Review
Jum'at, 03 April 2020 | 20:18 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 April 2020 | 17:38 WIB
ANALISIS PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 18:59 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Rabu, 01 April 2020 | 18:28 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Sabtu, 04 April 2020 | 15:11 WIB
Frederick the Great:
Jum'at, 03 April 2020 | 20:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN TRENGGALEK
Jum'at, 03 April 2020 | 19:11 WIB
TIPS MENGISI E-BILLING
Data & alat
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Rabu, 01 April 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 1 APRIL-7 APRIL 2020
Rabu, 25 Maret 2020 | 07:34 WIB
KURS PAJAK 25 MARET-31 MARET 2020
Komunitas
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase

Ditarik ke Pusat atau Tetap di Daerah? Tulis Komentar & Raih HP-nya

A+
A-
1
A+
A-
1
Ditarik ke Pusat atau Tetap di Daerah? Tulis Komentar & Raih HP-nya

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah dalam waktu dekat ini akan mengubah sejumlah pasal di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan itu terkait dengan rencana pemerintah pusat menarik kembali kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan tarif pajak daerah. Namun, perubahan tersebut ditempuh melalui RUU omnibus law perpajakan, bukan dengan perubahan UU PDRD dan UU Pemerintahan Daerah.

Istilah pemerintah, RUU omnibus law itu akan merasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah. Rasionalisasi ini adalah materi terbaru RUU omnibus law perpajakan per November 2019. Dalam draf pertama per September 2019, materi tersebut belum ada.

Baca Juga: Tarif PPh Badan Turun, DJP Pastikan Angsuran PPh Pasal 25 Berkurang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rasionalisasi itu bisa dilakukan dalam bentuk penyederhanaan atau penghapusan pajak daerah atau retribusi daerah. Untuk itu, pemerintah pusat akan berkonsultasi dengan pemda dan pelaku usaha dalam mengelola kewenangan pemajakan itu.

“Rasionalisasi pajak daerah tujuannya mengatur kembali kewenangan pemerintah pusat untuk menetapkan tarif pajak daerah secara nasional, maka akan ditegaskan dalam RUU ini, dan ditegaskan peraturannya melalui peraturan presiden,” ujarnya, Jumat (22/11/2019)

Memang, sampai hari ini kita belum tahu apa saja jenis pajak daerah atau retribusi daerah yang kewenangan penetapan tarifnya akan ditarik kembali oleh pemerintah pusat. Menkeu Sri Mulyani masih menutup rapat informasi mengenai hal ini.

Baca Juga: Dipercepat, Ini Timeline Penurunan Tarif PPh Badan dalam Perppu 1/2020

Apakah pemerintah pusat akan menarik kewenangan daerah menetapkan tarif pajak provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, air permukaan, atau rokok, sejauh ini belum diungkapkan.

Atau pajak kabupaten/kota seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2), atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), juga belum jelas.

Namun, Menkeu memastikan penarikan kewenangan daerah dalam menetapkan pajak dan retribusi ke pemerintah pusat itu ditujukan untuk menciptakan lingkungan usaha dan penciptaan kesempatan kerja serta investasi yang lebih baik di daerah. Dengan demikian, investasi ke daerah akan meningkat.

Baca Juga: Ini Catatan Soal Penghapusan PPh Dividen di Omnibus Law Perpajakan

Pihak yang pro dengan kebijakan ini mengambil contoh kasus Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI yang dirilis akhir Maret 2016. Dalam paket itu terdapat pemangkasan BPHTB dari 5% menjadi maksimal 1% untuk tanah dan bangunan yang menjadi aset Dana Investasi Real Estate (DIRE).

Kecuali di Provinsi DKI Jakarta, kebijakan rancangan pemerintah pusat ini praktis tidak berjalan karena kewenangan penetapan tarif BPHTB, sesuai dengan UU PDRD dan UU Pemerintah Daerah, dimiliki daerah. Apalagi, saat itu pemerintah pusat juga tidak merevisi UU PDRD dan UU Pemerintah Daerah.

