Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Dirjen Pajak: Kami Pastikan Data Tepat Sasaran

3
3

Dirjen Pajak Suryo Utomo.

JAKARTA, DDTCNews – Upaya Dirjen Pajak baru untuk meningkatkan penerimaan pajak menjelang akhir tahun mendapat sorotan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (6/11/2019).

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengaku akan menggunakan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mengejar target penerimaan pajak pada November dan Desember 2019. Melalui penggabungan dua upaya itu, dia akan melihat beberapa potensi yang masih bisa dimaksimalkan.

Baik lewat intensifikasi maupun ekstensifikasi, Suryo mengaku akan menggunakan data dan informasi yang ada di internal Ditjen Pajak (DJP) maupun dari pihak ketiga, termasuk automatic exchange of information.

Baca Juga: Extra Effort Belum Signifikan Naikkan Penerimaan Pajak

Hingga saat ini, Kementerian Keuangan belum memberikan transparansi kinerja APBN 2019 yang terbaru. Namun, sebelumnya, DJP menyebut setoran penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya hingga Oktober 2019 sudah melampaui Rp1.000 triliun.

Selain itu, beberapa media nasional juga masih menyoroti tentang upaya pemerintah mengejar pajak dari perusahaan digital, termasuk Netflix. Pemerintah menegaskan setiap perusahaan yang memiliki nilai tambah di Indonesia wajib membayar pajak.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Tingkat Keterperiksaan Wajib Pajak Masih Belum Optimal

· Kualitas Data

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan akan menggunakan data dan informasi sebagai dasar untuk melakukan pendekatan persuasif kepada wajib pajak (WP) tedaftar yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, DJP juga berupaya mencari WP baru yang belum terdaftar.

“Kami juga perlu klarifikasi soal kualitas data yang dihimpun seperti apa. Kami memastikan data yang akan digunakan bisa tepat sasaran terhadap proyeksinya,” katanya.

Baca Juga: Jumlah Pengaduan Wajib Pajak Diklaim Menurun

· Pertukaran Data September 2019

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan pertukaran data dalam AEoI mengalami peningkatan baik yang diterima maupun yang dikirimkan kepada negara atau yurisdiksi mitra. Skema pertukaran tersebut dilakukan pada akhir September 2019.

“2019 ini adalah tahun kedua Indonesia berpartisipasi dalam pertukaran informasi secara otomatis (AEoI) dan sudah dilakukan pada akhir September 2019 yang lalu,” katanya.

Baca Juga: Sebelum Safeguard Permanen, Ada BMTPS Impor Tekstil & Produk Tekstil

John menjabarkan dalam pertukaran data kali ini, DJP mengirimkan informasi nasabah asing di lembaga keuangan domestik (outbond AEoI) kepada 64 yurisdiksi. Sebaliknya, otoritas pajak menerima data keuangan subjek pajak dalam negeri Indonesia (inbound AEoI) dari 78 yurisdiksi mitra.

· Nilai Tambah

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengaku akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait dengan upaya pemungutan pajak dari perusahaan digital. Hal ini untuk menciptakan keadilan dalam berbisnis.

Baca Juga: Restitusi Masih Tinggi, DJP Sebut Ada Anomali

“Dengan cara apa pun juga, perusahaan yang menghasilkan nilai tambah di Indonesia memiliki kewajiban pajak terhadap nilai tambah yang dihasilkan. Masalah digital tax ini juga terjadi di beberapa negara, kita tentu akan berdiskusi dengan Menteri Keuangan [Sri Mulyani],” ujar Johnny.

· PNBP Minerba

Hingga 5 November, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minerba mencapai Rp36,22 triliun. Realisasi tersebut sudah mencapai sekitar 83,71% dari target tahun ini sebesar Rp43,27 triliun.

Baca Juga: Hingga Akhir September 2019, Restitusi Masih Tetap Tinggi

Adapun royalti menyumbang porsi terbesar dalam realisasi PNBP sektor minerba hingga awal November 2019, yaitu sebesar Rp18,62 triliun. Sisanya, ada penjualan hasil tambang senilai Rp14,72 triliun dan iuran tetap senilai Rp350 miliar.

· Perlambatan Ekonomi

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi kuartal III/2019 sebesar 5,02% secara year-on-year (yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan kuartal II/2019 yang sebesar 5,05% dan kuartal III/2018 yang mencapai 5,17%.

