Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

DPR Bakal Kebut Pembahasan Revisi UU Bea Meterai, Ada Apa?

A+
A-
1
A+
A-
1
DPR Bakal Kebut Pembahasan Revisi UU Bea Meterai, Ada Apa?

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Menjelang berakhirnya masa bakti anggota DPR periode 2014—2019, pemerintah mengajukan rancangan revisi Undang-Undang (UU) Bea Meterai. Revisi produk hukum ini akan dianggap sebagai hasil kerja nyata DPR di bidang perpajakan.

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menyatakan kesiapan Fraksi Golkar untuk menyelesaikan RUU Bea Meterai sebelum masa bakti berakhir pada September mendatang. Dia mendorong pembahasan seharusnya mulai dikebut dengan masuk ke pembicaraan tingkat I.

“Kita minta cepat dibuatkan matriks dan masing-masing fraksi membuat DIM. Hal ini harus dilakukan sejak awal sebagai legacy DPR 2014-2019 kebijakan di bidang perpajakan yang selesai, walau itu dari [UU] Bea Meterai," katanya di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Rabu (3/7/2019).

Baca Juga: DJP Terbitkan Surat Edaran Baru Soal Pemeteraian Kemudian

Kesiapan untuk membahas RUU Bea Meterai juga diungkapakan oleh Ecky Awal Muharam dari Fraksi PKS. Hal serupa diungkapkan oleh Andreas Susetyo. Politisi dari Fraksi PDIP ini mengusulkan pembicaraan terkait pendalaman RUU Bea Meterai dapat digelar dalam waktu dekat dengan pembicaraan tingkat I sebelum masa reses DPR.

“PDIP siap lanjutkan pembahasan tingkat I dan kami minta draf RUU berserta naskah akademisnya. RUU Bea Meterai ini kami lihat sebagai bagian dalam usaha untuk pajaki ekonomi digital,” paparnya.

Seperti diketahui, RUU Bea Meterai yang diusulkan Kemenkeu berisikan 6 perubahan mendasar. Pertama, perubahan besaran tarif bea meterai. Perubahan kedua menyangkut batasan pengenaan dokumen yang wajib dikenai bea meterai.

Baca Juga: Dokumen Perdata yang Dikenakan Bea Meterai

Perubahan ketiga berupa perluasan definisi dokumen objek bea meterai. Selanjutnya, perubahan keempat terkait dengan pihak yang terutang bea meterai dan pihak yang ditunjuk sebagai pemungut bea meterai.

Adapun perubahan kelima berhubungan dengan penyempurnaan administrasi pemungutan bea meterai. Terakhir, perubahan menyangkut pemberian fasilitas bea meterai. Nantinya tidak hanya dokumen fisik yang dikenai bea meterai, melainkan juga dokumen digital. (kaw)

Baca Juga: Pembebasan Bea Meterai Transaksi Properti Kamboja Diberikan Lagi
Topik : bea meterai, meterai

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 11 Januari 2022 | 13:30 WIB
PER-26/PJ/2021

DJP Terbitkan Aturan Pemungutan Bea Meterai Bila Terjadi Gagal Sistem

Senin, 10 Januari 2022 | 15:00 WIB
UU BEA METERAI

Ingat! Meterai Rp3.000 dan Rp6.000 Sudah Tidak Lagi Berlaku

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Simak Perbedaan Cara Pembubuhan Meterai Tempel dan Elektronik

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor