Review
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 08 September 2022 | 17:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 12 September 2022 | 14:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Ini 5 Pelanggaran Pajak yang Dikenai Sanksi Administrasi Denda

A+
A-
6
A+
A-
6
Ini 5 Pelanggaran Pajak yang Dikenai Sanksi Administrasi Denda

SANKSI administrasi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak karena ketidakpatuhannya dalam memenuhi kewajiban. Pada artikel sebelumnya telah diuraikan mengenai bentuk sanksi administrasi perpajakan di Indonesia.

Selanjutnya, artikel ini membahas jenis pelanggaran atau kesalahan di bidang perpajakan yang dikenakan sanksi administrasi denda. Secara umum, sanksi administrasi berupa denda diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP) beserta aturan turunannya.

Adapun aturan turunan yang dimaksud ialah Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (PMK 18/2021).

Baca Juga: Ini Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perpajakan, DJP: Tolong Dihindari

Sanksi administrasi berupa denda umumnya dikenakan kepada wajib pajak terhadap pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan pajaknya. Sesuai dengan penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU KUP, pengenaan sanksi administrasi berupa denda bertujuan untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Sanksi administrasi berupa denda dapat dianggap sebagai pembalasan (retributive) atas dirugikannya negara karena wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya.

Dalam UU KUP terdapat 5 jenis perbuatan yang dikenai sanksi administrasi berupa denda. Pertama, tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang ditetapkan. Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) UU KUP terdapat 4 jenis besaran sanksi denda sebagai berikut:

Baca Juga: DJP Ingatkan Wajib Pajak, Ada Asas Ultimum Remedium pada Persidangan
  1. Rp500.000 untuk keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN;
  2. Rp100.000 untuk keterlambatan penyampaian SPT Masa lainnya;
  3. Rp1 juta untuk keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak badan; dan
  4. Rp100.000 untuk SPT Tahunan SPT wajib pajak orang pribadi.

Namun demikian, terdapat 8 situasi tertentu yang menyebabkan sanksi administrasi berupa denda di atas tidak dapat diterapkan. Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) UU KUP, kedelapan hal yang menyebabkan sanksi administrasi denda tidak dapat dikenakan ialah sebagai berikut:

  1. wajib pajak orang pribadi yang meninggal dunia;
  2. wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
  3. wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing (WNA) dan tidak lagi tinggal di Indonesia;
  4. bentuk usaha tetap (BUT) yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha di Indonesia;
  5. wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai ketentuan yang berlaku;
  6. bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
  7. wajib pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dalam peraturan menteri keuangan; atau
  8. wajib pajak lain yang diatur dengan berdasarkan peraturan menteri keuangan.

Kedua, wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran data yang dilaporkan dalam SPT dan belum dilakukan tindakan penyidikan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (3a) UU KUP dengan ancaman sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar.

Ketiga, berdasarkan pada Pasal 14 ayat (1) huruf d dan e UU KUP, terhadap 2 jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak sebagai berikut:

Baca Juga: Asas Ultimum Remedium dalam Pemeriksaan Bukper, Ini Kata Ditjen Pajak
  1. pengusaha kena pajak (PKP) yang tidak membuat atau terlambat faktur pajak; dan
  2. PKP yang telah dikukuhkan sebagai PKP dan tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.

Keempat, keberatan wajib pajak yang ditolak atau dikabulkan sebagian oleh otoritas pajak atau pengadilan pajak dikenakan sanksi administrasi denda. Sanksi administrasi denda dikenakan sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan pada keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (9) UU KUP.

Kelima, sesuai dengan Pasal 27 ayat (5d) UU KUP, permohonan banding wajib pajak yang ditolak atau dikabulkan sebagian dikenakan sanksi administrasi berupa denda 100%. Sanksi administrasi denda tersebut dihitung dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan permohonan. (zaka/kaw)

Baca Juga: Buka Kelas, Kantor Pajak Jelaskan Lagi Aturan PPN Kendaraan Bekas

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kelas pajak, sanksi administrasi, kelas sanksi administrasi, UU KUP, denda

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Rizki Zakariya

Kamis, 30 September 2021 | 12:30 WIB
Terima kasih atas penjelasannya
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 04 Juli 2022 | 11:30 WIB
KMK 32/2022

Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Juli 2022, Ini Perinciannya

Rabu, 29 Juni 2022 | 08:31 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tidak Semua Pemilik NIK Bakal Wajib Bayar Pajak, Ini Kata Pemerintah

Senin, 20 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Penghitungan Sanksi Administrasi Pajak Berupa Denda

Rabu, 15 Juni 2022 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Penghitungan Sanksi Administrasi Pajak Berupa Kenaikan

berita pilihan

Sabtu, 24 September 2022 | 18:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan Pajak atas Jasa Verifikasi (Mining) Transaksi Kripto

Sabtu, 24 September 2022 | 16:00 WIB
KP2KP BENTENG

Sisir Lagi Potensi PPN KMS, Petugas Pajak Cek Kolam Umum Baru Dibangun

Sabtu, 24 September 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

NSFP Tak Terpakai Tidak Dikembalikan, Apa Implikasinya? Ini Kata DJP

Sabtu, 24 September 2022 | 15:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Tarif dan Potensi Pajak yang Dipungut e-Commerce, Begini Kata DJP

Sabtu, 24 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemendagri Ingatkan Pemda Tetapkan Target Pajak Sesuai Potensi Asli

Sabtu, 24 September 2022 | 13:00 WIB
PERPRES 111/2022

Perpres Baru, Jokowi Minta Pencapaian Sasaran SDGs Dipercepat

Sabtu, 24 September 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA DENPASAR BARAT

Wah! Kejar Aset Penunggak Pajak, Kantor Pajak Datangi 3 Bank Sekaligus

Sabtu, 24 September 2022 | 11:30 WIB
KABUPATEN KUDUS

Manfaatkan! Pemutihan PBB Diperpanjang Sampai Akhir September 2022

Sabtu, 24 September 2022 | 10:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Masih Punya Waktu Hingga Jumat Depan untuk Repatriasi PPS

Sabtu, 24 September 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Setujui Pasal Burden Sharing Subsidi BBM Antara Pusat dan Pemda