KEBIJAKAN PAJAK

Didukung Keringanan Pajak, Pemerintah Ingin UMKM Naik Kelas

Dian Kurniati | Kamis, 01 Juni 2023 | 09:00 WIB
Didukung Keringanan Pajak, Pemerintah Ingin UMKM Naik Kelas

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah berupaya mewujudkan sistem pajak yang mendukung pengembangan UMKM. Salah satu cara yang diambil ialah dengan mengenakan tarif pajak yang rendah.

Penyuluh Pajak Ditjen Pajak (DJP) Rian Ramdani menyebut salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM di antaranya pengenaan tarif PPh final sebesar 0,5% dari omzet. Dengan insentif ini, UMKM diharapkan dapat berkembang sehingga ‘naik kelas’.

"Pemerintah sangat pro sekali dengan pelaku usaha sektor UKM. Apapun usahanya, didukung sekali supaya UMKM di Indonesia ini naik kelas," katanya dalam talk show bertajuk Pemahaman Dasar tentang Pajak di Indonesia, dikutip pada Kamis (1/6/2023).

Baca Juga:
Warga Sudah Bijak Pakai Kantong Plastik, Negara Ini Siap Hapus Cukai

Rian menuturkan PPh final 0,5% diatur dalam PP 55/2022 sebagai perubahan dari PP 23/2018. Skema PPh final UMKM ini hanya dapat dimanfaatkan paling lama 3 tahun pajak bagi PT; 4 tahun pajak bagi koperasi, CV, dan firma; serta 7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi.

Apabila sudah tak menggunakan skema PPh final UMKM, wajib pajak harus mulai membayar pajak sesuai dengan ketentuan umum. Untuk tahun pertama pembayaran PPh sesuai dengan tarif ketentuan umum, UMKM diperlakukan sebagai wajib pajak baru.

Angsuran Tahun Pertama Nihil

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 215/2018, angsuran PPh Pasal 25 bagi wajib pajak baru pada tahun pertama adalah nihil.

Baca Juga:
Ditjen Pajak Bisa Terbitkan SKP dan STP dengan Mata Uang Dolar AS

"Pemerintah ingin UMKM naik kelas. Tapi [fasilitasnya] dibatasi. Jadi, ketika orang pribadi UKM itu memakai tarif 0,5% maka batas waktunya hanya 7 tahun. Jadi di tahun ke-8, ia harus naik kelas dan melakukan yang namanya pembukuan," ujar Rian.

Meski sudah tidak dapat memanfaatkan PPh final, wajib pajak badan UMKM sesungguhnya dapat memanfaatkan fasilitas lain, yaitu fasilitas dalam Pasal 31E UU PPh.

Dengan pasal tersebut, wajib pajak badan dalam negeri bisa mendapatkan pengurangan tarif sebesar 50% atas penghasilan kena pajak yang merupakan bagian dari peredaran bruto hingga Rp4,8 miliar. (rig)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 24 September 2023 | 08:30 WIB PMK 80/2023

Ditjen Pajak Bisa Terbitkan SKP dan STP dengan Mata Uang Dolar AS

Minggu, 24 September 2023 | 08:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Harga Komoditas Menurun, Sri Mulyani Waspadai Efeknya ke Setoran Pajak

Sabtu, 23 September 2023 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Perkuat Hubungan Ekonomi Kedua Yurisdiksi, Senat Dukung P3B AS-Taiwan

BERITA PILIHAN
Minggu, 24 September 2023 | 08:30 WIB PMK 80/2023

Ditjen Pajak Bisa Terbitkan SKP dan STP dengan Mata Uang Dolar AS

Minggu, 24 September 2023 | 08:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Harga Komoditas Menurun, Sri Mulyani Waspadai Efeknya ke Setoran Pajak

Sabtu, 23 September 2023 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Perkuat Hubungan Ekonomi Kedua Yurisdiksi, Senat Dukung P3B AS-Taiwan

Sabtu, 23 September 2023 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Fenomena Jualan Lewat Medsos, Jokowi: Segera Disusun Regulasinya

Sabtu, 23 September 2023 | 14:00 WIB KP2KP BENGKAYANG

WP Bangun Ruko, Petugas Pajak Datang untuk Taksir PPN KMS Terutang

Sabtu, 23 September 2023 | 13:00 WIB KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Capai Rp7.870 Triliun Hingga Agustus 2023

Sabtu, 23 September 2023 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu Sebut PPN PMSE Efektif Mengayomi Pengusaha Dalam Negeri

Sabtu, 23 September 2023 | 12:00 WIB PMK 66/2023

Pihak-Pihak yang Menjadi Penanggung Pajak WP OP dalam PMK 61/2023

Sabtu, 23 September 2023 | 10:11 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Pemeriksaan Pajak Tak Berdasar Alasan Subjektif, DJP Pantau Profit WP