Baca Juga: Wamenkeu: Pada Saat Sekarang Kita Butuh Utang

Namun demikian, Kepala BPS Suharyanto menilai secara umum kondisi ekonomi nasional cukup positif. Capaian pertumbuhan ekonomi ini masih lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang lainnya yang terkena dampak perang dagang. (kaw)

Baik lewat intensifikasi maupun ekstensifikasi, Suryo mengaku akan menggunakan data dan informasi yang ada di internal Ditjen Pajak (DJP) maupun dari pihak ketiga, termasuk automatic exchange of information.

Baca Juga: Extra Effort Belum Signifikan Naikkan Penerimaan Pajak

Hingga saat ini, Kementerian Keuangan belum memberikan transparansi kinerja APBN 2019 yang terbaru. Namun, sebelumnya, DJP menyebut setoran penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya hingga Oktober 2019 sudah melampaui Rp1.000 triliun.

Selain itu, beberapa media nasional juga masih menyoroti tentang upaya pemerintah mengejar pajak dari perusahaan digital, termasuk Netflix. Pemerintah menegaskan setiap perusahaan yang memiliki nilai tambah di Indonesia wajib membayar pajak.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Tingkat Keterperiksaan Wajib Pajak Masih Belum Optimal

· Kualitas Data

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan akan menggunakan data dan informasi sebagai dasar untuk melakukan pendekatan persuasif kepada wajib pajak (WP) tedaftar yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, DJP juga berupaya mencari WP baru yang belum terdaftar.

“Kami juga perlu klarifikasi soal kualitas data yang dihimpun seperti apa. Kami memastikan data yang akan digunakan bisa tepat sasaran terhadap proyeksinya,” katanya.

Baca Juga: Jumlah Pengaduan Wajib Pajak Diklaim Menurun

· Pertukaran Data September 2019

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan pertukaran data dalam AEoI mengalami peningkatan baik yang diterima maupun yang dikirimkan kepada negara atau yurisdiksi mitra. Skema pertukaran tersebut dilakukan pada akhir September 2019.

“2019 ini adalah tahun kedua Indonesia berpartisipasi dalam pertukaran informasi secara otomatis (AEoI) dan sudah dilakukan pada akhir September 2019 yang lalu,” katanya.

Baca Juga: Sebelum Safeguard Permanen, Ada BMTPS Impor Tekstil & Produk Tekstil

John menjabarkan dalam pertukaran data kali ini, DJP mengirimkan informasi nasabah asing di lembaga keuangan domestik (outbond AEoI) kepada 64 yurisdiksi. Sebaliknya, otoritas pajak menerima data keuangan subjek pajak dalam negeri Indonesia (inbound AEoI) dari 78 yurisdiksi mitra.

· Nilai Tambah

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengaku akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait dengan upaya pemungutan pajak dari perusahaan digital. Hal ini untuk menciptakan keadilan dalam berbisnis.

Baca Juga: Restitusi Masih Tinggi, DJP Sebut Ada Anomali

“Dengan cara apa pun juga, perusahaan yang menghasilkan nilai tambah di Indonesia memiliki kewajiban pajak terhadap nilai tambah yang dihasilkan. Masalah digital tax ini juga terjadi di beberapa negara, kita tentu akan berdiskusi dengan Menteri Keuangan [Sri Mulyani],” ujar Johnny.

· PNBP Minerba

Hingga 5 November, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minerba mencapai Rp36,22 triliun. Realisasi tersebut sudah mencapai sekitar 83,71% dari target tahun ini sebesar Rp43,27 triliun.

Baca Juga: Hingga Akhir September 2019, Restitusi Masih Tetap Tinggi

Adapun royalti menyumbang porsi terbesar dalam realisasi PNBP sektor minerba hingga awal November 2019, yaitu sebesar Rp18,62 triliun. Sisanya, ada penjualan hasil tambang senilai Rp14,72 triliun dan iuran tetap senilai Rp350 miliar.

· Perlambatan Ekonomi

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi kuartal III/2019 sebesar 5,02% secara year-on-year (yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan kuartal II/2019 yang sebesar 5,05% dan kuartal III/2018 yang mencapai 5,17%.

Baca Juga: Wamenkeu: Pada Saat Sekarang Kita Butuh Utang

Namun demikian, Kepala BPS Suharyanto menilai secara umum kondisi ekonomi nasional cukup positif. Capaian pertumbuhan ekonomi ini masih lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang lainnya yang terkena dampak perang dagang. (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, penerimaan pajak, shortfall, Dirjen Pajak, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 02 Oktober 2019 | 19:10 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK