Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Catat! PPh Final PPS Tidak Dapat Dibayar Melalui Pemindahbukuan

A+
A-
9
A+
A-
9
Catat! PPh Final PPS Tidak Dapat Dibayar Melalui Pemindahbukuan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak menyebutkan wajib pajak tidak dapat membayar PPh final program pengungkapan sukarela (PPS) melalui pemindahbukuan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 196/2021, pembayaran PPh final harus dibayar lunas. Peserta PPS akan dikenakan PPh final dengan tarif yang bervariasi tergantung pada perlakuan wajib pajak terhadap harta yang diungkapkan.

"Pembayaran PPh final harus dibayar lunas ke kas negara melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya menggunakan kode billing," sebut DJP dalam buku panduan PPS, dikutip pada Senin (24/1/2022).

Baca Juga: Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Pembayaran PPh final bagi peserta kebijakan I PPS dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setor 427. Untuk pembayaran PPh final atas harta yang diungkapkan melalui kebijakan II PPS, kode akun pajak yang digunakan adalah 411128 dan kode jenis setor 428.

Walaupun wajib pajak tidak diperbolehkan untuk melunasi PPh final PPS melalui pemindahbukuan, wajib pajak dapat melakukan pemindahbukuan atas PPh yang lebih dibayar.

Bila wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH) lebih dari 1 kali dan ternyata terdapat lebih bayar, wajib pajak dapat melakukan pemindahbukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Baca Juga: Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Hal yang sama juga berlaku bagi wajib pajak yang mencabut SPPH. Wajib pajak dapat melakukan pemindahbukuan atau meminta pengembalian pembayaran pajak.

Sebagaimana diatur UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), PPS hanya diselenggarakan selama 6 bulan, dari 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

UU HPP juga mengatur dua skema PPS. Pertama, skema untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty. Kedua, skema untuk wajib pajak orang pribadi dengan deklarasi harta perolehan 2016-2020.

Baca Juga: Omzet UMKM di Bawah PTKP Rp500 Juta, Perlu Laporan Bulanan ke DJP?

Untuk skema I PPS, tarif PPh final hanya 6% jika harta yang diungkap wajib pajak diinvestasikan ke sektor energi terbarukan. Jika tidak, tarif PPh final sebesar 8% atau 11%. Untuk skema II PPS, tarif PPh final 12% jika diinvestasikan. Bila tidak, tarifnya 14% atau 18%. (rig)

Topik : tax amnesty, pph final, pmk 196/2021, uu hpp, pajak, ditjen pajak, DJP, PPS, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor