Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Dukung Program Sertifikat Tanah, Pemda Bebaskan Pungutan BPHTB

A+
A-
1
A+
A-
1
Dukung Program Sertifikat Tanah, Pemda Bebaskan Pungutan BPHTB

Ilustrasi. Permukiman warga di dekat Kawah Sipandu di Dusun Rejosari, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu (15/12/2021). ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/rwa.

BATANG, DDTCNews – Guna mendukung keberhasilan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), Pemkab Batang mengadakan program pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Bupati Kabupaten Batang Wihaji mengatakan program PTSL akan dilaksanakan pada tahun ini. Guna mendukung program tersebut, pemkab akan membebaskan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Batang.

“Untuk mendukung PTSL 2022 maka kami juga keluarkan kebijakan baru, yaitu menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya seperti dilansir Radarpekalongan.co.id, Jumat (28/01/2022).

Baca Juga: Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Sementara itu, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batang Crish Joko Sriyanto menyambut baik rencana pemkab tersebut. Menurutnya, biaya yang timbul dalam proses PTSL seperti BPHTB merupakan kewenangan pemda.

Tahun ini, BPN menargetkan 23.000 bidang tanah di Kabupaten Batang dapat tersertifikasi pada tahun ini melalui program PTSL. Rencananya, BPN akan memberikan penyuluhan ke desa-desa. Terlebih, BPN telah mengetahui objek tanah yang belum bersertifikat.

Chrish menambahkan negara telah menyediakan anggaran untuk PTSL yakni sebesar Rp150.000 per bidang tanah. Dana tersebut akan digunakan untuk pembelian materai, blangko, serta penyiapan patok dan pemasangannya serta tenaga bantu untuk penunjukan batas.

Baca Juga: Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Tambahan informasi, terdapat 300 aset Pemkab Batang yang akan masuk program PTSL pada tahun 2022 ini. Aset tersebut meliputi jalan, irigasi, sekolah, dan lapangan. (rizki/rig)

Topik : kabupaten batang, BPN, PTSL, sertifikat tanah, BPHTB, pajak daerah, pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 15 Mei 2022 | 09:30 WIB
VIETNAM

Vietnam Susun Desain Reformasi Pajak Hingga 2030

Minggu, 15 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wajib Pajak yang Tak Merespons SP2DK Berpotensi Diperiksa DJP

Minggu, 15 Mei 2022 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut RI Miliki Reputasi yang Baik Karena Reformasi Pajak

Minggu, 15 Mei 2022 | 07:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Lupa! Faktur Pajak April Paling Lambat Diupload Hari Ini

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2