Bagi pihak yang kontra, penarikan kewenangan penetapan tarif pajak daerah oleh pemerintah pusat akan dianggap menarik mundur proses konsolidasi demokrasi ekonomi, yang sudah diawali dengan diadopsinya konsep otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sejak 1999, sebagai koreksi dari praktik sebelumnya.

Baca Juga: Ini Catatan Mengenai RUU Omnibus Law Perpajakan

Kewenangan daerah dalam mengelola dan menetapkan tarif pajak daerah dan retribusi daerah adalah wujud dari konsep otonomi daerah dan desentralisasi fiskal itu. Kewenangan pemerintah pusat via UU PDRD dan UU Pemerintahan Daerah hanya memberikan koridor berupa batasan tarif maksimal.

Melalui UU PDRD itu pula, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan mengelola PBBP2 ke daerah, yang sekaligus membedakannya—termasuk hingga ke proses keberatan dan banding—dengan jenis pajak yang sama, yakni PBB sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan di Ditjen Pajak.

Lalu, apa pendapat Anda? Setuju menarik kembali kewenangan menetapkan tarif pajak daerah ke pemerintah pusat, atau tetap seperti sekarang kewenangan penetapan tarif pajak daerah ada di daerah? Atau Anda punya pandangan lain? Tulis komentar Anda di bawah, siapa tahu Anda yang terpilih meraih hadiah handphone Samsung!

Baca Juga: Rasionalisasi Pajak Daerah Dinilai Berefek Positif ke Sektor Properti

Istilah pemerintah, RUU omnibus law itu akan merasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah. Rasionalisasi ini adalah materi terbaru RUU omnibus law perpajakan per November 2019. Dalam draf pertama per September 2019, materi tersebut belum ada.

Baca Juga: Tarif PPh Badan Turun, DJP Pastikan Angsuran PPh Pasal 25 Berkurang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rasionalisasi itu bisa dilakukan dalam bentuk penyederhanaan atau penghapusan pajak daerah atau retribusi daerah. Untuk itu, pemerintah pusat akan berkonsultasi dengan pemda dan pelaku usaha dalam mengelola kewenangan pemajakan itu.

“Rasionalisasi pajak daerah tujuannya mengatur kembali kewenangan pemerintah pusat untuk menetapkan tarif pajak daerah secara nasional, maka akan ditegaskan dalam RUU ini, dan ditegaskan peraturannya melalui peraturan presiden,” ujarnya, Jumat (22/11/2019)

Memang, sampai hari ini kita belum tahu apa saja jenis pajak daerah atau retribusi daerah yang kewenangan penetapan tarifnya akan ditarik kembali oleh pemerintah pusat. Menkeu Sri Mulyani masih menutup rapat informasi mengenai hal ini.

Baca Juga: Dipercepat, Ini Timeline Penurunan Tarif PPh Badan dalam Perppu 1/2020

Apakah pemerintah pusat akan menarik kewenangan daerah menetapkan tarif pajak provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, air permukaan, atau rokok, sejauh ini belum diungkapkan.

Atau pajak kabupaten/kota seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2), atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), juga belum jelas.

Namun, Menkeu memastikan penarikan kewenangan daerah dalam menetapkan pajak dan retribusi ke pemerintah pusat itu ditujukan untuk menciptakan lingkungan usaha dan penciptaan kesempatan kerja serta investasi yang lebih baik di daerah. Dengan demikian, investasi ke daerah akan meningkat.

Baca Juga: Ini Catatan Soal Penghapusan PPh Dividen di Omnibus Law Perpajakan

Pihak yang pro dengan kebijakan ini mengambil contoh kasus Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI yang dirilis akhir Maret 2016. Dalam paket itu terdapat pemangkasan BPHTB dari 5% menjadi maksimal 1% untuk tanah dan bangunan yang menjadi aset Dana Investasi Real Estate (DIRE).

