Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Ekstensifikasi Berbasis Kewilayahan Belum Optimal, Ini Alasannya

A+
A-
5
A+
A-
5
Ekstensifikasi Berbasis Kewilayahan Belum Optimal, Ini Alasannya

Ilustrasi gedung DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Upaya ekstensifikasi berbasis kewilayahan masih belum optimal karena adanya pandemi Covid-19. Kondisi tersebut menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (6/5/2020).

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak (DJP) Ihsan Priyawibawa mengatakan pengawasan berbasis kewilayahan belum bisa dijalankan secara optimal karena pembatasan sebagai efek pandemi Covid-19. Pelayanan langsung (tatap muka) juga masih berhenti hingga 29 Mei 2020.

Berhentinya pelayanan langsung, menurutnya, telah berdampak pada kinerja pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Masih banyak wajib pajak yang mengandalkan pelayanan tatap muka sehingga hingga batas akhir, pelaporan SPT tahunan masih turun dibandingkan dengan tahun lalu.

Baca Juga: Netflix Cs Ditunjuk Jadi Pemungut PPN, Ini Respons Asosiasi E-Commerce

Selain itu, ada pula bahasan mengenai pemberian insentif pajak kepada wajib pajak yang terdampak Covid-19. Salah satu aspek yang masih disorot adalah adanya kewajiban pelaporan pemanfaatan insentif pajak yang wajib disampaikan kepada DJP.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Teknologi Informasi

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak DJP Ihsan Priyawibawa mengungkapkan setelah pandemi Covid-19 berakhir, petugas pajak akan segera turun ke lapangan untuk melakukan ekstensifikasi berbasis kewilayahan. DJP akan memanfaatkan semua data yang tersedia.

Baca Juga: Tidak Bisa Manfaatkan PPh Final UMKM DTP Karena KLU, Ini Solusi DJP

“Untuk pengamatan lapangan selama work frome home belum dapat dilakukan. Kami melakukan pengayaan dan perbaikan profil wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi,” katanya. (Kontan)

  • Lebih Berimbang

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan ekstensifikasi berbasis kewilayahan menjadi aspek penting yang harus dijalankan. Terlebih, pemerintah sudah memberikan beragam stimulus pajak untuk banyak pihak sebagai respons adanya pandemi Covid-19.

Beragam insentif itu diperkirakan akan mengerek tax expenditure. Pada saat yang sama, pemerintah tetap harus menjaga stabilitas penerimaan pajak. Oleh karena itu, ekstensifikasi, terutama terkait wajib pajak orang pribadi, sangat krusial.

Baca Juga: DJP: PMK Perpanjangan Insentif Pajak UMKM Segera Terbit

“Ini juga untuk menciptakan struktur penerimaan pajak yang lebih berimbang dan tidak rentan, yang tidak terlalu tergantung kepada wajib pajak besar atau badan,” tutur Darussalam. (Kontan)

  • Laporan Realisasi Insentif

Penerima insentif pajak yang ada dalam PMK 44/2020 harus menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif. Hal ini dijabarkan dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No. SE-29/PJ/2020.

Adapun laporan realisasi merupakan laporan yang harus disampaikan bagi wajib pajak yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP, PPh final DTP untuk UMKM, pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 lmpor, dan/atau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25. Simak artikel ‘Penerima Insentif Pajak, Termasuk UMKM, Wajib Sampaikan Laporan ke DJP’. (DDTCNews)

Baca Juga: Dirjen Pajak: Masa Insentif Kemungkinan Diperpanjang Hingga Desember
  • Aplikasi Online Disiapkan

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan untuk saat ini, sistem DJP Online baru menyediakan pengajuan permohonan insentif pajak. Untuk sistem pelaporan masih disiapkan.

“Saat ini sedang disiapkan aplikasi untuk laporan realisasinya,” katanya. Simak artikel ‘Soal Laporan Insentif PPh Final DTP bagi UMKM, DJP Siapkan Aplikasinya’. (DDTCNews)

  • Kepatuhan Formal Baru 61,9%

Berdasarkan data di laman resmi DJP, per 1 Mei 2020, jumlah SPT tahunan yang sudah masuk sebanyak 10,97 juta. Jumlah tersebut masih turun sekitar 9,43% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 12,11 juta.

Baca Juga: Penerima Insentif UMKM Rendah, Kemenkop: Perlu Pendampingan Fiskus

Dari jumlah tersebut, sebanyak 10,32 juta merupakan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Sisanya, sekitar 658.957 adalah pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan.

Adapun total wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT pada tahun ini berkisar di angka 18 juta, dengan 1,4 juta di antaranya merupakan wajib pajak badan. Dengan demikian, kepatuhan formal baru sekitar 61,9% atau masih ada sekitar 7 juta wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan. (DDTCNews)

  • Tunggu STP

Bagi wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT tahunan, sesuai ketentuan, akan mendapat sanksi administrasi berupa denda. Namun, pembayaran sanksi tidak bisa langsung dilakukan. Pembayaran sanksi administrasi berupa denda dilakukan setelah wajib pajak mendapatkan surat tagihan pajak (STP) dari KPP DJP.

Baca Juga: Penyelesaian Keberatan: Penerbitan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir

“Diterbitkan STP dulu oleh KPP-nya,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama. (DDTCNews)

  • Perlambatan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal I/2020 hanya mencapai 2,97%, melemah cukup dalam dibandingkan dengan capaian kuartal I/2019 sebesar 5,07%. Pertumbuhan ini menjadi yang terendah sejak kuartal I/2001.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan dibandingkan kuartal sebelumnya, ekonomi Indonesia juga mengalami kontraksi 2,41%. Menurutnya, situasi tersebut disebabkan pandemi virus Corona yang bermula di China sejak akhir 2019 lalu. (Bisnis Indonesia/Kontan/DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Pemanfaat Insentif Masih Minim, DJP Kirim Email kepada 2 Juta UMKM
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, ekstensifikasi, basis pajak, DJP, pengawasan berbasis kewilayah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Bambang Prasetia

Kamis, 07 Mei 2020 | 22:27 WIB
Artinya data perpajakan perlu di upgrade..mestinya sesuaikan dengan data kependudukan..hingga mapping potensi mudah di simak..hingga bgmn dpt menrealisasikan penerimaan persektor dan wilayah kerja masing dlm otoritasnya...
1
artikel terkait
Kamis, 09 Juli 2020 | 11:25 WIB
KONSULTASI
Kamis, 09 Juli 2020 | 09:51 WIB
PEMBENTUKAN TAX CENTER UKI PAULUS MAKASSAR
Kamis, 09 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:27 WIB
SE-38/PJ/2020.
berita pilihan
Senin, 13 Juli 2020 | 19:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 13 Juli 2020 | 18:25 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Senin, 13 Juli 2020 | 17:41 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 13 Juli 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 17:07 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA
Senin, 13 Juli 2020 | 16:15 WIB
INSENTIF PAJAK