Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Defisit Melebar, Sri Mulyani Belum Lirik Opsi Perubahan APBN 2019

5
5

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Facebook Sri Mulyani)

JAKARTA, DDTCNews – Kendati memproyeksi adanya pelebaran defisit anggaran karena tidak bisa tercapaianya target pendapatan negara, pemerintah belum mengambil opsi perubahan APBN 2019. Sikap pemerintah ini menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (17/7/2019).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan defisit anggaran pada tahun ini akan melebar dari 1,84% menjadi 1,93% dari produk domestik bruto (PDB). Hal ini dikarenakan pendapatan negara hingga akhir tahun diestimasi hanya mencapai 93,8% dari target.

Dia mengatakan realisasi APBN pada semester I dan outlook pemerintah masih tergolong aman dan sama seperti kondisi tahun lalu. Pada tahun lalu, pemerintah untuk pertama kalinya menjalankan APBN tanpa adanya perubahan.

Baca Juga: Wah, Sri Mulyani Bakal Tinjau Ulang P3B

“Kemarin dalam pembahasan dengan BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan] kalau ada beberapa pos yang perlu kita koreksi, nanti kita akan lihat mekanismenya,” ujarnya.

Realisasi pendapatan negara hingga semester I/2019 tercatat senilai Rp898,8 triliun atau tumbuh 7,8% secara tahunan. Realisasi ini lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar 16%. Perlambatan ini disebabkan penerimaan perpajakan yang hanya tumbuh 5,4% dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 18,2%.

Selain itu, beberapa media nasional menyoroti hasil evaluasi paket kebijakan ekonomi yang telah berlaku sepanjang lima tahun terakhir. Menko Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat dengan Kelompok Kerja Evaluasi dan Analisa Dampak Kebijakan Ekonomi (Pokja III) dan Kelompok Kerja Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Pokja IV).

Baca Juga: Soal Nomor Identitas Tunggal, Ini yang Jadi Perhatian Sri Mulyani

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Momentum Berlalu

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan kinerja penerimaan pajak yang masih rendah menunjukkan belum pulihnya perekonomian nasional. Apalagi, penerimaan perpajakan diproyeksi akan mencatatkan shortfall Rp143,3 triliun.

“Tantangan ke depan makin berat karena hampir semua momentum yang berpotensi mendorong kinerja ekonomi telah berlalu pada semester I/2019,” katanya.

Baca Juga: Dukung Pemberantasan Ponsel Ilegal, Menkeu Siap Pakai Instrumen Fiskal
  • Perluasan Basis Pajak

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan dalam kondisi ini, perluasan basis pajak merupakan aspek yang penting. Hal ini dilakukan dengan menambah jumlah wajib pajak, memperkuat ketentuan antipenggerusan basis pajak, dan memperkuat administrasi pemungutan pajak melalui digitalisasi pengolahan basis data.

“Selain itu, perlu kerja sama pertukaran informasi hingga penegakan hukum adalah keharusan agar mengurangi defisit di pos penerimaan,” katanya.

  • Izin Investasi Jadi Sorotan

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan hasil evaluasi paket kebijakan ekonomi, permasalahan izin investasi menjadi sorotan. Hal ini terutama terkait dengan pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Baca Juga: Optimalkan Penerimaan, Otoritas Kuatkan Penegakan Hukum

Dia mengatakan ada dua masalah pokok yang membuat OSS belum optimal. Pertama, kementerian/lembaga belum membuat Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Kedua, permasalahan di level pemerintah daerah, terutama terkait pelaksanaan PTSP.

  • Dampak Positif

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko mengatakan surplus neraca perdagangan yang terjadi pada Juni 2019 memberikan dampak positif pada kinerja neraca transaksi berjalan. Meskipun demikian, surplus neraca perdagangan nonmigas yang stabil dipengaruhi penurunan ekspor maupun impor.

Baca Juga: Bersiap! Pemerintah Bakal Pungut Pajak Progresif Tanah

Dia mengatakan realisasi APBN pada semester I dan outlook pemerintah masih tergolong aman dan sama seperti kondisi tahun lalu. Pada tahun lalu, pemerintah untuk pertama kalinya menjalankan APBN tanpa adanya perubahan.

Baca Juga: Wah, Sri Mulyani Bakal Tinjau Ulang P3B

“Kemarin dalam pembahasan dengan BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan] kalau ada beberapa pos yang perlu kita koreksi, nanti kita akan lihat mekanismenya,” ujarnya.

Realisasi pendapatan negara hingga semester I/2019 tercatat senilai Rp898,8 triliun atau tumbuh 7,8% secara tahunan. Realisasi ini lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar 16%. Perlambatan ini disebabkan penerimaan perpajakan yang hanya tumbuh 5,4% dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 18,2%.

Selain itu, beberapa media nasional menyoroti hasil evaluasi paket kebijakan ekonomi yang telah berlaku sepanjang lima tahun terakhir. Menko Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat dengan Kelompok Kerja Evaluasi dan Analisa Dampak Kebijakan Ekonomi (Pokja III) dan Kelompok Kerja Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Pokja IV).

Baca Juga: Soal Nomor Identitas Tunggal, Ini yang Jadi Perhatian Sri Mulyani

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Momentum Berlalu

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan kinerja penerimaan pajak yang masih rendah menunjukkan belum pulihnya perekonomian nasional. Apalagi, penerimaan perpajakan diproyeksi akan mencatatkan shortfall Rp143,3 triliun.

“Tantangan ke depan makin berat karena hampir semua momentum yang berpotensi mendorong kinerja ekonomi telah berlalu pada semester I/2019,” katanya.

Baca Juga: Dukung Pemberantasan Ponsel Ilegal, Menkeu Siap Pakai Instrumen Fiskal
  • Perluasan Basis Pajak

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan dalam kondisi ini, perluasan basis pajak merupakan aspek yang penting. Hal ini dilakukan dengan menambah jumlah wajib pajak, memperkuat ketentuan antipenggerusan basis pajak, dan memperkuat administrasi pemungutan pajak melalui digitalisasi pengolahan basis data.

“Selain itu, perlu kerja sama pertukaran informasi hingga penegakan hukum adalah keharusan agar mengurangi defisit di pos penerimaan,” katanya.

  • Izin Investasi Jadi Sorotan

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan hasil evaluasi paket kebijakan ekonomi, permasalahan izin investasi menjadi sorotan. Hal ini terutama terkait dengan pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Baca Juga: Optimalkan Penerimaan, Otoritas Kuatkan Penegakan Hukum

Dia mengatakan ada dua masalah pokok yang membuat OSS belum optimal. Pertama, kementerian/lembaga belum membuat Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Kedua, permasalahan di level pemerintah daerah, terutama terkait pelaksanaan PTSP.

  • Dampak Positif

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko mengatakan surplus neraca perdagangan yang terjadi pada Juni 2019 memberikan dampak positif pada kinerja neraca transaksi berjalan. Meskipun demikian, surplus neraca perdagangan nonmigas yang stabil dipengaruhi penurunan ekspor maupun impor.

Baca Juga: Bersiap! Pemerintah Bakal Pungut Pajak Progresif Tanah
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, penerimaan pajak, shortfall, Sri Mulyani, APBN 2019
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL