Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Direktorat PDRD Kementerian Keuangan Ditarget Terbentuk Tahun Ini

A+
A-
5
A+
A-
5
Direktorat PDRD Kementerian Keuangan Ditarget Terbentuk Tahun Ini

Gedung Kementerian Keuangan.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menargetkan pembentukan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di bawah Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) dapat selesai tahun ini.

Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan pembentukan Direktorat PDRD diperlukan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah mengenai kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah. Setelah PMK 141/2022 dirilis, DJPK langsung menyiapkan pembentukan direktorat baru tersebut.

"Setelah PMK [terbit], saya rasa tidak terlalu lama karena tinggal mengisi orang dan stafnya," katanya, dikutip pada Sabtu (1/10/2022).

Baca Juga: 459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Prima mengatakan PMK 141/2022 mengatur perombangan organisasi DJPK agar koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan lebih baik. Dalam hal ini, tugas dan fungsi pada sejumlah direktorat pun bakal mengalami perubahan.

Selain itu, sejumlah staf di lingkungan DJPK juga akan dipindah dan bertugas di direktorat baru. Meski 2022 hanya tersisa 3 bulan, dia meyakini semua proses pembentukan Direktorat PDRD tersebut akan dapat diselesaikan.

Melalui terbitnya PMK 141/2022, unit eselon II di lingkungan DJPK kini terdiri dari Sekretariat DJPK; Direktorat Dana Transfer Umum; Direktorat Dana Transfer Khusus; Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan; Direktorat PDRD; Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah; Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer; serta kelompok jabatan fungsional.

Baca Juga: Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Selama ini, urusan PDRD menjadi tanggung jawab Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer melalui Subdirektorat Pengembangan Potensi PDRD dan Subdirektorat Sinkronisasi, Pengawasan, dan Pengendalian PDRD.

Sementara ke depannya, Direktorat PDRD akan bertugas merumuskan serta melaksanakan semua kebijakan dan standardisasi teknis di bidang PDRD. Direktorat PDRD terdiri atas Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan; Subbagian Tata Usaha; dan kelompok jabatan fungsional.

"Mudah-mudahan [Direktorat PDRD bisa terbentuk tahun ini]. Kalau organisasi sudah ada, tinggal mengisi orangnya. Kan kita sudah menyiapkan juga," ujar Prima. (sap)

Baca Juga: Kemenkeu Sebut Tidak Semua Pemindahbukuan Bisa Dilakukan via e-Pbk

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak daerah, retribusi daerah, PDRD, DJPK, Kemenkeu, PMK 141/2022

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 19 November 2022 | 10:30 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Berakhir Bulan Ini! WP Diimbau Segera Manfaatkan Pemutihan Pajak

Jum'at, 18 November 2022 | 15:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wamenkeu Minta Semua Unit Eselon I Bersinergi untuk Bantu UMKM

Jum'at, 18 November 2022 | 11:00 WIB
PERMENDAGRI 82/2022

Kemendagri Mulai Tetapkan Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat

Jum'at, 18 November 2022 | 10:30 WIB
KOTA PALEMBANG

Segera Manfaatkan! Pemkot Tawarkan Pemutihan dan Diskon Pajak PBB

berita pilihan

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Senin, 28 November 2022 | 18:03 WIB
PER-13/BC/2021

Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan

Senin, 28 November 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Senin, 28 November 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI

459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Senin, 28 November 2022 | 16:37 WIB
KTT G-20

Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Catat! Hari Ini Batas Akhir Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya