Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Catat! Kondisi Ini Bisa Membuat SPT Dinyatakan Tak Lengkap oleh DJP

A+
A-
25
A+
A-
25
Catat! Kondisi Ini Bisa Membuat SPT Dinyatakan Tak Lengkap oleh DJP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang telah dilaporkan wajib pajak ternyata bisa dinyatakan tidak lengkap oleh Ditjen Pajak (DJP) atas sejumlah kondisi. Topik ini menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (4/5/2022).

Seperti diketahui, periode pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi dan badan sudah terlewati. Kemudian, DJP punya wewenang untuk menyatakan SPT yang dilaporkan berstatus tidak lengkap melalui penelitian.

Mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak PER-02/PJ/2019, ada 8 kondisi yang membuat SPT tidak lengkap.

Baca Juga: Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

Pertama, terdapat elemen SPT Induk yang diisi tidak lengkap.

Kedua, Lampiran "Daftar Pemotongan/Pemungutan yang Dipotong Pihak Lain atau Ditanggung Negara, Daftar Harta dan Kewajiban Pada Akhir Tahun dan Daftar Susunan Anggota Keluarga" dalam SPT Tahunan orang pribadi dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap.

Ketiga, Lampiran "Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris" dalam SPT Tahunan badan dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap.

Baca Juga: Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

Keempat, Lampiran khusus dalam SPT Tahunan badan dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap.

Kelima, SPT yang ditandatangani oleh kuasa wajib pajak tapi tidak dilampirkan dengan surat kuasa khusus dan dokumen yang harus dilampirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Keenam, SPT Tahunan orang pribadi yang ditandatangani oleh ahli waris tetapi tidak dilampirkan dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.

Baca Juga: Contoh Kasus Hibah Antar-Perusahaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Ketujuh, SPT dengan status kurang bayar tetapi tidak dilampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP.

Kedelapan, keterangan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PER-02/PJ/2019 belum sepenuhnya dilampirkan pada penyampaian SPT Tahunan atau SPT Masa.

Selain tentang SPT yang dinyatakan tidak lengkap, ada juga bahasan terkait dengan pembatalan faktur pajak oleh pengusaha kena pajak (PKP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) teranyar mengenai Penerimaan Otonomi Khusus 249.

Baca Juga: Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode 07 Melalui e-Faktur Versi 3.2

Berikut ulasan berita lengkapnya.

Pembatalan Faktur Pajak oleh PKP

Sesuai dengan PER-03/PJ/2022, PKP harus membatalkan faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) yang transaksinya dibatalkan atau penyerahan barang dan/atau jasa yang seharusnya tidak dibuatkan faktur pajak.

Baca Juga: DJP: Ada Pengawasan Pelaksanaan Juknis Pembatalan Surat Keterangan PPS

Pembatalan faktur pajak dapat dilakukan sepanjang terhadap SPT Masa PPN masa pajak dilaporkannya faktur pajak yang dibatalkan masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (DDTCNews)

Kelengkapan Pembuatan e-Faktur oleh PKP

Faktur pajak yang dibuat PKP atas BKP dan/atau JKP wajib berbentuk elekronik (e-faktur). PER-03/PJ/2022 kemudian mengatur PKP bisa membuat e-faktur sepanjang memiliki 3 hal, yakni sertifikat elektronik, akun PKP yang telah diaktivasi, dan nomor seri faktur pajak (NSFP) yang diberikan oleh DJP. (DDTCNews)

Baca Juga: Kepdirjen Belum Dicabut, PKP Dapat Terus Gunakan e-Faktur Host to Host

PMK Baru Penerimaan Otonomi Khusus

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan PMK 76/2022 tentang pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus.

Penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang diatur dalam beleid ini meliputi penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua serta Provinsi Aceh.

Baca Juga: Pindah KPP karena Alamat di KTP Berubah, Bagaimana Prosedurnya?

Beleid ini mengatur menteri keuangan selaku pengguna anggaran BUN pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) menetapkan dirjen perimbangan keuangan sebagai pemimpin pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara (PPA BUN) pengelolaan TKDD. (DDTCNews)

Pemotongan Pajak Fintech

Pengaturan perpajakan teknologi finansial (financial technology/fintech) dinilai perlu guna memberikan perlakuan yang setara antara sektor keuangan konvensional dan digital.

Baca Juga: Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukper WP OP Berlanjut Pasca-PPS

Melalui UU HPP, pemerintah bermaksud meningkatkan penerimaan pajak dan membuat kesetaraan level berusaha melalui penunjukkan pemotong dan pemungut withholding tax.

Kemudian lewat aturan turunan, PMK 69/2022, pemerintah menerapkan ketentuan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyelenggaraan fintech mulai 1 Mei 2022. (DDTCNews)

Pajak Atas Transaksi Kripto

Baca Juga: Cara Ajukan Pemberitahuan Perubahan Penandatangan Faktur Pajak

Per 1 Mei 2022, pemerintah menerapkan PPN dan PPh atas perdagangan aset kripto. Pedagang fisik aset kripto yang resmi dan terdaftar di Bappebti wajib memungut PPN dan PPh atas setiap investor yang melakukan transaksi jual-beli. (Kontan)

Topik : berita pajak hari ini, SPT Tahunan, e-filing, e-form, e-faktur, faktur pajak, kripto, fintech

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 18 Juni 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Warning DJP Soal Penipuan, Ketentuan Upload Faktur Pajak, & PTKP UMKM

Jum'at, 17 Juni 2022 | 17:22 WIB
PER-03/PJ/2022

Pusat dan Cabang Pembeli di KPP yang Sama, Begini Ketentuan Alamatnya

Jum'at, 17 Juni 2022 | 16:30 WIB
PMK 68/2022

Kenapa Tarif PPN Kripto Sebesar 0,11%? Ternyata Ini Alasan DJP

berita pilihan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA ENDE

Batas Akhir PPS Makin Dekat, Kantor Pajak Ramai-Ramai Jemput Bola

Sabtu, 25 Juni 2022 | 15:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Wah! 25% Ekspat AS Pertimbangkan Lepas Kewarganegaraan Gara-Gara Pajak

Sabtu, 25 Juni 2022 | 13:00 WIB
KABUPATEN PANGANDARAN

Pemutihan Pajak Cuma Sampai September, WP Diimbau Segara Manfaatkan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Ketentuan Bea Masuk Pembalasan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat