Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Fitur Pelaporan Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah Ada di DJP Online

A+
A-
83
A+
A-
83
Fitur Pelaporan Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah Ada di DJP Online

Tampilan fitur ‘e-Reporting Insentif Covid-19’.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) sudah meluncurkan fitur pelaporan pemanfaatan insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP). Fitur yang tersedia di DJP Online tersebut menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (13/5/2020).

Fitur pelaporan itu disebut ‘e-Reporting Insentif Covid-19’. Fitur ini ada di menu Layanan DJP Online. Agar muncul di menu Layanan, wajib pajak perlu melakukan aktivasi fitur layanan terlebih dahulu di menu Profil.

“Sebelum menyampaikan pelaporan realisasi pemanfaatan insentif pajak Covid-19 PPh Final DTP dan PPh Pasal 21 DTP, pastikan Anda berhak untuk memanfaatkan fasilitas insentif tersebut sesuai PMK No. 44/PMK.03/2020,” demikian pernyataan DJP dalam bagian petunjuk di fitur tersebut.

Baca Juga: Cara Urus NPWP Bagi UMKM Penerima Subsidi Bunga Kredit

Selain itu, ada pula bahasan mengenai rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) yang disodorkan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Tepat Sasaran

Kepala Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh II DJP Ilmiantio Himawan mengatakan optimalisasi pemanfaatan insentif dilakukan dengan cara tertib mengikuti prosedur yang tercantum dalam PMK 44/2020.

Baca Juga: Asosiasi Taman Hiburan Minta Pembebasan Pajak

“Yang terpenting dari insentif ini mohon wajib pajak menaati batas akhir pelaporan realisasi insentif,” katanya. Simak artikel ‘Hari Ini, Fitur Laporan Insentif Covid-19 Disediakan di DJP Online’.

Ilmiantio menjelaskan laporan realisasi diperlukan agar DJP dapat menghitung jumlah dan nilai dari insentif yang diberikan. Selain itu, laporan realisasi juga digunakan untuk kepentingan pengawasan agar insentif yang diberikan tepat sasaran. (DDTCNews)

  • Dilampiri SSP atau Cetakan Kode Billing

Untuk laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan PPh final DTP UMKM, penerima insentif wajib menyampaikannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk PPh Pasal 21 DTP, yang menyampaikan laporan adalah pemberi kerja.

Baca Juga: 7 Fitur Pelaporan Realisasi Insentif Baru di DJP Online Siap Dipakai

“Laporan realisasi … dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) atau cetakan kode billing,” demikian penggalan ketentuan dalam PMK 44/2020.

Laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 wajib disampaikan setiap tiga bulan. Adapun batas akhir pelaporannya adalah tanggal 20 Juli 2020 (untuk masa pajak April—Juni 2020) dan tanggal 20 Oktober 2020 (untuk masa pajak Juli—September 2020). Untuk insentif ini, aplikasi pelaporan di DJP Online belum tersedia. (DDTCNews)

  • Rasio Perpajakan terhadap PDB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan adanya kebutuhan untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui tambahan insentif perpajakan (tax expenditure) dan aktivitas ekonomi yang masih dalam proses pemulihan memengaruhi kinerja rasio perpajakan terhadap PDB tahun depan.

Baca Juga: Mission Impossible 7 Ditawari Insentif dan Boleh Syuting di Inggris

“Maka angka rasio perpajakan tahun 2021 diprakirakan dalam kisaran 8,25–8,63% terhadap PDB,” ujar Sri Mulyani. (Bisnis Indonesia/DDTCNews)

  • Permasalahan Restitusi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan terdapat delapan permasalahan signifikan dalam penyelesaian restitusi pajak dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2019. BPK memberikan sejumlah rekomendasi. Simak artikel ‘Ini Delapan Permasalahan Signifikan atas Penyelesaian Restitusi Pajak’.

Merespons hal ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengaku setiap temuan dalam pemeriksaan BPK akan ditindaklanjuti. Hasilnya akan disampaikan kembali ke BPK. (Bisnis Indonesia/DDTCNews).

Baca Juga: Apa Itu E-Reporting Insentif Covid-19
  • Pengesahan Perpu 1/2020 Jadi Undang-Undang

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani telah menyetujui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai undang-undang.

  • Ekspansif Konsolidatif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memasang asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 pada kisaran 4,5—5,5%. Proyeksi ini dengan mempertimbangkan segala risiko dan ketidakpastian yang ada, serta potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun depan.

Selain itu, angka defisit anggaran tahun depan dipasang di kisaran 3,21—4,17% terhadap PDB guna mendukung upaya pemerintah memulihkan ekonomi. Rencananya, pemerintah akan menerapkan kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif.

Baca Juga: Pegawai WFH Perlu Dapat Insentif Pajak, Ini Usulan Senat

Sri Mulyani mengatakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bakal dilaksanakan mulai tahun ini hingga 2021. Pelaksanaan bersamaan dengan penanganan dampak Covid-19 terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi. (Bisnis Indonesia/Kontan/DDTCNews) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, insentif, PMK 44/2020, PPh Pasal 21 DTP, PPh final DTP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Kurniawan

Jum'at, 15 Mei 2020 | 15:05 WIB
Bagaimana cara mendapatkan NTPN untuk PPh Final PP 23/2018 yang dibayar sendiri untuk DTP? Bank persepsi dan Kantor Pos persepsi menolak untuk melakukan perekaman NTPN karena belum ada instruksi dari pusat (Ditjen postel). Mohon petunjuknya.

Danial

Kamis, 14 Mei 2020 | 20:04 WIB
misalkan pd bulan mei tdk ada transaksi apakah tetap harus lapor realisasi PPh final DTP ?

berkat

Rabu, 13 Mei 2020 | 11:26 WIB
untuk melampirkan ssp/kode biling upload filenya dimana? sedangkan di aplikasi ‘e-Reporting Insentif Covid-19’ hanya suport file excel saja

felix k

Rabu, 13 Mei 2020 | 10:53 WIB
Untu dtp pph21 setelah membuat file di ereporting.harus melaporkan juga via efilling?angka yang dilaporkan via efilling seperti biasa angka gabungan atau hanya yang di luar dtp??terima kasih

Ronald Satria

Rabu, 13 Mei 2020 | 10:32 WIB
Apakah WP UMKM yang membayar pph final sendiri (bukan mekanisme pot/put) mendapat fasilitas DTP? apabila mendapat fasilitas DTP, melihat Pelaporan e-Reporting Insentif Covid-19’ untuk PPH Final ditanggung pemerintah ada kolom yang harus di isi dengan NPWP pemotong / pemungut, bagaimana mengisinya ... Baca lebih lanjut

Hans Admaja

Rabu, 13 Mei 2020 | 13:09 WIB
Pakai sheet "LAINNYA". Disitu tidak ada kolom NPWP pemotong.
1
artikel terkait
Rabu, 08 Juli 2020 | 11:50 WIB
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Rabu, 08 Juli 2020 | 07:50 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 Juli 2020 | 18:14 WIB
KONSULTASI
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:56 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Minggu, 12 Juli 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 12 Juli 2020 | 12:01 WIB
CHINA
Minggu, 12 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 12 Juli 2020 | 10:01 WIB
PERIZINAN
Minggu, 12 Juli 2020 | 09:01 WIB
DAMPAK KENAIKAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 08:01 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Minggu, 12 Juli 2020 | 07:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 12 Juli 2020 | 06:01 WIB
SE-38/PJ/2020
Sabtu, 11 Juli 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 14:01 WIB
ITALIA