Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Naik, DJP: Kemungkinan Kurang Bayar Kecil

A+
A-
19
A+
A-
19
Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Naik, DJP: Kemungkinan Kurang Bayar Kecil

Ilustrasi. Suasana gedung-gedung perkantoran tampak dari ketinggian Gedung Perpusnas di Jakarta, Rabu (5/8/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II terkontraksi, pertama kalinya sejak kuartal I/1999. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengestimasi potensi terjadinya kurang bayar akibat pemanfaatan fasilitas diskon angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 cenderung kecil.

Direktur Peraturan Perpajakan II DJP Yunirwansyah mengatakan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25, baik 30% maupun 50% (mulai masa pajak Juli), diberikan untuk sektor usaha yang sangat terdampak pandemi Covid-19. Sektor-sektor usaha itu mengalami penurunan aktivitas ekonomi.

“Insentif ini diberikan terbatas pada sektor usaha yang sangat terdampak covid-19 dan mengalami penurunan usaha. Jadi, kemungkinan [kurang bayar] kecil,” katanya, Rabu (12/8/2020).

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Harus Jadi Momentum Dapatkan Kepercayaan Wajib Pajak

Sebagai informasi kembali, diskon 30% angsuran PPh Pasal 25 tidak dapat diakui sebagai kredit pajak pada akhir tahun. Sebelumnya, Kepala Seksi Peraturan PPh Badan I DJP Hari Santoso mengatakan PPh Pasal 25 yang telah disetor tiap bulan akan diakumulasi dan diperhitungkan pada akhir tahun pajak.

“Diskon di sini dalam artian pada bulan itu angsuran PPh Pasal 25-nya dikurangi, tapi sifatnya sebenarnya adalah penundaan karena PPh yang dihitung adalah penghasilan satu tahun pajak. Jadi, [diskon angsuran] untuk memberikan kelonggaran cash flow saja selama masa pandemi,” jelasnya.

Sebagai contoh, seorang wajib pajak seharusnya membayar angsuran PPh Pasal 25 senilai Rp10 juta. Karena wajib pajak tersebut mendapatkan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25, wajib pajak hanya membayar senilai Rp7 juta untuk masa pajak tersebut.

Baca Juga: Ini Saran Pengusaha & Akademisi Soal Kebijakan Pajak pada Masa Pandemi

Meskipun ada 30% angsuran PPh Pasal 25 yang tidak dibayarkan pada masa pajak April hingga Desember (karena fasilitas pengurangan), wajib pajak masih tetap wajib menghitung penghasilan aktualnya dan PPh yang masih terutang.

Untuk penambahan diskon angsuran PPh Pasal 25 dari 30% menjadi 50%, otoritas mengatakan payung hukumnya akan terbit dalam waktu dekat. Simak pula artikel ‘Penambahan Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Jadi 50% Berlaku Otomatis’. (kaw)

Baca Juga: Periode Pemberian Insentif Pajak PMK 28/2020 Bakal Diperpanjang
Topik : insentif, insentif pajak, PPh Pasal 25, DItjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Monic Provi Dewinta

Kamis, 13 Agustus 2020 | 00:03 WIB
Untuk menindaklanjuti kebijakan ini, diharapkan payung hukum dapat diterbitkan agar insentif dapat cepat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, mengingat juga sebagai stimulus pemulihan perekonomian di tengah resesi ekonomi saat ini.
1
artikel terkait
Kamis, 24 September 2020 | 10:22 WIB
UNIVERSITAS LAMPUNG
Kamis, 24 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 23 September 2020 | 16:36 WIB
KANWIL DJP JATIM II
Rabu, 23 September 2020 | 16:06 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Sabtu, 26 September 2020 | 15:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Sabtu, 26 September 2020 | 14:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 14:15 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Sabtu, 26 September 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
Sabtu, 26 September 2020 | 12:01 WIB
KAWASAN INDUSTRI
Sabtu, 26 September 2020 | 11:47 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER: