Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

DJP Colek Warganet yang Ngaku Dapat Rp2,5 Juta per Hari dari Kripto

A+
A-
8
A+
A-
8
DJP Colek Warganet yang Ngaku Dapat Rp2,5 Juta per Hari dari Kripto

Ilustrasi. Seorang pegawai bekerja di pusat data perusahaan kripto BTC KZ. Foto diambil tanggal 6 November 2021. ANTARA FOTO/REUTERS/Pavel Mikheyev/WSJ/cfo

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mencolek warganet di Twitter yang mengungkapkan penghasilannya dari berinvestasi aset kripto.

DJP menjelaskan pemerintah telah mengatur pengenaan PPN dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto. Dalam cuitannya, DJP turut menyematkan infografis mengenai ketentuan pajak atas aset kripto.

"Kalau mau baca-baca aspek perpajakan miner kripto, Taxmin sematkan twitnya ya, Kak," cuit DJP melalui akun Twitter @DitjenPajakRI, Selasa (17/5/2022).

Baca Juga: Jelang Iduladha, DJBC Perketat Pengawasan Impor Binatang Hidup

Pembahasan mengenai ketentuan pengenaan PPN dan PPh atas transaksi perdagangan aset kripto bermula dari cuitan viral seorang perempuan yang mencari pasangan di Twitter, dengan kriteria di antaranya lulusan S1 dan bekerja.

Kemudian, seorang warganet dengan akun @Soewikno mengaku tidak masuk kriteria karena bukan pekerja, tetapi memiliki penghasilan dari menambang aset kripto.

Menurut warganet tersebut, kegiatan menambang aset kripto dapat dilakukan sembari rebahan di rumah. Mengenai penghasilannya, bisa mencapai Rp2,5 juta per hari.

Baca Juga: Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

DJP lantas menyarankan warganet itu untuk mempelajari ketentuan pajak atas aset kripto. Apabila mengalami kesulitan, masyarakat dapat pula berkonsultasi kepada KPP terdaftar.

"Kalau mau konsultasi tentang pelaporan dan pembayaran pajaknya lebih lanjut, bisa ke KPP terdaftar," tulis DJP.

Melalui PMK 68/2022, pemerintah mengatur pengenaan PPN dan PPh atas transaksi perdagangan aset kripto mulai 1 Mei 2022. Atas penyerahan aset kripto, besaran PPN yang dipungut dan disetor sebesar 1% dari tarif PPN umum atau sebesar 0,11%.

Baca Juga: Waduh! Ribuan Kendaraan Tunggak Pajak Kendaraan Sampai Rp50 Miliar

Apabila perdagangan tidak dilakukan pedagang fisik aset kripto, maka besaran PPN yang dipungut dan disetor sebesar 2% dari tarif PPN umum atau sebesar 0,22%.

Sementara itu, penghasilan yang diterima oleh penjual aset kripto, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan penambang merupakan penghasilan yang terutang PPh. Penjual dikenai PPh Pasal 22 yang bersifat final dengan tarif 0,1%.

PPh Pasal 22 bersifat final tersebut dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh penyelenggara perdagangan. Apabila penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik bukan pedagang fisik aset kripto, PPh Pasal 22 bersifat final yang dipungut sebesar 0,2%. (rig)

Baca Juga: Cocokkan Data, Petugas Pajak Sambangi Lokasi Usaha Pengusaha Komputer

Topik : djp, ditjen pajak, media sosial, kripto, PMK 68/2022, pajak, PPN, PPh, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 05 Juli 2022 | 09:30 WIB
SINGAPURA

Tarif PPN Urgen Dinaikkan, Pemerintah Singapura Temui DPR

Selasa, 05 Juli 2022 | 08:28 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Kanwil DJP Jatim II Catat 7.012 Wajib Pajak Ikut PPS

Selasa, 05 Juli 2022 | 08:08 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Setelah PPS Berakhir, Ini Harapan Pelaku Usaha Sebagai Wajib Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 07:00 WIB
ANALISIS PAJAK

Beban Pembuktian dalam Kasus Abuse of Law

berita pilihan

Selasa, 05 Juli 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Jelang Iduladha, DJBC Perketat Pengawasan Impor Binatang Hidup

Selasa, 05 Juli 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:45 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Waduh! Ribuan Kendaraan Tunggak Pajak Kendaraan Sampai Rp50 Miliar

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA SERANG BARAT

Cocokkan Data, Petugas Pajak Sambangi Lokasi Usaha Pengusaha Komputer

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:45 WIB
KINERJA FISKAL

Tahun Ini, Pemerintah Bayar Bunga Utang Rp403 Triliun

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Simak Lagi Cara Gabung NPWP Suami-Istri, Siapkan Dokumen Pendukungnya

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

Minta Konfirmasi Data, Pegawai Pajak Datangi Lokasi Agen Perjalanan

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Basisnya Tinggi, Penerimaan Pajak Semester II/2022 Diprediksi Rp889 T

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:00 WIB
KP2KP NUNUKAN

Petugas Pajak Sisir Usaha di Sekitar Bandara, Gali Info Soal Omzet