Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Dirjen Pajak: Metode Lain Penghitungan Omzet adalah Opsi Terakhir

A+
A-
1
A+
A-
1
Dirjen Pajak: Metode Lain Penghitungan Omzet adalah Opsi Terakhir

JAKARTA, DDTCNews - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.15/ PMK.03/2018 tentang Cara Lain Penghitungan Peredaran Bruto merupakan opsi terakhir yang akan ditempuh dalam pemeriksaan pajak.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan mengatakan beleid tersebut merupakan pengecualian bila pembukuan atau pencatatan kegiatan usaha tidak ada atau tidak dapat diakses oleh petugas pajak.

"PMK ini mengatur pengecualian. Kalau tidak ada pembukuan maka dihitung dengan metode lain. Karena sering kali ketika tidak ada pembukuan kemudian menimbulkan sengketa dalam pemeriksaan," katanya kepada pers di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (5/3) malam.

Baca Juga: Omzet UMKM di Bawah PTKP Rp500 Juta, Perlu Laporan Bulanan ke DJP?

Dia menjelaskan bahwa beleid ini merupakan opsi terakhir bagi petugas pajak dalam memeriksa wajib pajak. Oleh karena itu, aturan ini justru memberikan kepastian hukum baik dari sisi fiskus maupun wajib pajak.

"Kita ingin memberikan kepastian hukum maka diterbitkan aturan ini. Oleh karena itu standarisasi diperlukan, agar ada perhitungan rasional bagi wajib pajak," paparnya.

Orang nomor satu otoritas pajak RI ini berharap polemik penggunaan metode lain dalam menghitung omzet dapat segera diakhiri. Pasalnya, ini bukanlah hal yang baru bagi fiskus. "Seakan-akan DJP punya kewenangan baru, padahal ini sudah ada sebelumnya,"

Baca Juga: Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Seperti yang diketahui, Ada delapan metode yang dapat digunakan untuk menghitung omzet WP, yaitu melalui transaksi tunai dan nontunai, sumber dan penggunaan dana, satuan dan/atau volume usaha dan penghitungan biaya hidup.

Selain itu, ada metode pertambahan kekayaan bersih, berdasarkan Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya, proyeksi nilai ekonomi, dan/atau penghitungan rasio. (Gfa/Amu)

Baca Juga: Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya
Topik : PMK 15/ 2018, pph final, dirjen pajak, pajak UKM, metode penghitungan peredaran bruto

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 17 Mei 2022 | 15:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Wajib Pajak Ikut PPS Sebelum Deadline, DJP: Kesempatan Masih Ada

Minggu, 15 Mei 2022 | 12:30 WIB
KP2KP PUTUSSIBAU

Omzet Belum di Atas Rp500 Juta, UMKM Dapat Insentif PPh Final 0%

Sabtu, 14 Mei 2022 | 06:30 WIB
KPP PRATAMA SAMARINDA ULU

Deadline Makin Dekat, Giliran Pegawai Bank Jadi Sasaran Promosi PPS

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor