Berita
Sabtu, 26 September 2020 | 07:01 WIB
PAJAK DIGITAL
Sabtu, 26 September 2020 | 06:01 WIB
PAJAK PROPERTI
Jum'at, 25 September 2020 | 19:30 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 25 September 2020 | 17:45 WIB
RAPBN 2021
Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 15:00 WIB
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Jum'at, 25 September 2020 | 10:44 WIB
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Kamis, 24 September 2020 | 13:16 WIB
UNIVERSITAS LAMPUNG
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

DJP dan Otoritas Pajak Jepang Gelar Perundingan MAP

A+
A-
2
A+
A-
2
DJP dan Otoritas Pajak Jepang Gelar Perundingan MAP

Suasana perundingan. (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak dan National Tax Agency (NTA) melakukan perundingan Mutual Agreement Procedure (MAP) pada 17—21 Februari 2020.

Perundingan itu berhasil mencapai 7 kesepakatan dari 10 kasus yang dibahas. Penyelesaian sengketa melalui MAP menjadi merupakan opsi yang andal dan layak dipertimbangkan oleh wajib pajak, selain tentunya melalui jalur domestik. Anda bisa menyimak Kamus Pajak ‘Apa Itu Mutual Agreement Procedure?’.

“Percepatan penyelesaian MAP, termasuk Bilateral Advance Pricing Agreement (BAPA), dalam rangka mengatasi permasalahan pajak berganda pada akhirnya akan dapat membantu terbentuknya iklim investasi yang positif di Indonesia,” ujar Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol, dikutip dari laman resmi DJP, Rabu (11/3/2020).

Baca Juga: Survei Pengusaha Soal Bantuan Pemerintah Australia pada Masa Pandemi

Sebagai Competent Authority (CA) untuk MAP, John mengatakan kesepakatan yang dihasilkan menjadi sinyal positif bagi dunia usaha dan iklim investasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya kepastian hukum serta pencegahan sengketa perpajakan internasional yang berlarut-larut.

Hal ini tentunya sejalan dengan program Presiden Joko Widodo untuk mendorong masuknya investasi ke Indonesia. Apalagi, kesuksesan tercapainya kesepakatan itu dilaksanakan dengan Jepang yang menjadi negara peringkat ketiga investor terbesar di Indonesia. Sayangnya, tidak ada informai detail kesepakatan itu.

DJP hanya mengatakan kedua negara semakin optimistis dan yakin hubungan ekonomi dan investasi antara Indonesia dan Jepang akan semakin baik di masa mendatang. Kedua negara juga memiliki arah yang sama terkait dengan penyelesaian sengketa perpajakan.

Baca Juga: Sengketa atas Utang yang Dianggap Penyertaan Modal

“Tercapainya banyak kesepakatan dengan pemerintah Indonesia sangat menggembirakan. Namun, yang lebih menggembirakan adalah Indonesia dan Jepang sama-sama menuju ke arah yang sama,” ujar Yasuhiro Okano, Director of Mutual Agreement Procedure NTA.

Dalam Perundingan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Perpajakan Internasional John Hutagaol yang didampingi oleh Dwi Astuti (Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional/PPSPI), Edi Sihar Tambunan (Kepala Seksi PPSPI II).

Ada pula beberapa analis perpajakan internasional dan transfer pricing, seperti Bayu Andikara, Bobby Savero, Awan Adi Nugroho, Fiqhi Tsamratul Irsyadah, Nala Kurniawan, Sanda Pradhipta, Anggari Dwi Saputra, dan Anis Anjala Widyanti.

Baca Juga: Kemenkeu Proyeksikan Belanja Pemerintah Naik 0,6%-4,8% Tahun Ini

Sementara itu, delegasi Jepang dipimpin oleh Director of Mutual Agreement Procedure Yasuhiro Okano dengan anggota Masanori Kawakami (Assistant Director), Akira Iwasawa (Section Chief), Mitsuaki Kugenuma (Assistant Chief), dan Yasuhiro Ozasa (Assistant Chief). (kaw)

Topik : sengketa pajak, MAP, perpajakan internasional, DJP, NTA, Jepang
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 23 September 2020 | 16:36 WIB
KANWIL DJP JATIM II
Rabu, 23 September 2020 | 15:25 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 23 September 2020 | 14:51 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 23 September 2020 | 11:05 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 26 September 2020 | 07:01 WIB
PAJAK DIGITAL
Sabtu, 26 September 2020 | 06:01 WIB
PAJAK PROPERTI
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Jum'at, 25 September 2020 | 19:30 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:45 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 17:03 WIB
KARTU PRAKERJA
Jum'at, 25 September 2020 | 16:51 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI