Berita
Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Cara Menyelenggarakan Pencatatan untuk Tujuan Perpajakan

A+
A-
5
A+
A-
5
Cara Menyelenggarakan Pencatatan untuk Tujuan Perpajakan

DALAM menghitung jumlah pajak terutang, wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan harus menyelenggarakan pembukuan. Kendati demikian, wajib pajak bisa juga menyelenggarakan pencatatan.

Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan ketentuan atau cara dalam menyelenggarakan pencatatan. Untuk diketahui, tata cara penyelenggaraan pencatatan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 54/2021.

Terdapat kriteria wajib pajak yang diperbolehkan untuk menyelenggarakan pencatatan. Pertama, wajib pajak orang pribadi yang tak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kedua, wajib pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu.

Baca Juga: DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Kriteria tertentu yang dimaksud tersebut adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas; dan memiliki peredaran bruto atau omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak serta omzet tersebut dikenai PPh bersifat final dan/atau bukan objek pajak.

Ketiga, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan memakai norma penghitungan penghasilan neto.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut juga harus memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar dan mengajukan permohonan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto kepada dirjen pajak.

Baca Juga: Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Permohonan atau pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto tersebut paling lambat 3 bulan pertama dari tahun pajak bersangkutan. Apabila pemberitahuan tidak disampaikan maka wajib pajak akan dianggap menyelenggarakan pembukuan.

Di lain pihak, wajib pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu dapat melakukan pencatatan tanpa menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto sebagaimana diatur dalam PMK 54/2021.

Selanjutnya, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dilakukan wajib pajak saat menyelenggarakan pencatatan. Pertama, memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya serta didukung dengan dokumen yang menjadi dasar pencatatan.

Baca Juga: Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Kedua, menggunakan huruf Latin, angka Arab dan satuan mata uang Rupiah sebesar nilai yang sebenarnya dan/atau seharusnya terjadi dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Ketiga, dalam suatu tahun pajak berupa jangka waktu 1 tahun kalender mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Keempat, secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal diterimanya peredaran bruto dan/atau penghasilan bruto.

Selanjutnya, pencatatan dapat dilakukan wajib pajak orang pribadi secara elektronik maupun non-elektronik. Kemudian, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan dan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data, wajib disimpan selama 10 tahun.

Baca Juga: Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Bila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 jenis usaha dan/atau pekerjaan bebas, tempat usaha dan/atau pekerjaan bebas, maka pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas untuk tiap jenis dan/atau tempat usaha dan/atau pekerjaan bebas yang bersangkutan.

Selain melakukan pencatatan, wajib pajak juga harus melakukan pencatatan atas harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perpajakan. Anda juga bisa menyimak buku Panduan Dasar Tata Cara Pelaksanaan Pajak. Selesai. Semoga bermanfaat. (rig)

Baca Juga: Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan
Topik : pencatatan, pmk 54/2021, tips pajak, tips, pajak, pembukuan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tak Perlu Sampai 2025, Tax Ratio Bisa Tembus 10% Lebih Cepat Asalkan…

Senin, 18 Oktober 2021 | 13:30 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Pemprov Klaim Setoran Pajak Kendaraan dari e-Samsat Terus Melonjak

Senin, 18 Oktober 2021 | 13:00 WIB
PMK 141/2021

PMK Baru! Kemenkeu Revisi Aturan Jenis Kendaraan yang Dikenai PPnBM

Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Bikin Kode Billing PPh Pasal 21 Lewat M-Pajak

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:00 WIB
BELGIA

Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki

Selasa, 19 Oktober 2021 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

1,49 Juta Wajib Pajak Terima SP2DK pada 2020, Anda Dapat?