BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Menjelang berakhirnya masa bakti anggota DPR periode 2014—2019, pemerintah mengajukan rancangan revisi Undang-Undang (UU) Bea Meterai. Revisi produk hukum ini akan dianggap sebagai hasil kerja nyata DPR di bidang perpajakan.
Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menyatakan kesiapan Fraksi Golkar untuk menyelesaikan RUU Bea Meterai sebelum masa bakti berakhir pada September mendatang. Dia mendorong pembahasan seharusnya mulai dikebut dengan masuk ke pembicaraan tingkat I.
“Kita minta cepat dibuatkan matriks dan masing-masing fraksi membuat DIM. Hal ini harus dilakukan sejak awal sebagai legacy DPR 2014-2019 kebijakan di bidang perpajakan yang selesai, walau itu dari [UU] Bea Meterai," katanya di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Rabu (3/7/2019).
Kesiapan untuk membahas RUU Bea Meterai juga diungkapakan oleh Ecky Awal Muharam dari Fraksi PKS. Hal serupa diungkapkan oleh Andreas Susetyo. Politisi dari Fraksi PDIP ini mengusulkan pembicaraan terkait pendalaman RUU Bea Meterai dapat digelar dalam waktu dekat dengan pembicaraan tingkat I sebelum masa reses DPR.
“PDIP siap lanjutkan pembahasan tingkat I dan kami minta draf RUU berserta naskah akademisnya. RUU Bea Meterai ini kami lihat sebagai bagian dalam usaha untuk pajaki ekonomi digital,” paparnya.
Seperti diketahui, RUU Bea Meterai yang diusulkan Kemenkeu berisikan 6 perubahan mendasar. Pertama, perubahan besaran tarif bea meterai. Perubahan kedua menyangkut batasan pengenaan dokumen yang wajib dikenai bea meterai.
Perubahan ketiga berupa perluasan definisi dokumen objek bea meterai. Selanjutnya, perubahan keempat terkait dengan pihak yang terutang bea meterai dan pihak yang ditunjuk sebagai pemungut bea meterai.
Adapun perubahan kelima berhubungan dengan penyempurnaan administrasi pemungutan bea meterai. Terakhir, perubahan menyangkut pemberian fasilitas bea meterai. Nantinya tidak hanya dokumen fisik yang dikenai bea meterai, melainkan juga dokumen digital. (kaw)
