Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Cerita Sri Mulyani Soal Core Tax System: Idenya Sudah Sejak 2008

A+
A-
0
A+
A-
0
Cerita Sri Mulyani Soal Core Tax System: Idenya Sudah Sejak 2008

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan rencana pengembangan sistem inti administrasi perpajakan atau core tax administration system sesungguhnya sudah ada sejak 2008 silam.

Dimulai 2008, ungkap Sri, Kementerian Keuangan sudah berencana untuk mengembangkan core tax administration system menggunakan dana pinjaman dari World Bank.

Negosiasi sempat berjalan lama antara Kementerian Keuangan dan World Bank. Sayangnya, rencana pengembangan core tax administration system tersebut dibatalkan pada 2011, saat jabatan Menkeu diemban Agus Martowardojo.

Baca Juga: Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

"Tahun 2011 di-drop, tidak jadi pinjam. Jadi kita gunakan SIDJP dikembangkan terus oleh teman-teman pajak," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (22/9/2021).

Selama bertahun-tahun, Ditjen Pajak (DJP) secara mandiri terus mengembangkan SIDJP. Meski terus dikembangkan, Sri Mulyani mengatakan SIDJP belum mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis yang ada di DJP.

"Settlement sampai dispute itu tidak dalam satu sistem sehingga semuanya terpotong-potong, dari kantor ke kantor juga sendiri-sendiri," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Sri Mulyani mengatakan SIDJP yang ada saat ini sesungguhnya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Meski demikian, core tax administration system tetap perlu dikembangkan sebagaimana yang dilakukan oleh otoritas pajak di berbagai yurisdiksi.

Dengan adanya kebutuhan untuk memperbarui sistem administrasi dan besarnya penerimaan pajak terhadap APBN, pengembangan core tax administration system pun akhirnya diputuskan untuk diatur melalui peraturan presiden (perpres), yakni Perpres 40/2018.

Sri Mulyani mengatakan keberadaan perpres tersebut membuat proses pengadaan barang dan jasa untuk core tax administration system memiliki kepastian hukum dan meminimalisasi potensi dispute.

Baca Juga: Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Kementerian Keuangan juga telah membentuk Tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) untuk mengawal core tax administration system yang nantinya akan menggantikan SIDJP.

Sri Mulyani berhadap core tax administration system dapat beroperasi pada 2023. "Paling tidak sebelum Presiden Jokowi selesai seharusnya selesailah ini [core tax administration system]," ujar Sri Mulyani. (sap)

Baca Juga: Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty
Topik : core tax system, pembaruan administrasi pajak, pajak digital, DJP, nasional, reformasi pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 18:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Ini Aplikasi yang Dipakai Ditjen Pajak dalam Penegakan Hukum

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 17:06 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Rasio Kepatuhan Lapor SPT WP Badan dan OP Nonkaryawan Turun Tahun Lalu

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 17:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Indonesia Siap Sambut Konsensus Pajak Global, DJP Siapkan Ini

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan