TIPS PAJAK

Cara Lapor Penghasilan Bunga dari P2P Lending di SPT 1770 S

Vallencia | Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:30 WIB
Cara Lapor Penghasilan Bunga dari P2P Lending di SPT 1770 S

SAAT ini, pertumbuhan fintech peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia semakin berkembang pesat. Kehadiran P2P lending telah memberikan angin segar bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman dana untuk modal pengembangan bisnis.

Fintech P2P lending atau dikenal juga sebagai layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI) merupakan layanan pinjam-meminjam uang yang dilakukan dari kreditur tanpa melalui bank atau lembaga keuangan lainnya.

Melalui skema ini, pemilik dana akan memperoleh keuntungan berupa bunga. Dalam aspek pajak penghasilan (PPh), bunga yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dari skema P2P lending akan dipotong PPh Pasal 23 oleh pihak penyelenggara.

Baca Juga:
Apa Itu Pajak Rokok dalam UU HKPD?

Meski bunga dari P2P lending sudah dipotong oleh PPh, wajib pajak tetap harus melaporkannya dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Nah, DDTCNews akan menguraikan mengenai tata cara melaporkan penghasilan bunga dari P2P lending melalui SPT 1770 S.

Perlu dicatat, SPT 1770 S hanya dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp60 juta per tahun. SPT 1770 S juga digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang bekerja sekurang-kurangnya dua perusahaan dalam satu tahun.

Mula-mula, login aplikasi DJP Online. Pilih menu Lapor dan klik e-Filing. Lalu, pilih Buat SPT. Silakan menjawab empat pertanyaan formulir SPT dan pada pertanyaan keempat pilih jawaban dengan bentuk formulir. Lalu, tekan tombol SPT 1770 S dengan formulir.

Baca Juga:
Kode Verifikasi Daftar NPWP Tak Masuk Email, DJP Sarankan Cara Ini

Pilih tahun pajak pelaporan dan klik Selanjutnya. Silakan masukkan kolom data pelaporan yang perlu diisi dalam lampiran II. Jika tidak ada, kosongkan. Namun, perlu diingat, Anda wajib mengisi harta pada akhir tahun untuk melaporkan harta dari aset P2P lending yang Anda miliki.

Caranya dengan menekan tombol Tambah +. Isi kolom kode harta dengan jawaban “039 – Investasi Lainnya”, nama harta “P2P lending”, dan lengkapi kolom lainnya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Lalu, klik Simpan. Jika sudah selesai mengisi lampiran II, tekan tombol Selanjutnya pada akhir halaman.

Berikutnya, tampilan layar Anda akan menunjukkan lampiran I SPT 1770 S. Silakan masukkan jumlah bunga yang diterima atau diperoleh dari P2P lending selama satu tahun (Januari – Desember) pada bagian A nomor 1, yaitu penghasilan neto dalam negeri lainnya bagian bunga.

Baca Juga:
Puluhan Korporasi Diaudit Petugas Pajak IRS karena Fasilitas Direksi

Kemudian, Anda juga perlu mengisi bagian C, yaitu daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Pada bagian ini, silakan tekan tombol Tambah +. Lalu, lengkapi kolom-kolom yang tersedia.

Anda bisa memasukkan seluruh data bukti potong PPh Pasal 23 atas bunga P2P lending selama tahun berjalan. Bagian ini penting untuk diisi karena PPh Pasal 23 yang telah dipotong dari penghasilan dapat digunakan sebagai kredit pajak.

Lengkapi bagian itu sesuai dengan bukti potong PPh Pasal 23 yang telah diberikan penyelenggara . Lalu, tekan tombol Simpan dan klik Selanjutnya. Lalu, lengkapi kolom bagian identitas, penghasilan neto, penghasilan kena pajak, PPh terutang, dan kredit pajak.

Anda dapat mengetahui status SPT pada bagian E terkait dengan PPh kurang/lebih bayar. Selesaikan bagian pembayaran apabila ada. Jika tidak, lanjutkan proses pelaporan hingga selesai dengan menekan tombol Kirim SPT. Anda akan menerima bukti penerimaan elektronik yang dikirimkan melalui e-mail Anda. Selesai. Semoga bermanfaat. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 23 Februari 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Rokok dalam UU HKPD?

Jumat, 23 Februari 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kode Verifikasi Daftar NPWP Tak Masuk Email, DJP Sarankan Cara Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 17:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Puluhan Korporasi Diaudit Petugas Pajak IRS karena Fasilitas Direksi

Jumat, 23 Februari 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Pengungkapan Ketidakbenaran Tertulis Bisa Diganti Dokumen Ini

BERITA PILIHAN
Jumat, 23 Februari 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Rokok dalam UU HKPD?

Jumat, 23 Februari 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kode Verifikasi Daftar NPWP Tak Masuk Email, DJP Sarankan Cara Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Pengungkapan Ketidakbenaran Tertulis Bisa Diganti Dokumen Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 15:10 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan PPN Mobil Listrik Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Jumat, 23 Februari 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN MONETER

Penyaluran Kredit di Awal Tahun Naik, Uang Beredar Ikut Tumbuh

Jumat, 23 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak Meninggal Dunia Tetap Perlu Lapor SPT? DJP Ungkap Hal Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 14:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

10 Jenis Pajak Daerah di DKI Jakarta beserta Tarif Barunya

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Momen Lapor SPT Tahunan, Dirjen Pajak Imbau WP Waspadai Email Palsu

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penyerapan Tenaga Kerja Meningkat, Setoran PPh Pasal 21 Tumbuh 27%