LAPORAN HASIL SURVEI PAJAK DAN POLITIK

Capres-Cawapres Perlu Punya Strategi Peningkatan Kepatuhan Sukarela

Redaksi DDTCNews | Selasa, 28 November 2023 | 11:00 WIB
Capres-Cawapres Perlu Punya Strategi Peningkatan Kepatuhan Sukarela

Laporan Hasil Survei Pajak dan Politik

JAKARTA, DDTCNews - Pemimpin yang terpilih pada pemilu 2024 tampaknya masih harus mengemban pekerjaan rumah untuk menaikkan kinerja tax ratio atau rasio pajak. Bagaimana tidak, tax ratio Indonesia masih bertengger di level 10,4% pada 2022.

Capaian tax ratio RI tersebut masih di bawah angka ideal menurut Ditjen Pajak (DJP), yakni 12%. Tax ratio juga menjadi tolok ukur kemampuan sebuah negara dalam mendanai kegiatan pembangunannya secara mandiri.

Memaski periode kontestasi politik melalui pemilu, topik tentang kinerja tax ratio ikut diungkit oleh para kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Hal ini bisa disimak secara mendetail melalui dokumen visi dan misi dari masing-masing kandidat.

Baca Juga:
KPU Mulai Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional Pemilu 2024

Masuknya target peningkatan tax ratio dalam agenda kampanye pasangan capres-cawapres bukanlah tanpa alasan. Selama ini kinerja tax ratio juga menjadi parameter keberhasilan setiap periode pemerintahan dalam mengelola keuangan negara.

Demi mendongkrak tax ratio, para kandidat capres-cawapres perlu menyiapkan jurusnya masing-masing. Namun, satu hal yang tidak bisa lepas dari upaya peningkatan tax ratio, yakni kepatuhan pajak. Salah satu modal utama peningkatan tax ratio adalah perbaikan kepatuhan sukarela (DJP, 2023).

Sejalan dengan konsep tersebut, Laporan Hasil Survei Pajak dan Politik DDTCNews: Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak mengungkapkan fakta statistik yang menarik. Hasil survei yang digelar selama sebulan penuh, sejak 4 September 2023 hingga 4 Oktober 2023 ini menunjukkan bahwa mayoritas responden (91%) memandang setiap kandidat capres perlu menyiapkan rencana peningkatan kepatuhan sukarela ('Sangat Perlu' dan 'Perlu').

Baca Juga:
Kebijakan Fiskal di Masa Transisi Harus Pertimbangkan Tantangan Global

Strategi atau rancangan peningkatan kepatuhan sukarela ini bisa dielaborasi melalui beragam program kerja, seperti edukasi pajak, pelayanan pajak yang lebih baik, administrasi pajak yang lebih mudah, dan bentuk perbaikan lainnya.

Jika dibedah berdasarkan rentang usia responden, masing-masing kelompok umur menunjukkan hasil yang serupa. Baik generasi Z (17-29 tahun), milenial (30-43 tahun), generasi X (44-59 tahun), dan baby boomers (di atas 59 tahun) mendorong agar setiap kandidat capres atau parpol untuk menyusun rencana peningkatan kepatuhan sukarela. Sebanyak lebih dari 50% responden memilih 'Sangat Perlu' bagi setiap peserta pemilu merancang strategi peningkatan kepatuhan sukarela.

Berdasarkan pengelompokan responden atas pemahamannya terhadap hak dan kewajiban perpajakan, sebanyak 93,7% responden yang 'melek pajak' juga menilai penting ('Perlu' dan 'Sangat Perlu') setiap kandidat capres atau parpol untuk menyusun strategi peningkatan kepatuhan sukarela.

Baca Juga:
Jokowi Minta RKP 2025 Harus Akomodasi Program Presiden Berikutnya

Di samping kepatuhan sukarela yang perlu ditingkatkan, ada beberapa strategi lain yang bisa disiapkan oleh kandidat capres-cawapres dalam meningkatkan tax ratio. Di antaranya, opsi kenaikan tarif pajak, perluasan objek pajak/cukai/bea baru, pengurangan insentif pajak, hingga pengetatan penegakan hukum.

Terkait dengan opsi-opsi tersebut, sebanyak sebanyak 49% responden memandang 'Perlu' dan 'Sangat Perlu' bagi capres-cawapres untuk memiliki rencana kenaikan tarif pajak untuk meningkatkan tax ratio.

Kemudian, sebanyak 64,7% responden memandang 'Perlu' dan 'Sangat Perlu' bagi capres-cawapres untuk memperluas objek pajak/cukai/bea baru. Selanjutnya, 65,1% responden juga menilai 'Perlu' dan 'Sangat Perlu' bagi capres-cawapres untuk memiliki rencana pengurangan insentif pajak.

Baca Juga:
Dukung Gelaran Pemilu, Pemerintah Sudah Belanjakan Rp16,5 Triliun

Terkait dengan penegakan hukum, sebanyak 84,7% responden memandang 'Perlu' dan 'Sangat Perlu' bagi capres-cawapres untuk memiliki rencana pengetatan upaya pemeriksaan dan penegakan hukum pajak.

Fakta angka di atas perlu menjadi catatan bagi setiap parpol atau kandidat capres-cawapres yang bertarung dalam pemilu 2024. Pasalnya, keberadaan agenda atau kebijakan pajak yang ditawarkan setiap parpol atau kandidat capres-cawapres berpengaruh terhadap pilihan politik mereka.

Laporan Hasil Survei Pajak dan Politik DDTCNews juga mengungkap bahwa sebanyak 90,2% responden menilai agenda pajak punya pengaruh besar ('Penting' dan 'Sangat Penting') terhadap pilihan politik mereka.

Baca Juga:
Sri Mulyani Beberkan Arahan Jokowi Soal Transisi ke Pemerintahan Baru

Artikel ini merupakan bagian dari rangkaian penerbitan Laporan Survei Pajak dan Politik DDTCNews: Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak. Untuk mendapatkan naskah laporan secara lengkap, silakan unduh di https://bit.ly/HasilSurveiPakpolDDTCNews2023. (sap)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 28 Februari 2024 | 11:31 WIB PEMILU 2024

KPU Mulai Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional Pemilu 2024

Selasa, 27 Februari 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Kebijakan Fiskal di Masa Transisi Harus Pertimbangkan Tantangan Global

Senin, 26 Februari 2024 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Minta RKP 2025 Harus Akomodasi Program Presiden Berikutnya

Jumat, 23 Februari 2024 | 09:37 WIB PEMILU 2024

Dukung Gelaran Pemilu, Pemerintah Sudah Belanjakan Rp16,5 Triliun

BERITA PILIHAN
Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Pindah ke IKN, 47 Tower Rumah Susun Disiapkan

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Indonesia Dorong AS Otorisasi Pembaharuan Fasilitas GSP

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:00 WIB MAHKAMAH KONSTITUSI

Bernuansa Premium Remedium, Ketentuan Soal Pidana Pajak Diuji di MK

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap I Dimulai

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Pemprov DKI Tetapkan Deadline Bayar/Setor dan Lapor SPT Pajak Daerah

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:45 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa DPP PPh Pasal 23 atas Diskon Tambahan dan Biaya Promosi

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Penyanderaan atau Gijzeling dalam Penagihan Pajak?

Jumat, 01 Maret 2024 | 17:15 WIB KOMPETISI PAJAK

Binus University Raih Juara I PERTAPSI Tax Competition 2024

Jumat, 01 Maret 2024 | 17:00 WIB KOMPETISI PAJAK

Keseruan Babak Final PERTAPSI Tax Competition 2024 di Menara DDTC