MAKEDONIA UTARA

Dorong Sektor Usaha TIK, Tarif PPh OP Karyawan Bakal Dipangkas

Redaksi DDTCNews | Jumat, 22 Januari 2021 | 14:45 WIB
Dorong Sektor Usaha TIK, Tarif PPh OP Karyawan Bakal Dipangkas

Ilustrasi. (DDTCNews)

SKOPJE, DDTCNews – Pemerintah tengah menggodok aturan untuk memberikan insentif pajak bagi karyawan yang bekerja pada sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Perdana Menteri (PM) Makedonia Utara Zoran Zaev mengatakan sektor TIK sedang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pemerintah berencana untuk terus mengembangkan sektor digital dengan pemberian insentif pajak.

"Insentif [pajak] itu seharusnya untuk pengembangan lebih lanjut industri IT," katanya, dikutip Jumat (22/1/2021).

Baca Juga:
Otoritas Ini Mulai Pertimbangkan Kembali Program Diskon Cukai Solar

Zaev menuturkan rencana insentif pajak bagi industri TIK tidak akan diberikan pada level perusahaan. Pemerintah justru akan memberikan insentif bagi pekerja di sektor teknologi informasi berupa insentif PPh orang pribadi karyawan.

Saat ini, lanjutnya, tarif PPh orang pribadi karyawan untuk sektor TIK serupa dengan sektor ekonomi lainnya sebesar 10%. Nanti, pemerintah berencana memangkas tarif tersebut menjadi 0% pada tahun fiskal 2023.

Zaev menilai insentif PPh orang pribadi karyawan 0% akan menjadi daya pikat investor digital untuk mendirikan kantor di Makedonia Utara. Adapun Zaev menyampaikan rencana insentif tersebut di hadapan group investasi Aricoma dari Republik Ceko.

Baca Juga:
Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Kota Depok beserta Tarifnya

Sementara itu, CEO Seavus Igor Lestar mengatakan industri TIK tengah berkembang, terutama untuk bisnis pengelolaan data center. Jumlah perusahaan di bidang digital tumbuh dari 1.296 perusahaan pada 2016 menjadi 1.957 perusahaan digital pada 2019.

Lestar menyebutkan pertumbuhan jumlah perusahaan tersebut diikuti dengan pendapatan industri TIK yang meningkat. Pada 2016, total pendapatan industri digital di Makedonia Utara sebesar €752 juta atau setara Rp12,8 triliun. Jumlahnya meningkat menjadi €880 juta pada 2019.

"Ini merupakan peningkatan 17% dalam periode 3 tahun," tuturnya seperti dilansir intellinews.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara