Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Duh, Setoran PPh WP OP Nonkaryawan Melambat di Awal Tahun

A+
A-
1
A+
A-
1
Duh, Setoran PPh WP OP Nonkaryawan Melambat di Awal Tahun

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Setoran pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) nonkaryawan pada Januari 2019 tercatat melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Topik ini menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Selasa (26/2/2019).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi PPh OP nonkaryawan tercatat senilai Rp340 miliar. Realisasi ini menyumbang 0,4% dari total penerimaan pajak pada Januari 2019 dan tumbuh 19,3% secara tahunan. Capaian tercatat melambat dibandingkan pertumbuhan pada periode sama tahun lalu 33,2%.

Kendati menunjukkan perlambatan, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal menilai capaian pada Januari 2019 masih termasuk baik. Menurutnya, kinerja pada bulan pertama belum bisa menggambarkan performa satu tahun karena belum melewati musim pelaporan surat pemberitahuan (SPT).

Baca Juga: UU HKPD Disahkan, Penerimaan Pajak Daerah Diestimasi Naik 50%

“Nanti setelah SPT masuk bisa dianalisis lagi kepatuhan SPT dan pembayarannya. Kalau satu sampai dua bulan masih agak sulit mengambil kesimpulan yang presisi,” jelas Yon.

Selain itu, beberapa media nasional juga masih menyoroti implementasi automatic exchange of information (AEoI). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan sudah menerima data keuangan masyarakat Indonesia yang ada di 65 negara. Namun, otoritas belum bisa memastikan potensi penerimaan yang akan didapat.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Dikurangi, Kriteria Pemberian Fasilitas PPN Jadi 10
  • DJP Optimistis

DJP masih optimistis penerimaan pajak dari wajib pajak (WP) OP nonkaryawan akan mencatatkan pertumbuhan yang bagus pada tahun ini. Oleh karena itu, DJP akan terus memantau perkembangan dari pelaporan SPT yang berakhir pada Maret 2019 untuk WP OP.

  • Pelaporan SPT E-Filing

Hingga akhir Senin (25/2/2019), sudah ada 1,2 juta SPT yang masuk melalui e-Filing. Dari jumlah tersebut, sebanyak 61.000 merupakan SPT WP badan dan sisanya SPT WP OP. Jumlah tersebut belum memperhitungkan pelaporan SPT secara manual. Biasanya, pelaporan SPT akan meningkat pada Maret, bertepatan dengan tenggat.

  • Data AEoI Diolah

Hestu Yoga Saksama mengaku masih terus mengolah data yang diterima dari implementai AEoI. Namun, dia menegaskan pemanfaatan data AEoI akan dioptimalkan pada tahun ini. Data tersebut akan digunakan untuk mengecek kepatuhan WP selama ini.

Baca Juga: Soal Rencana WP UMKM Diwajibkan Lapor Omzet, Ini Kata DJP

“Jadi kami harus pastikan dahulu betul-betul [data AEoI]. Setelah itu, baru kami tindaklanjuti. Kami cek SPT-nya sudah dilaporkan apa belum,” tutur Hestu.

  • Berkah Transaksi E-Commerce

Semakin kuatnya transaksi belanja online yang dilakukan masyarakat telah meningkatkan setoran bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) dari barang kiriman. Realisasi bea masuk dan PDRI hingga 10 Februari 2019 tercatat senilai Rp127,17 miliar atau sekitar 9,36% dari realisasi keseluruhan tahun lalu Rp1,19 triliun.

“Jadi 2019 ke depan trennya akan baik,” kata Kepala Sub Direktorat Komunikasi dan Publikasi Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Deni Surjantoro.

Baca Juga: Isu Terpopuler: Wajib Pajak UMKM Bakal Wajib Lapor Omzet Mulai 2022
  • Efek Regulasi

Menurut DJBC, bagusnya performa penerimaan bea masuk dan PDRI juga dipengaruhi regulasi terkait impor barang kiriman yang sudah diperbarui melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 112/PMK.04/2018.

Dalam regulasi ini, barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai dapat diberikan pembebasan bea masuk dengan nilai pabean paling banyak FOB US$75, turun dari semula US$100. Pembebasan bea masuk itu diberikan untuk penerima barang per satu hari.

“Di aturan yang baru, ada aplikasi yang bisa mendeteksi splitting itu. Sistem aplikasi anti-splitting itu mendongkrak penerimaan,” kata Deni. (kaw)

Baca Juga: Aktif Hubungi Wajib Pajak Jelang Akhir Tahun, Ini Alasan DJP

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, WP OP nonkaryawan, pajak orang kaya

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 15 November 2021 | 08:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Jelang Akhir Tahun, DJP Optimalkan Pengawasan Wajib Pajak Ini

Minggu, 14 November 2021 | 12:00 WIB
NORWEGIA

Anggaran Pemerintah 2022 Andalkan Setoran Pajak Orang Kaya

Sabtu, 13 November 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Terpopuler: Batas Kepesertaan PPS & Penghasilan Selain Gaji Dipajaki

Jum'at, 12 November 2021 | 08:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ada Wajib Pajak Tidak Berhak Pakai Insentif tapi Dapat, DJP Batalkan

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya