Review
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:08 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Komunitas
Senin, 25 Januari 2021 | 16:41 WIB
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA
Sabtu, 23 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:35 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 20 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Tata Cara Pembubuhan Cap dan Penulisan Nominal SSP PPh 21 DTP

A+
A-
53
A+
A-
53
Tata Cara Pembubuhan Cap dan Penulisan Nominal SSP PPh 21 DTP

Pertanyaan:
SAYA Frans dari Jakarta. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang termasuk dalam kategori perusahaan yang mendapat insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP).

Saya ingin bertanya bagaimana cara membubuhkan cap atau tulisan PPh 21 DTP pada SSP? Lalu, apakah nominal jumlah setoran pajak dalam SSP PPh Pasal 21 yang kita terbitkan selama periode pemberian insentif sama dengan nominal dalam SSP masa sebelumnya atau harus diisi dengan keterangan ‘0’ (nihil)?

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Frans atas pertanyaanya. Ketentuan terkait dengan tata cara pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21 DTP atau cetakan kode billing sendiri telah tercantum dalam Surat Edaran No. SE-29/PJ/2020 (SE-29/2020) pada Bagian E angka 2 huruf e sebagai berikut.

“Tata cara pembuatan Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP dan cetakan kode billing sebagai berikut:

  1. pemberi kerja, baik wajib pajak pusat maupun wajib pajak cabang, yang telah menyampaikan pemberitahuan atas PPh Pasal 21 DTP sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) wajib membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020”;
  2. dalam hal pemberi kerja telah menggunakan aplikasi e-SPT PPh Pasal 21 sebagai sarana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), maka proses pembuatan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing sebagaimana dimaksud pada angka 1) diganti dengan perekaman kode NTPN (9999999999999999) secara elektronik pada aplikasi e-SPT dan jumlah rupiah sebesar nilai PPh Pasal 21 DTP.”

Sebagai aturan pelaksana dari PMK No.44/PMK.03/2020 (PMK 44/2020), SE-29/2020 ini kembali menegaskan kewajiban bagi pemberi kerja yang memanfaatkan PPh Pasal 21 DTP untuk membuat SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020.” Namun, PMK 44/2020 maupun SE-29/2020 tidak memberikan penjabaran lebih lanjut tentang cara membubuhkan cap tersebut.

Pada praktiknya, apabila Anda menyampaikan SSP nonmanual, yaitu dengan menggunakan sistem e-Billing, pembubuhan keterangan tersebut dapat Anda tuliskan pada bagian uraian dalam formulir Surat Setoran Elektronik (SSE). Dengan demikian, setelah form SSE disimpan dan kode billing dicetak maka hasil cetakannya akan terlihat sebagaimana gambar berikut.

Selanjutnya, SE-29/2020 juga menyatakan bahwa apabila pemberi kerja telah menggunakan aplikasi e-SPT PPh Pasal 21 sebagai sarana penyampaian SPT maka perekaman kode NTPN diisi dengan kode NTPN (9999999999999999). Terkait dengan jumlah setoran, nominal yang dicantumkan adalah sesuai dengan jumlah rupiah sesuai PPh Pasal 21 DTP.

Hal ini berarti pula bahwa nominal yang harus dicantumkan dalam SSP maupun SSE/cetakan kode billing atas PPh Pasal 21 DTP harus sesuai dengan nominal PPh Pasal 21 terutang yang mendapatkan insentif DTP. Oleh karena itu, Bapak perlu memerhatikan kembali komponen penghasilan yang dapat memperoleh DTP. Pasalnya, PPh Pasal 21 DTP hanya diberikan kepada pegawai dengan kriteria tertentu.

Adapun berdasarkan Pasal 2 ayat (3) PMK 44/2020 salah satu kriteria pegawai yang dapat mempeoleh PPh Pasal 21 adalah pegawai yang menerima penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta.

Merujuk pada Pasal 1 angka 16 Peraturan Dirjen Pajak No PER-16/PJ/2016, penghasilan bersifat tetap dan teratur didefinisikan sebagai penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

Sementara itu, Pasal 1 angka 17 PER-16/PJ/2016 menyebutkan bahwa penghasilan yang bersifat tidak teratur didefinisikan sebagai penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, tunjangan hari raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.

Sebagai contoh, Tuan A merupakan pegawai tetap di PT. X menerima penghasilan senilai Rp25 juta pada bulan Mei 2020. Penghasilan tersebut berasal dari gaji dan tunjangan senilai Rp15 juta dan THR senilai Rp10 juta.

Oleh karena itu, Tuan A hanya dapat memperoleh fasilitas PPh Pasal 21 DTP atas gaji dan tunjangannya, sedangkan atas THR yang diterima tidak mendapat insentif PPh Pasal 21 DTP karena bukan merupakan penghasilan yang bersifat teratur (sekali dalam satu tahun).

