Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Cara Mengajukan Permohonan Restitusi PPN untuk Turis Asing

A+
A-
16
A+
A-
16
Cara Mengajukan Permohonan Restitusi PPN untuk Turis Asing

RESTITUSI PPN (VAT Refund) merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri atau turis asing. Dengan insentif tersebut, PPN yang dibayar turis asing saat membeli barang kena pajak (BKP) di Indonesia dapat dikembalikan lagi.

Pada dasarnya, sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip destination principle. Berdasarkan prinsip tersebut, hak pemungutan PPN dimiliki oleh negara di mana barang atau jasa kena pajak tersebut diserahkan.

Nah, DDTCNews akan mengulas mengenai tata cara mengajukan VAT refund bagi pemegang paspor luar negeri. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan VAT Refund tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.120/PMK.03/2019.

Baca Juga: Pakai PPh Final UMKM, Perhatikan Status Perpajakan Suami Istri PH-MT

Orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) adalah orang pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara lain. Turis asing dapat melakukan pengajuan VAT refund atas barang bawaan yang telah dibeli di Indonesia.

Perlu dicatat, tak semua turis asing bisa mengajukan VAT refund. Turis asing yang dapat mengajukan VAT refund tidak boleh berstatus WNI atau permanent resident of Indonesia yang tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 60 hari terhitung sejak tanggal kedatangannya.

Dalam mengajukan VAT refund, setidaknya terdapat dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, jumlah PPN paling sedikit Rp500.000. Kedua, pembelian barang bawaan dilakukan dalam jangka waktu satu bulan sebelum keberangkatan ke luar daerah pabean.

Baca Juga: DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Berikutnya, pastikan barang bawaan yang dibeli berasal dari PKP toko retail yang sudah mengikuti skema VAT refund. Jangan lupa untuk memberitahukan dan menunjukkan paspor luar negeri kepada toko retail tersebut serta memintakan faktur pajak khusus.

Pengajuan VAT refund dapat dilakukan kepada dirjen pajak melalui UPRPN Bandara. Setelah itu, barang bawaan serta dokumen berupa paspor, boarding pass untuk keberangkatan ke luar daerah pabean, dan faktur pajak khusus ditunjukkan kepada petugas konter pemeriksaan.

Lalu, petugas konter pemeriksaan akan meneliti pemenuhan ketentuan. Petugas dapat menyetujui atau menolak permintaan restitusi PPN. Jika pengembalian disetujui, petugas akan menelusuri kecocokan jenis dan jumlah barang bawaan berdasarkan faktur pajak khusus.

Baca Juga: Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan

Setelah hasil pencocokan sudah lolos, petugas akan menerbitkan formulir permintaan pengembalian PPN. Turis asing menandatangani formulir tersebut sebagai tanda permintaan pengembalian PPN. Turis asing akan mendapatkan satu rangkap formulir.

PPN dikembalikan kepada turis asing dalam bentuk tunai apabila nilainya kurang dari Rp5 juta atau melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) ke rekening turis asing jika nilainya melebihi Rp5 juta. Pengembalian PPN diberikan dalam mata uang rupiah.

Proses pengembalian PPN dalam bentuk tunai berlangsung di konter pemeriksaan. Turis asing yang pengembalian PPN dikirim ke rekening akan menerima uang ke dalam rekening paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pengembalian. Selesai. Semoga bermanfaat. (vallen/rig)

Baca Juga: Biar Orang Mau Balik Nama, Provinsi Diminta Hapus BBNKB Mobil Bekas

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : tips pajak, tips, pajak, vat refund, turis asing, restitusi PPN, PPN

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 25 November 2022 | 16:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beri Kemudahan, Ini Ketentuan Pemindahbukuan Pakai e-Pbk DJP Online

Jum'at, 25 November 2022 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Realisasi Sudah Sentuh 98,9%, Menkeu: Kinerja PNBP akan Lampaui Target

Jum'at, 25 November 2022 | 16:15 WIB
EDUKASI PAJAK

Butuh Artikel Panduan Pajak Berbahasa Inggris? Akses Perpajakan ID

Jum'at, 25 November 2022 | 16:00 WIB
TIPS METERAI

Cara Refund Kuota Meterai Elektronik

berita pilihan

Sabtu, 26 November 2022 | 15:00 WIB
PP 23/2018

Pakai PPh Final UMKM, Perhatikan Status Perpajakan Suami Istri PH-MT

Sabtu, 26 November 2022 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Sabtu, 26 November 2022 | 13:00 WIB
PMK 54/2021

Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan

Sabtu, 26 November 2022 | 12:30 WIB
PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Periksa Kapal Pesiar Masuk Wilayah RI, Bea Cukai Lakukan Boatzoeking

Sabtu, 26 November 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif CHT 2023 Naik, DJBC Antisipasi Industri Rokok Borong Pita Cukai

Sabtu, 26 November 2022 | 11:30 WIB
PAJAK DAERAH

Biar Orang Mau Balik Nama, Provinsi Diminta Hapus BBNKB Mobil Bekas

Sabtu, 26 November 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penetapan Tarif Bea Masuk USDFS

Sabtu, 26 November 2022 | 10:30 WIB
PER-04/PJ/2020

Data Alamat NPWP Berubah, Masih Perlu Cetak SPPKP? Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 26 November 2022 | 10:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh! Libatkan 14 Perusahaan, Bos Tekstil Bikin Faktur Pajak Fiktif

Sabtu, 26 November 2022 | 09:30 WIB
SELEBRITAS

Tak Cuma Soleh, Ini Sederet Kucing yang 'Diangkat' Jadi Pegawai DJP