Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Ditagih Lapor SPT dan Bayar Denda, Pensiunan Tentara AS Tak Terima

A+
A-
0
A+
A-
0
Ditagih Lapor SPT dan Bayar Denda, Pensiunan Tentara AS Tak Terima

ILUSTRASI. Pasukan Pertahanan Wilayah Polandia patroli di perbatasan Polandia/Belarusia di lokasi tak disebutkan di Polandia pada gambar yang dirilis oleh Pasukan Pertahanan Wilayah pada Rabu (17/11/2021). ANTARA FOTO/Territorial Defence Forces/Handout via REUTERS/RWA/djo

BERLIN, DDTCNews - Otoritas pajak Kota Kusel negara bagian Rhineland-Palatinate, Jerman menagih pensiunan tentara Amerika Serikat (AS) untuk membayar dan melaporkan SPT PPh orang pribadi.

Seorang personel Angkatan Udara AS, Matt Larsen, baru saja pensiun pada Juli 2021. Dia bertugas di bawah bendera NATO di Pangkalan Udara Ramstein, Jerman. Penerbang AS itu dibuat terkejut karena muncul surat dari otoritas pajak lokal yang menagih PPh orang pribadi atas gaji yang diperolehnya selama bertugas di Jerman.

"Saya tidak tahu harus pergi ke mana lagi, apa yang terjadi sangat tidak adil," katanya dikutip pada Jumat (26/11/2021).

Baca Juga: Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Larsen menuturkan surat dari kantor pajak Kusel diterima pada 8 November 2021. Surat tersebut menerangkan kewajiban pembayaran denda sebesar €200 karena tidak melaporkan SPT orang pribadi tahun pajak 2019.

Menurutnya, otoritas pajak lokal Jerman tidak memiliki hak menagih kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak sebagai personel militer aktif AS. Oleh karena itu, dia menolak untuk membayar denda karena sudah menyampaikan SPT kepada otoritas pajak AS/IRS.

Dia juga sudah menunjuk pengacara di Jerman untuk mewakilinya berhadapan dengan otoritas pajak lokal. Permintaannya hanya satu, agar kantor pajak lokal Jerman membatalkan surat penagihan karena tugasnya di Jerman dilindungi oleh perjanjian NATO.

Baca Juga: Produk Deposito Kurang Laku, Asosiasi Bank Minta Relaksasi Pajak

Hal tersebut diperkuat oleh Kementerian Luar Negeri AS. Kemenkeu AS juga menyampaikan bahwa kantor pajak negara bagian Jerman telah salah menafsirkan isi perjanjian status pasukan NATO. Kesalahan penafsiran tersebut membuat beberapa tentara AS yang bertugas di bawah Komando NATO menghadapi permasalahan perpajakan di Jerman.

"Kami sudah berulang kali mengatakan kantor pajak lokal salah menafsirkan perjanjian status pasukan NATO dengan memaksa personel AS untuk membayar pajak penghasilan dan dendanya di Jerman. Ini kasus keenam yang terjadi pada tentara AS di Jerman," tulis keterangan kemenlu AS dikutip dari military.com. (sap)

Baca Juga: Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses
Topik : pajak internasional, PPh orang pribadi, NATO, Amerika Serikat, Jerman

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 14 Januari 2022 | 13:30 WIB
MAROKO

Aturan Pajak Baru, Biaya Asuransi Perjalanan Naik Hingga 122%

Jum'at, 14 Januari 2022 | 12:30 WIB
SWISS

Swiss Terapkan Tarif Pajak Minimum 15% Mulai Januari 2024

Jum'at, 14 Januari 2022 | 09:43 WIB
AMERIKA SERIKAT

Apple Rilis Update Harga di Berbagai Negara, Sesuaikan Kenaikan PPN

Kamis, 13 Januari 2022 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Elon Musk Nge-Tweet Lagi, Tolak Pengenaan Pajak atas Panel Surya

berita pilihan

Selasa, 18 Januari 2022 | 19:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengumuman! Tahun Ini Tak Ada Rekrutmen CPNS, Kecuali untuk Kedinasan

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:30 WIB
POLANDIA

Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:07 WIB
INSENTIF PAJAK

Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:49 WIB
KP2KP BANAWA

Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:33 WIB
PENANGANAN COVID-19

Omicron Naik, Jokowi Minta Warga 'Rem' Bepergian & Bekerja dari Rumah

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny