Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Diskon PPnBM Mobil dan PPN Rumah Bakal Diperpanjang, Ini Penjelasannya

A+
A-
9
A+
A-
9
Diskon PPnBM Mobil dan PPN Rumah Bakal Diperpanjang, Ini Penjelasannya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tengah mengevaluasi berbagai insentif usaha yang masih diperlukan hingga tahun depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemberian insentif usaha pada 2022 akan tergantung pada perkembangan kasus Covid-19. Menurutnya, insentif yang dipertimbangkan untuk diperpanjang misalnya pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mobil ditanggung pemerintah (DTP) dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah DPT.

"Kami sedang evaluasi mana-mana saja yang kami lanjutkan di semester I, termasuk PPnBM otomotif, PPN properti. Kami sedang evaluasi, nanti kami akan sampaikan pada waktunya," katanya, Senin (22/11/2021).

Baca Juga: Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Airlangga mengatakan pemerintah telah mengalokasikan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp321,2 triliun. Angka tersebut turun 56,9% dari pagu tahun ini yang mencapai Rp744,75 triliun.

Rencananya, dana itu dialokasikan untuk untuk bidang kesehatan Rp77,05 triliun, perlindungan sosial Rp126,54 triliun, program prioritas Rp90,04 triliun, serta dukungan UMKM dan korporasi Rp27,48 triliun. Meski demikian, Airlangga menyabut pengalokasiannya akan terus mengikuti memperhatikan perkembangan kasus Covid-19.

Menurutnya, APBN akan tetap berperan sebagai pendorong pemulihan ekonomi nasional pada tahun depan. Berbagai penyesuaian pagu stimulus juga terus dilakukan, tergantung pada sektor yang masih membutuhkannya.

Baca Juga: Warga DKI Bakal Bisa Cicil PBB, Tinggal Tunggu Persetujuan Anies

"Tentu ini fleksibel karena stimulus ini nanti tergantung pada pengembangan Covid," ujarnya.

Selain insentif usaha, stimulus yang dipertimbangkan untuk diperpanjangan seperi subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) sebesar 3%.

Saat ini, pemerintah memberikan insentif pajak penjualan barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) 100% atas mobil berkapasitas hingga 1.500 cc sepanjang Maret hingga Desember 2021.

Baca Juga: Sri Mulyani Ingatkan Lagi, Batas Omzet Tak Kena Pajak Resmi Berlaku

Adapun pada mobil dengan kapasitas mesin lebih besar, diberikan insentif PPnBM DTP 50% untuk kendaraan bermotor penumpang 4x2 dengan kapasitas mesin 1.500 sampai dengan 2.500 cc dan PPnBM DTP 25% untuk kendaraan bermotor penumpang 4x4 dengan kapasitas mesin 1.500 sampai dengan 2.500 cc.

Sementara itu, insentif PPN rumah DTP berlaku atas rumah tapak atau rumah susun yang diserahterimakan paling lambat 31 Desember 2021. Insentif PPN DTP 100% diberikan atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun baru dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar, sedangkan insentif PPN DTP 50% berlaku atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.

Insentif tersebut berlaku maksimal 1 unit rumah tapak atau rumah susun untuk 1 orang pribadi dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. (sap)

Baca Juga: Insentif Masih Dibutuhkan, Keringanan PPN Diperpanjang Hingga Maret

Topik : insentif pajak, insentif PPnBM, insentif PPN, diskon PPnBM, subsidi bunga kredit, pemulihan ekonomi nasional, Airlangga

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 12 Januari 2022 | 13:51 WIB
PMK 226/2021

Insentif Pajak Penanganan Covid-19 Diperpanjang, Ini Penjelasan DJP

Rabu, 12 Januari 2022 | 13:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Insentif Pajak Penanganan Covid-19 yang Tak Dilanjutkan Tahun Ini

Rabu, 12 Januari 2022 | 11:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Target Pertumbuhan Ekonomi 2022 5,2%, Tergantung Penanganan Covid-19

Selasa, 11 Januari 2022 | 16:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Bak 2 Sisi Mata Pisau, Thailand Khawatir Efek Negatif Konsensus Global

berita pilihan

Selasa, 18 Januari 2022 | 19:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengumuman! Tahun Ini Tak Ada Rekrutmen CPNS, Kecuali untuk Kedinasan

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:30 WIB
POLANDIA

Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:07 WIB
INSENTIF PAJAK

Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:49 WIB
KP2KP BANAWA

Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:33 WIB
PENANGANAN COVID-19

Omicron Naik, Jokowi Minta Warga 'Rem' Bepergian & Bekerja dari Rumah

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny