Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

A+
A-
0
A+
A-
0
Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dalam konferensi video, Kamis (16/9/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat posisi dana mengendap pemerintah daerah di perbankan mencapai Rp140,34 triliun pada 10 September 2021.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto mengatakan angka tersebut turun 21% dari posisi akhir Juli 2021 senilai Rp173 triliun. Menurutnya, penurunan itu terjadi karena berbagai belanja rutin wajib yang dilakukan setiap awal bulan.

"Angka ini di tanggal 1 akan berkurang untuk belanja gaji, tagihan telepon, air, listrik, dan untuk belanja bidang pendidikan," katanya melalui konferensi video, Kamis (16/9/2021).

Baca Juga: Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Ardian menuturkan posisi dana mengendap pemda di perbankan sempat mencapai Rp178,55 triliun pada 31 Agustus 2021, atau naik 3% dari akhir Juli 2021. Angka tersebut terdiri atas Rp56,42 triliun dana pemerintah provinsi dan Rp122,53 triliun dana pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, kenaikan tersebut terjadi karena pemerintah mencairkan dana transfer daerah pada akhir bulan. Dana transfer tersebut meliputi dana alokasi umum (DAU) Rp30,17 triliun dan dana bagi hasil (DBH) Rp3,17 triliun.

Catatan dana yang mengendap dalam tahun berjalan tersebut juga terbilang cukup baik. Pada tahun-tahun sebelumnya, dana mengendap menembus Rp220 triliun per Agustus 2020 atau Rp227 triliun per Agustus 2019.

Baca Juga: Banyak yang Makin Kaya Selama Pandemi, Negara Ini Pajaki Barang Mewah

Ardian berharap pemda dapat membelanjakan dana yang mengendap untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Namun, ia juga memahami posisi pemda yang kesulitan keuangan karena pendapatan asli daerah (PAD) merosot sehingga harus mengamankan dananya untuk belanja wajib.

Belanja wajib yang dimaksud tersebut antara lain berupa gaji yang dalam setahun bisa mencapai Rp33,63 triliun, tagihan telepon air dan listrik sekitar Rp2,33 triliun, serta belanja bidang pendidikan Rp2,95 triliun.

"Rata-rata pada saat sebulan, seluruh kas pemda habis sekitar Rp48,73 triliun," ujarnya. (rig)

Baca Juga: NIK Sebagai NPWP, Pemerintah Siapkan Mitigasi Kebocoran Data WP

Topik : dana pemda, perbankan, dana mengendap, anggaran pemerintah daerah, kemendagri, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Dr. Bambang Prasetia

Kamis, 16 September 2021 | 23:42 WIB
kembaikan system jadul yang memakai ditjen perbendHrn ..dlm lalulintas pencairan anggaran baik daerah dan pusat..untuk menhindari hot money dan rente tt oleh bank pembayar (dana transfer). terbukti bhw pengendapan akan pengaruhi beban SBI.. ya sdh jelas bhw BPD sll menyimpan dlm bentuk SBI dlm jangk ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hingga Juli 2022, APBN Cetak Surplus Rp106,1 Triliun

Senin, 08 Agustus 2022 | 10:45 WIB
AMERIKA SERIKAT

Biden Harap DPR Segera Sepakati Pajak Korporasi Minimum 15 Persen

Senin, 08 Agustus 2022 | 10:00 WIB
THAILAND

Pariwisata Masih Megap-Megap, Otoritas Ini Tunda Lagi Pajak Turis

Minggu, 07 Agustus 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Hapus NPWP Butuh Waktu Berapa Lama? Simak Penjelasan DJP Ini

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan