan

"Para anggota G-20 menggarisbawahi pentingnya asistensi teknis dan peningkatan kapasitas guna mendukung implementasi dari solusi 2 pilar," tutur Sri Mulyani.

Untuk diketahui, multilateral convention (MLC) Pilar 1 batal ditandatangani pada tahun ini karena masih banyak aspek teknis yang belum selesai dibahas. Perancangan MLC ditargetkan selesai pada pertengahan 2023 dan ditargetkan baru mulai berlaku (entry into force) pada 2024.

OECD tercatat sudah menyelesaikan model rules Pilar 2. Nanti, Pilar 2 akan mulai diimplementasikan pada tahun depan sesuai dengan rencana awal. (rig)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Maret 2023 | 09:15 WIB KEPATUHAN PAJAK Ingatkan Lapor SPT, Ketua MPR: Pajak yang Dibayar Kembali ke Rakyat
Jumat, 24 Maret 2023 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK Catat! Layanan Lupa EFIN di M-Pajak Masih Terbatas untuk Android
Jumat, 24 Maret 2023 | 08:46 WIB BERITA PERPAJAKAN HARI INI Penundaan Pelunasan Cukai Diperlonggar, Sudah Ada yang Memanfaatkan
BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Maret 2023 | 09:15 WIB KEPATUHAN PAJAK Ingatkan Lapor SPT, Ketua MPR: Pajak yang Dibayar Kembali ke Rakyat
Jumat, 24 Maret 2023 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK Catat! Layanan Lupa EFIN di M-Pajak Masih Terbatas untuk Android
Jumat, 24 Maret 2023 | 08:46 WIB BERITA PERPAJAKAN HARI INI Penundaan Pelunasan Cukai Diperlonggar, Sudah Ada yang Memanfaatkan
Kamis, 23 Maret 2023 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK Bagaimana Cara Aktivasi EFIN tapi Belum Punya NPWP Fisik?
Kamis, 23 Maret 2023 | 14:32 WIB KONSULTASI PAJAK WP OP Gunakan NPPN, Penghasilan Royalti Dapat Tarif PPh Lebih Rendah?
Kamis, 23 Maret 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH Objek dan Tarif Pajak Reklame di UU HKPD
Kamis, 23 Maret 2023 | 10:30 WIB KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI Edukasi PKP, DJP Jelaskan Bedanya Faktur Pajak Pengganti dan Batal
Kamis, 23 Maret 2023 | 10:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI DJBC: Sudah 33 Perusahaan Manfaatkan Relaksasi Penundaan Cukai