ADA APA DENGAN PAJAK

Contoh Penghitungan Kembali PPN untuk Masa Manfaat > 1 Tahun

Redaksi DDTCNews | Jumat, 28 April 2023 | 14:30 WIB

JAKARTA, DDTCNews - Setelah memahami definisi penghitungan kembali pajak masukan, wajib pajak juga perlu mengetahui cara menghitung perkiraan pajak masukan yang dapat dikreditkan serta penyesuaian penghitungan kembali.

Definisi mengenai penghitungan kembali pajak masukan telah menjadi bahasan pada video AADP sebelumnya bertajuk Ketentuan Pedoman Penghitungan Kembali Pajak Masukan di SPT PPN Bulan Maret.

Baca Juga:
Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Dalam kegiatan usahanya, pengusaha kena pajak (PKP) melakukan penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukannya dapat dikreditkan atau tidak dapat dikreditkan. PKP juga dapat melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak.

Besaran pajak masukan yang dapat dikreditkan dihitung berdasarkan alokasi. Alokasi tersebut turut mempertimbangkan masa manfaat barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP), salah satunya masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun.

Pada episode sebelumnya, telah dibahas mengenai Contoh Penghitungan Pajak Masukan PPN yang Dapat Dikreditkan, Part 1: Masa Manfaat Kurang dari 1 Tahun.

Baca Juga:
Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Lantas, bagaimana menghitung pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk BKP atau JKP dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun?

Temukan jawabannya serta penjelasannya dalam episode Ada Apa Dengan Pajak bersama Icad Academy Brain Specialist at DDTC Academy, secara eksklusif hanya di YouTube Channel DDTC Indonesia pada link berikut:

https://youtu.be/-RSLrHc-ol4

Gabung grup Whatsapp DDTC Academy untuk mendapatkan informasi pelatihan pajak, informasi terbaru perpajakan dan berdiskusi pajak dengan member DDTC Academy lainnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR

0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:27 WIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIREBON

Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

BERITA PILIHAN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:27 WIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIREBON

Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

Sabtu, 15 Juni 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jualan di e-Commerce, Tiap Transaksi Perlu Terbitkan Faktur Pajak?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu Minta Pemda Sesuaikan Rancangan APBD 2025 dengan KEM-PPKF

Sabtu, 15 Juni 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Pungutan Pajak di Bawah Kekuasaan Daendels

Sabtu, 15 Juni 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Importir yang Peroleh Layanan Rush Handling Tetap Harus Serahkan PIB