BERITA TERKINI
Ilustrasi.
HANOI, DDTCNews - Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh memerintahkan Kementerian Keuangan mengevaluasi prosedur pengembalian lebih bayar (restitusi) pajak pertambahan nilai (PPN).
Melalui surat yang dikirimkan, Chinh meminta prosedur restitusi PPN dibuat lebih mudah dan cepat. Menurutnya, kemudahan restitusi PPN juga akan membantu melonggarkan arus kas pelaku usaha.
"Kementerian Keuangan ditugaskan untuk mendorong Ditjen Pajak untuk menyusun pedoman meninjau aplikasi pengembalian pajak pertambahan nilai," bunyi surat Chinh, dikutip pada Minggu (4/6/2023).
Chinh membuat surat yang memerintahkan sejumlah kementerian/lembaga membuat kebijakan yang mendukung keberlangsungan dunia usaha. Misalnya kepada Kemenkeu, diharapkan mampu menyederhanakan proses pengajuan dan pembayaran restitusi PPN kepada pelaku usaha.
Kemudian, Kemenkeu juga diminta membuat kebijakan berupa pembebasan dan pengurangan pajak, retribusi, pungutan, dan sewa tanah.
Chinh memandang perkembangan ekonomi global yang dinamis membuat prospek pertumbuhan ekonomi dunia sulit diprediksi. Seluruh negara di dunia pun dihadapkan pada tantangan internal dan eksternal sekaligus, termasuk Vietnam.
Perlambatan kinerja ekonomi di Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan Korea dikhawatirkan berdampak pada penurunan ekspor atau gangguan rantai pasokan barang elektronik, alas kaki, produk kayu dan pakaian jadi, serta mineral.
Tidak hanya kepada Kemenkeu, Chinh pun memerintahkan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas yang telah ditandatangani untuk memperluas pasar ekspor, serta mempercepat negosiasi perjanjian baru yang masih berjalan.
Dilansir vietnamnet.vn, perdana menteri turut mendorong bank sentral untuk kembali memangkas suku bunga sehingga pelaku usaha dapat mempercepat pencairan 2 paket kredit senilai VND40 triliun atau sekitar Rp25,5 triliun dan VND120 triliun atau Rp76,5 triliun. (sap)