Kecuali di Provinsi DKI Jakarta, kebijakan rancangan pemerintah pusat ini praktis tidak berjalan karena kewenangan penetapan tarif BPHTB, sesuai dengan UU PDRD dan UU Pemerintah Daerah, dimiliki daerah. Apalagi, saat itu pemerintah pusat juga tidak merevisi UU PDRD dan UU Pemerintah Daerah.

Bagi pihak yang kontra, penarikan kewenangan penetapan tarif pajak daerah oleh pemerintah pusat akan dianggap menarik mundur proses konsolidasi demokrasi ekonomi, yang sudah diawali dengan diadopsinya konsep otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sejak 1999, sebagai koreksi dari praktik sebelumnya.

Baca Juga: Ini Catatan Mengenai RUU Omnibus Law Perpajakan

Kewenangan daerah dalam mengelola dan menetapkan tarif pajak daerah dan retribusi daerah adalah wujud dari konsep otonomi daerah dan desentralisasi fiskal itu. Kewenangan pemerintah pusat via UU PDRD dan UU Pemerintahan Daerah hanya memberikan koridor berupa batasan tarif maksimal.

Melalui UU PDRD itu pula, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan mengelola PBBP2 ke daerah, yang sekaligus membedakannya—termasuk hingga ke proses keberatan dan banding—dengan jenis pajak yang sama, yakni PBB sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan di Ditjen Pajak.

Lalu, apa pendapat Anda? Setuju menarik kembali kewenangan menetapkan tarif pajak daerah ke pemerintah pusat, atau tetap seperti sekarang kewenangan penetapan tarif pajak daerah ada di daerah? Atau Anda punya pandangan lain? Tulis komentar Anda di bawah, siapa tahu Anda yang terpilih meraih hadiah handphone Samsung!

Baca Juga: Rasionalisasi Pajak Daerah Dinilai Berefek Positif ke Sektor Properti

Topik : omnibus law perpajakan, rasionalisasi pajak daerah
X

Edit Komentar

Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
Komentar
PERIODE DESEMBER II, 16-31 DESEMBER 2019
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Ditarik ke Pusat
Tetap di Daerah
Pilih Ditarik ke Pusat atau Tetap di Daerah dahulu
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0/1000

Muhammad Taufiq Badruzzuhad

Selasa, 31 Desember 2019 | 18:00 WIB
Dengan ditariknya kewenangan daerah untuk menetapkan tarif pajak dan retribusi daerah, pemerintah pusat akan lebih mudah untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal di daerah tidak akan ‘mengganggu’ proyek relaksasi pajak nasional yang sedang digodok pemerintah. Seperti yang kita ketahui pemerintah ... Baca lebih lanjut

Siska Dwi Utami

Selasa, 31 Desember 2019 | 17:13 WIB
Kebijakan penarikan pajak daerah dan retribusi daerah ke pusat tentu akan membawa dampak positif dan negatif. Kebijakan ini akan meningkatkan penerimaan negara yang berorientasi pada peningkatan investasi. Penentuan tarif pajak daerah secara nasional juga akan menghilangkan kesenjangan perbedaan tar ... Baca lebih lanjut

Lina Lutfiana

Senin, 30 Desember 2019 | 21:24 WIB
#MariBicara Dalam benak saya alangkah baiknya jikalau tarif pajak daerah tetap menjadi kewenangan daerah. Mengingat situasi dan kondisi di setiap daerah di Indonesia tidak sama rata. Misalnya, Indonesia di bagian timur seperti Papua tentu memiliki banyak kekayaan alamnya seperti tambang, akan tetap ... Baca lebih lanjut

harry gunawan

Minggu, 29 Desember 2019 | 21:33 WIB
Saya setuju tarif PDRD diatur oleh Pemerintah Pusat, karena pemerintah jilid II lebih menekankan peningkatan investasi dengan dibentuknya di kementerian, Pajak merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam aktivitas investasi selain faktor lainnya seperti tingkat pengembalian investasi, st ... Baca lebih lanjut