Berdasarkan ilustrasi ini, PPh Pasal 21 DTP atas gaji dan tunjangan senilai Rp925.833 diserahkan oleh pemberi kerja kepada Tuan A dan dibuatkan SSP dengan nominal jumlah setoran Rp925.833. Lebih lanjut, tulisan “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020” juga wajib untuk diletakkan pada bagian uraian SSE.

Sebaliknya, PPh Pasal 21 yang terutang atas THR senilai Rp1.500.000 kemudian dipotong dan disetorkan dengan SSP yang terpisah dengan SSE PPh Pasal 21 DTP sebagaimana contoh di atas. Nominal jumlah setoran dalam SSP ini ditulis Rp1.500.000 tanpa mencantumkan keterangan tulisan “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020” di bagian uraian. Simak artikel 'Bisakah PPh Pasal 21 atas THR Ditanggung Pemerintah?' untuk versi penghitungan lengkap dari ilustrasi kasus.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nominal yang dituliskan dalam SSP PPh Pasal 21 DTP tidak ditulis ‘0’(nihil) melainkan ditulis sesuai dengan nominal PPh Pasal 21 yang mendapatkan fasilitas DTP.

Sementara itu, apabila terdapat komponen penghasilan yang tidak memperoleh insentif DTP maka pajak terutang atas penghasilan tersebut harus dipotong dan disetorkan dengan SSP tersendiri.

Demikian jawaban yang dapat kami berikan. Semoga dapat membantu.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa dan Kamis guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, PMK 44/2020, SSP, PPh Pasal 21 DTP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Fachry Syamsuddin

Jum'at, 20 November 2020 | 11:59 WIB
Untuk PMK 44 yang telah dirobah menjadi PMK 86, apakah di stempelnya juga harus dirubah menjadi PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH PMK NOMOR 86/PMK.03/2020

San San

Rabu, 05 Agustus 2020 | 14:23 WIB
Siang... Saya Sanny, mau bertanya : 1. Jika pembuatan E-billing lupa/tidah membubuhkan cap/tulisan 'PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 23/PMK.03/2020" bagaimana y? 2. Jika sudah terlanjut setor PPh 21 bagaimana cara buat pembetulan di App e-Spt? 3. Apakah perlu membuat dan ... Baca lebih lanjut

Effy

Kamis, 18 Juni 2020 | 16:09 WIB
Halo Salam Sejahtera... Mau tanya apabila terjadi pembetulan, apakah kode NTPN diisi dengan kode NTPN yang sama (9999999999999999) ? #MariBicara

Nico Indihanto

Kamis, 04 Juni 2020 | 15:51 WIB
Terima kasih atas informasi ini,,,banyak pihak yg terbantu, termasuk saya yg awam pajak,,harapan saya,,semoga Website ini terus selalu sharing tentang artikel perpajakan,, dan sukses selalu...amin..

Namira

Sabtu, 16 Mei 2020 | 14:44 WIB
Jika sudah lapor realiasi DTP, pelaporan spt Pph 21 Masa nya Kurang Bayar, apakah demikian? mohon pencerahan

Ainil

Jum'at, 15 Mei 2020 | 15:33 WIB
Untuk pph final apakah billing yang sudah di cap tersebut harus diberikan juga ke lawan transaksi? maksudnya agar tidak dipotong dan mereka mengetahui bahwasanya final bruto kita ditanggung pemerintah. apakah hanya harus diberikan surat keterangan pp 23 aja?

Fachry Syamsuddin

Jum'at, 20 November 2020 | 13:28 WIB
Untuk PPh Final, setau saya, jika perusahaan kita adlh sbg WAPU maka menjadi kewajiban utk menerbitkan ID Billing kpd Vendor kita, jadi saat si Vendor menerbitkan tagihan/Invoice kepada perush.kita maka didalam tagihan itu si vendor harus menyertakan Suket tentang memiliki peredaran bruto tertentu s ... Baca lebih lanjut

Eko Prasetyo

Kamis, 14 Mei 2020 | 20:43 WIB
Apakah insentif PPh 21 DTP di koreksi dalam laporan PPh Badan jika PPh 21 karyawan ditunjang/ditanggung (gross up) perusahaan ? #MariBicara
1
artikel terkait
Jum'at, 15 Januari 2021 | 09:58 WIB
PMK 239/2020
Jum'at, 15 Januari 2021 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 14 Januari 2021 | 18:00 WIB
PMK 239/2020
Kamis, 14 Januari 2021 | 16:54 WIB
PMK 239/2020
berita pilihan
Selasa, 26 Januari 2021 | 10:08 WIB
FILIPINA
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:08 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 26 Januari 2021 | 08:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK