PROVINSI DKI JAKARTA

DPRD Minta Pemprov DKI Lebih Cermat saat Susun Target Penerimaan Pajak

Muhamad Wildan | Jumat, 21 April 2023 | 09:30 WIB
DPRD Minta Pemprov DKI Lebih Cermat saat Susun Target Penerimaan Pajak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Komisi C DPRD meminta Pemprov DKI jakarta untuk lebih cermat dalam menetapkan target pajak daerah.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi mengatakan dari total 13 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan, hanya ada 5 jenis pajak daerah yang realisasinya mampu mencapai target yang ditetapkan pada tahun lalu.

"Melakukan penghitungan target pajak daerah yang lebih logis dan realistis berdasarkan potensi pajak daerah yang lebih riil atau nyata dilapangan, khususnya untuk capaian target pajak daerah yang kinerjanya masih dibawah 70%," katanya, dikutip pada Jumat (21/4/2023).

Baca Juga:
Perda Baru, Ini Tarif Pajak Daerah Kota Bengkulu

Penerimaan pajak daerah yang realisasinya tidak mampu mencapai 70% pada tahun lalu antara lain pajak hiburan dengan realisasi 53%, pajak penerangan jalan 63%, pajak air tanah 65%, dan pajak parkir sebesar 31%.

Kemendagri sebelumnya telah berulang kali meminta pemda membuat kajian mengenai potensi pajak daerah. Bila tidak ada kajian, target yang ditetapkan oleh pemda dan DPRD pada APBD bakal meleset dari potensi aslinya.

"Sering kali potensinya tidak diketahui, kemudian, targetnya ditetapkan dengan perkiraan tanpa ada kajian," ujar Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni.

Baca Juga:
Sengaja Tidak Lapor SPT? Ada Risiko Sanksi Pidana Penjara dan Denda

Sesuai dengan Pasal 102 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), penetapan target pajak dalam APBD harus mempertimbangkan kebijakan makroekonomi daerah serta potensi pajak dan retribusi.

Kebijakan makroekonomi daerah yang dimaksud dalam Pasal 102 meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 14 April 2024 | 14:30 WIB KOTA BENGKULU

Perda Baru, Ini Tarif Pajak Daerah Kota Bengkulu

Minggu, 14 April 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SPT Tahunan WP Dianggap Tak Disampaikan, Ternyata karena ‘Tak Lengkap’

Minggu, 14 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Solusi Atasi Notifikasi ‘BPS SPT Sebelumnya Belum Ada’, Begini Caranya

BERITA PILIHAN
Minggu, 14 April 2024 | 15:00 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Laporan Keuangan Koperasi Wajib Disusun Pakai Bahasa dan Mata Uang Ini

Minggu, 14 April 2024 | 14:30 WIB KOTA BENGKULU

Perda Baru, Ini Tarif Pajak Daerah Kota Bengkulu

Minggu, 14 April 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SPT Tahunan WP Dianggap Tak Disampaikan, Ternyata karena ‘Tak Lengkap’

Minggu, 14 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Solusi Atasi Notifikasi ‘BPS SPT Sebelumnya Belum Ada’, Begini Caranya

Minggu, 14 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tahukah Anda? Ternyata Produk Parfum Pernah Kena Pajak Barang Mewah

Minggu, 14 April 2024 | 12:00 WIB KOTA PEKANBARU

Bantu Bagikan SPPT PBB, Ada Insentif Buat Camat Hingga Ketua RT/RW

Minggu, 14 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPN Rokok Berpotensi Naik Jadi 10,7 Persen Tahun Depan

Minggu, 14 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Terbaru soal Tarif Pajak Daerah di Pemerintah Kota Bekasi