Agustine Catur S

Selasa, 24 Desember 2019 | 07:43 WIB
Penetapan tarif pajak daerah yg direncanakan akan dikembalikan ke pemerintah pusat merupakan langkah baik untuk menstimulus PAD dalam jangka panjang. Selama ini daerah memperoleh sokongan transfer dri pemerintah pusat lbh besar daripada hasil pendapatan asli daerah sendiri. Oleh sebab itu, kebijakan ... Baca lebih lanjut

fajarizki galuh syahbana yunus

Senin, 23 Desember 2019 | 23:42 WIB
Saya setuju jika kewenangan penetapan tarif pajak daerah ditarik kembali ke pusat. Alasannya adalah jika kewenangan penetapan tarif pajak daerah tetap di daerah, muncul kemungkinan terjadinya mispersepsi atau kesalahan pemerintah daerah dalam menafsirkan tujuan pemerintah yaitu meningkatkan investas ... Baca lebih lanjut

Victori Kristian

Jum'at, 20 Desember 2019 | 21:44 WIB
Menurut pandangan saya sebagai mahasiswa perpajakan, yang terhitung masih awam, kebijakan pemerintah melalui RUU Omnimbus Law yang salah satunya mengembalikan pajak daerah menjadi pajak pusat yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat masih belum siap untuk diterapkan, dikarenakan beberapa hal 1.) ... Baca lebih lanjut

Victorikristian

Jum'at, 20 Desember 2019 | 20:54 WIB
Menurut pandangan saya sebagai mahasiswa perpajakan, yang terhitung masih awam, kebijakan pemerintah melalui RUU Omnimbus Law yang salah satunya mengembalikan pajak daerah menjadi pajak pusat yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat masih belum siap untuk diterapkan, dikarenakan beberapa hal 1. ... Baca lebih lanjut

Joshua Ivan Winaldy Simanungkalit

Jum'at, 20 Desember 2019 | 18:58 WIB
Pada dasarnya, omnibus law merupakan bagian dari konsep omnibus bill yang dianut oleh beberapa negara di dunia seperti Amerika Serikat. Konsep ini dinilai mampu menyederhanakan & menyelesaikan adanya tumpang tinding peraturan di suatu negara. Kementerian Keuangan saat ini berupaya untuk menarik kemb ... Baca lebih lanjut

Werlando E Sinaga

Jum'at, 20 Desember 2019 | 17:20 WIB
penarikan kewenangan penetapan tarif pajak daerah ke pusat adalah pilihan yang sangat briliant karena memiliki beberapa keuntungan, diantaranya: pertama, penerapan Single Tax Rate diseluruh daerah memberikan kepastian hukum bagi para investor, dimana selama ini investor mengeluhkan perbedaan tarif p ... Baca lebih lanjut
1 2 >
artikel terkait
Selasa, 18 Februari 2020 | 07:41 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 30 Januari 2020 | 20:13 WIB
OMNIBUS LAW PERPAJAKAN
Senin, 16 Desember 2019 | 17:26 WIB
OMNIBUS LAW
Senin, 24 Februari 2020 | 15:19 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Minggu, 05 April 2020 | 08:05 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Minggu, 05 April 2020 | 08:00 WIB
PAJAK DIGITAL
Minggu, 05 April 2020 | 06:00 WIB
KOTA PALOPO
Sabtu, 04 April 2020 | 15:11 WIB
Frederick the Great:
Sabtu, 04 April 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 04 April 2020 | 10:00 WIB
KAMBOJA
Sabtu, 04 April 2020 | 09:00 WIB
OPERASI ROKOK ILEGAL
Sabtu, 04 April 2020 | 08:52 WIB
PERPU 1/2020