Review
Rabu, 30 September 2020 | 16:56 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 15:00 WIB
HAK WAJIB PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 14:14 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 08:52 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 30 September 2020 | 19:49 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 13:20 WIB
DDTC PODTAX
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

DPR Setujui Layanan Digital Asing Kena PPN 12%

A+
A-
2
A+
A-
2
DPR Setujui Layanan Digital Asing Kena PPN 12%

Ilustrasi. (DDTCNews)

MANILA, DDTCNews—Komisi Keuangan DPR Filipina menyetujui rancangan undang-undang (RUU) mengenai pemungutan PPN dengan tarif 12% untuk setiap transaksi digital di negara tersebut.

Pemimpin panel Joey Salceda mengatakan komisinya menyetujui RUU yang merevisi Kode Pendapatan Internal Nasional Tahun 1997 guna menambah klausul pajak atas layanan digital asing, seperti Netflix dan Spotify.

"Mengapa mereka harus dibebaskan, padahal ketika Anda membeli barang-barang kalengan harus membayar pajak 12%?" katanya, Selasa (29/7/2020).

Baca Juga: E-Faktur 3.0 Berlaku Nasional Besok, DJP Kirim Email untuk 542.000 PKP

Salceda mengatakan RUU yang disepakati komisinya tersebut mendefinisikan PPN sebagai pajak tidak langsung yang dapat dialihkan atau diteruskan kepada pembeli, penerima transfer, atau penyewa barang, properti, dan layanan.

Dengan ketentuan tersebut, semua lisensi perangkat lunak, aplikasi mobile, dan penyediaan konten digital akan dikenai PPN. Setiap iklan online, e-learning dan kursus online, serta layanan berlangganan lainnya juga tidak luput dikenai PPN.

“Pihak ketiga yang bertindak sebagai penyalur untuk barang dan jasa digital, atau yang menerima komisi dari transaksi tersebut juga akan dikenakan pajak,” tutur Salceda.

Baca Juga: Implementasi Nasional e-Faktur 3.0 Mulai Besok, Ini Kata Dirjen Pajak

Dalam praktiknya nanti, penyedia layanan digital di luar negeri akan bertanggung jawab untuk menilai, mengumpulkan, dan membayarkan PPN atas setiap transaksi digitalnya kepada otoritas pajak.

Salceda menambahkan pengenaan PPN layanan digital tersebut akan dikecualikan pada usaha kecil. Adapun RUU sudah dapat disahkan melalui rapat pleno yang memungkinkan pembahasan lebih lanjut di antara anggota parlemen.

"Dengan kata lain, ini tidak akan dirasakan oleh rumah tangga yang paling rentan, dan hanya akan terasa sangat ringan oleh rumah tangga terkaya," ujarnya dilansir dari CNNPhilippines.

Baca Juga: Ada Menu Download Prepopulated Pajak Masukan di e-Faktur Web Based

Sementara itu, Asisten Sekretaris Kementerian Keuangan Filipina Dakila Napao menyatakan potensi penerimaan negara dari pengenaan PPN pada layanan digital diprediksi mencapai US$10 miliar. (rig)

Topik : filipina, DPR, pajak digital, PPN, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 28 September 2020 | 14:30 WIB
KONSENSUS OECD
Senin, 28 September 2020 | 10:35 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 09:58 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 11:47 WIB
INSENTIF PAJAK
berita pilihan
Rabu, 30 September 2020 | 19:49 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 18:30 WIB
PAJAK ORANG KAYA
Rabu, 30 September 2020 | 18:10 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 17:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 17:15 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 30 September 2020 | 16:56 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 16:21 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 15:58 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 15:47 WIB
E-FAKTUR 3.0