Review
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Fokus
Literasi
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Kamis, 13 Agustus 2020 | 16:09 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BELARUS
Kamis, 13 Agustus 2020 | 14:00 WIB
PAJAK DAERAH (11)
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Reportase

Darussalam: Ekonomi Digital Perlu Masuk Kurikulum

A+
A-
7
A+
A-
7
Darussalam: Ekonomi Digital Perlu Masuk Kurikulum

Managing Partner DDTC Darussalam menyampaikan paparan dalam seminar revitalisasi kurikulum di UNS Solo, Kamis (7/12). (Foto: Hessy Erlisa Frasti/ DDTCNews)

SOLO, DDTCNews—Dunia pendidikan, khususnya ekonomi, akuntansi dan perpajakan, harus segera merespons perkembangan ekonomi digital dengan melakukan revitalisasi kurikulum, mengingat sektor tersebut akan semakin berkembang pesat dan memengaruhi dunia bisnis secara umum.

Managing Partner DDTC Darussalam menegaskan di bidang pajak sendiri, dunia internasional belum memiliki satu formula yang disepakati secara umum untuk mengantisipasi pemajakan ekonomi digital yang perkembangannya semakin deras.

“Seluruh negara di dunia belum memiliki aturan atau konsensus bersama untuk memajaki aktivitas bisnis secara digital. Dunia pendidikan perlu merespons situasi ini dengan cepat dengan memasukkan dinamika tersebut ke dalam kurikulum,” ujarnya dalam satu seminar di Kampus FEB UNS Solo, Kamis (7/12).

Baca Juga: Kena Pajak Layanan Digital, Perusahaan Ini Tak Bebankan ke Pelapak

Darusssalam mengungkapkan hal tersebut dalam seminar bertema Revitalisasi Kurikulum pada Era Digital yang digelar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNS. Acara ini dihadiri beberapa pimpinan Prodi di FEB UNS serta perwakilan prodi Akuntansi di Universitas se-Solo Raya dan Yogyakarta.

Selain Darussalam, tampil sebagai narasumber adalah Guru besar Akuntansi UNS Prof. Djoko Suhardjanto, PhD, Dosen Akuntansi UNS dan Ketua Rumpun Governance dan CSR IAI KAPd Hasan Fauzi, PhD, Direktur Utama PT. Konsolindo Informatika Perdana Banu Wimbadi, serta Staf Ahli Rektor UNS Sutanto, PhD.

Dalam kesempatan itu, Darussalam menegaskan isu pajak dalam konteks digital adalah bagaimana memerangi bisnis dengan model tersebut agar patuh membayar pajak. Indonesia sendiri belum memiliki regulasi yang khusus untuk memajaki sektor tersebut, sementara perkembangannya semakin deras.

Baca Juga: Gali Potensi Pajak Ekonomi Digital, Telkom Berkomitmen Bantu DJP

Karena itu, ia menyarankan agar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo berinisiatif mengembangkan kurikulumnya dengan memasukkan mata kuliah pajak internasional dan transfer pricing sebagai antisipasi atas perkembangan tersebut.

“Dunia pendidikan harus responsif dengan perkembangan, karena kalau tidak akan semakin ketinggalan. Peran dosen adalah bagaimana membuat kurikulum yang bisa mengantisipasi perkembangan pajak di kemudian hari, karena ini yang akan turut menentukan kualitas SDM yang dihasilkan nanti,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Dekan FEB UNS Hunik Sri Runing Sawitri mendukung agar Prodi Akuntansi FEB UNS mengembangkan kurikulumnya sesuai dengan perkembangan zaman. “Untuk itulah seminar ini diadakan, yaitu agar bagaimana kurikulum kita tidak ketinggalan zaman,” katanya.

Baca Juga: Tunjuk Tiktok Jadi Pemungut PPN, DJP Jelaskan Lagi Soal Kredit Pajak

Djoko Suhardjanto berpendapat fenomena bisnis online saat ini sudah semakin berkembang. “Era ekonomi digital ini akan berdapak dengan akuntansi keuangan, akuntansi biaya, sistem pengendalian manajemen, dan auditing,“ ujarnya.

Menurut Hasan Fauzi, revitalisasi kurikulum perlu karena cara pandang akuntansi kini telah berubah, dari sebelumnya hanya debit-kredit sesuai narasi kapitalisme, menjadi extended information seperti pendapat Robert H. Herz dalam More Accounting Changes dan John Flowe dalam The Social Function of Accounts.

Banu Wimbadi mengatakan dunia bisnis saat ini sudah semakin memanfaatkan teknologi. “Dengan aplikasi berbasis in-memory computing, sudah tidak ada perpindahan fisik laporan. Karena itu perlu penyesuaian materi dan metode pengajaran dengan perkembangan teknologi.” (Gfa/Amu)

Baca Juga: Facebook Resmi Ditunjuk Jadi Pemungut PPN, Ini Pernyataan Resmi DJP

Topik : ekonomi digital, kurikulum pajak, pendidikan pajak, seminar pajak UNS Solo, Prodi Akuntansi UNS Solo
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 11 Juli 2020 | 12:01 WIB
PANDUAN OECD
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:58 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:36 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 11:04 WIB
EKONOMI DIGITAL
berita pilihan
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 14:41 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 13:53 WIB
UTANG LUAR NEGERI
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 13:01 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:38 WIB
KOTA SOLO
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:17 WIB
SIDANG BERSAMA DPR DAN DPD RI
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:05 WIB
KEP-368/PJ/2020
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:05 WIB
RUSIA
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 10:48 WIB
SIDANG BERSAMA DPR DAN DPD RI